Share

Kurangi Emisi Gas Rumah Kaca, Dana Mitigasi Perubahan Iklim Capai Rp77,6 Triliun

Koran SINDO, Jurnalis · Kamis 07 September 2017 13:31 WIB
https: img.okezone.com content 2017 09 07 320 1771116 kurangi-emisi-gas-rumah-kaca-dana-mitigasi-perubahan-iklim-capai-rp77-6-triliun-K9XctM9Lry.jpg Foto: Afp

JAKARTA – Pemerintah menganggarkan Rp77,6 triliun pada APBN 2017 untuk mendukung pencapaian komitmen pengurangan emisi gas rumah kaca (GRK) Indonesia sebesar 29% pada tahun 2030. Anggaran yang dialokasikan naik jika dibandingkan APBN Perubahan 2016 yang sebesar Rp72,2 triliun.

”Tercatat 123 output dari enam kementerian atau lembaga atas anggaran yang dialokasikan untuk pengurangan emisi GRK,” kata Kepala Pusat Kebijakan Pembiayaan Perubahan Iklim dan Multilateral Kementerian Keuangan Pardjiono, pada acara Aksi Pengendalian Perubahan Iklim Goes to Campus di Universitas Indonesia, Depok, Jawa Barat.

Baca juga: GAWAT! Perubahan Iklim, Pulau Jawa Terancam Tenggelam?

Menurut Pardjiono, selain menyediakan APBN, ada juga kebijakan fiskal yang bertujuan mendorong sektor swasta untuk terlibat pada investasi pengurangan emisi GRK terutama untuk sektor energi yang merupakan salah satu penyumbang emisi GRK terbesar.

Mekanisme yang disiapkan di antaranya tax holiday, tax allowance, pembebasan PPN untuk barang modal, PPh Ditanggung Pemerintah untuk Geothermal, dan Pembebasan Bea Impor untuk Barang Modal.

Baca juga: Gawat! Perubahan Iklim Ancam Sektor Pertanian

”Pemerintah sangat mendorong sektor swasta untuk lebih berperan serta dalam pembiayaan aksi perubahan iklim,” kata Pardjiono.

Untuk pendanaan internasional tersedia beberapa opsi, salah satunya Green Climate Fund (GCF). Di Indonesia, lembaga yang sudah mendapat akreditasi dari GCF adalah perusahaan pelat merah, PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI).

Direktur Utama SMI Emma Sri Martini mengungkapkan, sejauh ini GCF telah berkomitmen untuk menyalurkan pendanaan sebesar USD10,3 miliar. ”Untuk Indonesia, total dana yang disetujui untuk proyek yang layak sebesar USD2,8 miliar,” ujarnya.

Emma mengatakan, sebagai satu-satunya BUMN pembiayaan pembangunan infrastruktur, pihaknya berkomitmen untuk menyediakan pendanaan pada proyek-proyek pem bangunan bersih.

Baca juga: Pulau Jawa Terancam Tenggelam, Pembangkit Listrik Harus Beralih ke Energi Baru Terbarukan!

Misalnya, untuk transportasi rendah emisi dan proyek energi baru dan terbarukan. Sementara itu, Direktur Mobilisasi Sumber Daya Sektoral dan Regional Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Achmad Gunawan Widjaksono mengungkapkan, pemerintah saat ini sedang menyiapkan pembentukan Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup.

Lembaga tersebut akan menjadi penampung pendanaan dari berbagai sumber untuk disalurkan pada proyek-proyek terkait adaptasi dan mitigasi perubahan iklim. Dia menyatakan, berbagai sumber pendanaan yang tersedia diharapkan bisa direspons oleh berbagai entitas di Tanah Air, baik badan usaha, pemerintah daerah, atau masyarakat sipil.

Menurut Achmad, entitas tersebut sebagai non party stakeholder (NPS) sangat penting untuk mencapai komitmen pengurangan emisi sebanyak 29% seperti yang sudah tertuang dalam dokumen kontribusi nasional yang diniatkan (NDC) Indonesia pada Persetujuan Paris.

Sementara itu, Titi Muswati Putranti dari Tax Centre Fakultas Ilmu Administrasi UI menyatakan, formulasi kebijakan pajak yang tepat oleh pemerintah dapat menjadi dasar implementasi dan evaluasi kebijakan ke arah industri rendah karbon yang berkelanjutan. Titi juga menyatakan komitmen pemerintah ke arah industri rendah karbon harus dipandang suatu hal yang menyeluruh.

”Kebijakan pajak seyogianya dibuat secara komprehensif, tidak terjebak pada isu sektoral dan hanya untuk kebutuhan komitmen penurunan emisi GRK sebagai komitmen kebijakan global semata,” katanya.

Titi mengungkapkan, berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan pihaknya, pemerintah layak untuk mencoba melakukan reformasi dan modifikasi sektor perpajakan, di antaranya dengan melakukan implementasi pajak karbon. ”Melalui pajak karbon ini diharapkan pemerintah mampu mendorong sektor ekonomi untuk mengurangi emisi,” tuturnya.

(rzk)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini