Image

Terkait LNG dari Singapura, Menko Luhut : Kontraknya Bukan Jual Beli

Giri Hartomo, Jurnalis · Rabu 13 September 2017, 19:43 WIB
https img o okeinfo net content 2017 09 13 320 1775322 terkait lng dari singapura menko luhut kontraknya bukan jual beli QoWsh1xJ39 jpg Foto: Giri Hartomo/Okezone

JAKARTA - Belakangan masyarakat tengah di hebohkan dengan kabar pembelian gas Liquefied Baturan Gas (LNG) dari Singapura oleh Pemerintah Indonesia. Kabar tersebut muncul ketika Presiden Joko Widodo mengunjung Singapura untuk menandatangani kerjasama antara Indonesia dengan Singapura.

Namun kabar tersebut secara tegas dibantah oleh Menteri Koordinator bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan. Menurutnya kerjasama yang dilakukan bukanlah kontrak jual beli gas melainkan pertukaran.

Baca Juga: Menko Luhut Berencana Impor LNG Singapura, Dirjen Migas: Kita Enggak Ikut-Ikut

"Menyangkut LNG, kontraknya itu bukan kontrak jual beli gas. Enggak ada urusan jual beli gas itu," ujarnya dalam acara afternoon tea with Menko Luhut, di Kantor Kementerian Koordinator bidang Kemaritiman, Jakarta, Rabu (13/9/2017).

Dengan karjasama pertukaran tersebut, maka nantinya Pemerintah akan menyediakan gasnya, sedangkan pihak Singapura menyediakan infrastruktur. Hasil pengolahannya akan digunakan untuk pembangkit-pembangkit listrik di pulau-pulau terpencil di Indonesia.

Baca Juga: Pemerintah Bakal Impor LNG, Asalkan Harganya Murah

Akan ada sembilan titik yang akan dilihat peluangnya untuk proyek tersebut. Sementara sejauh ini sudah ada tiga titik wilayah yang sedang dilihat peluangnya untuk proyek tersebut.

"Singapura itu punya infrastruktur mini yang bisa membawa LNG ke powerplant kecil. Ada sembilan tapi kita lihat baru tiga. Sedangkan gasnya itu dari kita sendiri," jelasnya.

Namun lanjut Luhut, hal tersebut masih akan dikaji dan melihat kondisi dalam enam bulan ke depan. Jika dalam waktu enam bulan ke depan belum juga ada biaya yang masuk maka perjanjian tersebut bukan tidak mungkin gagal.

Baca juga: Waduh, Rencana Impor LNG dari Singapura Dipertanyakan

"Kalau dalam enam bulan costnya tidak masuk ya enggak jadi. Ini masih kajian. Perjanjian itu ada dan tidak ada yang kita langgar," kata Luhut.

(rzk)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini