Tarif Transjabodetabek Premium Rp20.000, Uji Coba Hanya Rp15.000

Koran SINDO, Jurnalis · Kamis 07 September 2017 14:32 WIB
https: img.okezone.com content 2017 09 07 320 1771179 tarif-transjabodetabek-premium-rp20-000-uji-coba-hanya-rp15-000-9zxhYgFYBC.jpg Foto: Okezone

BEKASI – Tarif bus Transjabodetabek premium Bekasi Barat-Senayan akan dipatok Rp20.000. Uji coba bus yang memanfaatkan Jalan Khusus Angkutan Umum (JKAU) di ruas tol Jakarta-Cikampek itu akan dimulai hari ini selama satu minggu.

Pada hari pertama uji coba, bus Transjabodetabek premium hanya memasang tarif Rp15.000 per orang. Kepala Divisi Humas Perum PPD Arga Narendra mengatakan, tarif yang ditetapkan lebih mahal tiga kali lipat dibandingkan Transjabodetabek reguler jurusan Bekasi Barat-Bundaran HI yang lebih dulu beroperasi.

Baca juga: Wah, BPTJ Berencana Perluas Transjabodetabek hingga Tol Jagorawi

Apalagi jarak tempuh menuju Senayan lebih panjang dibanding ke Bundaran HI karena rute tersebut keluar di tol Semanggi kemudian menuju Senayan. “Tarif itu sudah kami beri tahukan ke Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) dan tidak diprotes oleh mereka, karena tarifnya masih wajar,” ujarnya.

Selain jarak, fasilitas yang diberikan ke penumpang juga berbeda dengan bus reguler. Penumpang Transjabodetabek premium mendapatkan pelayanan berupa free WiFi, reclining seat , seat belt , dan charger . Bahkan, ada pengawalan khusus dari vooridjer. Perum PPD menyiapkan dua armada Transjabodetabek premium dalam tahap uji coba hari ini.

Baca juga: BPTJ: Transjabodetabek Sasar Penumpang Kelas Ekonomi Atas

Jika peminatnya banyak, pihaknya akan menyiapkan 50 bus. Kepala Dinas Perhubungan Kota Bekasi Yayan Yuliana menjelaskan, rute bus Transjabodetabek premium yakni Mega Mall Bekasi Barat-Plaza Senayan. Pelayanan bus mulai pukul 05.30-06.30 WIB, kemudian pukul 17.00-19.00 WIB.

Uji coba ini lantaran kemacetan yang terus terjadi di tol Jakarta-Cikampek khususnya dari Bekasi hingga Cawang yang berdampak buruk terhambatnya arus barang maupun penumpang setiap pagi dan sore. Jalur tersebut kini sempit karena adanya proyek infrastruktur yang sedang dikebut oleh pemerintah seperti light rail transit (LRT), Jalan Tol Jakarta-Cikampek Elevated, serta Kereta Cepat Jakarta-Bandung.

Kepala Humas Jasa Marga Cabang Jakarta-Cikampek Handoyono menambahkan, Transjabodetabek premium menggunakan JKAU di ruas tol Jakarta-Cikampek dengan menggunakan bahu jalan yang diberi perkerasan.

Baca juga: BPTJ: Transjabodetabek Tempuh Bekasi-Senayan 1,5 Jam

Untuk rute JKAU dari Kota Bekasi, bus akan berhenti menurunkan penumpang di halte Komdak, Polda Metro Jaya, Gelora Bung Karno (GBK), Bundaran Senayan, Plaza Senayan, serta Bursa Efek Indonesia (BEI). “Dengan uji coba rute menggunakan JKAU, waktu tempuh yang tadinya lebih dari 1 jam 45 menit menjadi 1 jam 15 menit,” katanya.

Taksi Online Sulit Dikendalikan

Pembatalan 14 poin Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) No 26 Tahun 2017 tentang Angkutan Online oleh Mahkamah Agung (MA) masih menimbulkan kontroversi. Ke- 14 poin tersebut antara lain mengenai tarif batas atas dan batas bawah, kuota taksi online , dan badan hukum.

Ketua Organisasi Angkutan Darat (Organda) DKI Jakarta Shafruhan Sinungan mengatakan, dengan pembatalan 14 poin Permenhub membuat pertumbuhan angkutan online di Jakarta semakin tidak bisa dikendalikan. Banyak perusahaan taksi konvensional tutup akibat maraknya taksi online . Sayangnya, Permenhub yang sudah ada dan belum ditegakkan sudah dicabut oleh MA.

“Kalau mengacu undang-undang, ya tidak boleh dibatalkan. Sama saja melanggar undang-undang dong , pasti akan berdampak. Sebanyak 14 poin yang dibatalkan memang tidak mengganggu Permenhub, tapi merusak iklim transportasi,” ujar Shafruhan, kemarin.

Saat ini, pelaku usaha dan sopir angkutan konvensional menahan diri untuk tidak turun ke jalan sebelum ada sikap dari Kementerian Perhubungan. Menurutnya, apabila Kemenhub diam saja, pelaku dan sopir angkutan akan bertindak. “Perusahaan IT bukanlah perusahaan transportasi, itu benar. Tapi, kenapa perusahaan IT bisa menentukan tarif.

Nah , ini menjadi persoalan. Kenapa pemerintah diam? Itu kan amanat, kenapa dicabut,” ucapnya. Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub Hindro Surahmat menegaskan, Permenhub taksi online masih berlaku. Kemenhub hingga saat ini masih mencari solusi terkait putusan MA tersebut.

“Kami memiliki waktu tiga bulan untuk melaksanakannya,” katanya. Menurut dia, putusan MA harus disikapi Organda untuk mengawasi anggotanya di sejumlah daerah menghindari gesekan dengan transportasi online. “Tidak boleh ada alasan apa pun terjadinya gesekan di lapangan,” ucapnya.

Kepala Biro Hukum dan Humas MA Suhadi mengatakan, majelis hakim hanya membatalkan 14 poin yang tertuang dalam Permenhub. “Kami putuskan sesuai yang dimohon oleh para pemohon,” ucapnya. Artinya, pasal-pasal lain yang tidak dianulir oleh MA masih berlaku.

Putusan MA juga memiliki kekuatan hukum tetap dan berlaku segera atau tanpa jeda waktu. Hal itu sesuai ketentuan yang menyatakan keputusan MA bersifat mengikat dan berlaku serta merta. Pernyataan Suhadi ini meluruskan berbagai pandangan mengenai putusan MA yang dinilai mencabut seluruh Permenhub sehingga membuat transportasi online ilegal.

(rzk)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini