Sri Mulyani: Pengelolaan Keuangan RI Lebih Maju Dibanding Anggota G20

Dedy Afrianto, Jurnalis · Kamis 14 September 2017 14:42 WIB
https: img.okezone.com content 2017 09 14 20 1775840 sri-mulyani-pengelolaan-keuangan-ri-lebih-maju-dibanding-anggota-g20-giz6dH7ZY2.jpg Ilustrasi (Foto: Okezone)

JAKARTA - Laporan keuangan pemerintah pusat telah berhasil memperoleh opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Opini WTP ini berhasil diperoleh untuk pertama kalinya dalam 12 tahun terakhir.

Menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani, Indonesia saat ini telah menerapkan laporan keuangan dengan standar internasional. Dalam laporan keuangan di Indonesia, jumlah yang dikeluarkan juga dapat dibandingkan dengan negara lainnya pada sebuah proyek.

"Laporan keuangan pemerintah pusat juga telah disusun berdasar sistem akuntasi berbasis akrual berstandar internasional," ujar Sri Mulyani di Istana Negara, Jakarta, Kamis (14/9/2017).

Menurut Sri Mulyani, pengelolaan keuangan di Indonesia telah sejajar atau bahwa lebih maju dari negara-negara anggota G20. Hal ini tentunya akan menciptakan iklim usaha yang positif seiring meningkatnya kepercayaan publik dan internasional kepada pemerintah Indonesia.

Badan Pemeriksa Keuangan sebelumnya mencatat terdapat 74 laporan keuangan Kementerian atau lembaga (LKKL) atau 84% dari seluruh laporan keuangan pada tahun 2016 yang memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

BPK juga memberikan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) pada 8 LKKL (9%) dan opini Tidak Memberikan Pendapat (TMP) pada 6 LKKL (7%). Opini WDP atas 8 LKKL dan opini TMP atas 6 LKKL tersebut tidak berpengaruh secara material terhadap LKPP Tahun 2016.

Menurut Sri Mulyani, capaian ini menjadi gambaran kinerja pemerintah pada pengelolaan keuangan. Dampak belanja anggaran pun diharapkan dapat dirasakan oleh masyarakat dengan semakin baiknya kontrol anggaran dari pemerintah.

Saat ini, perbaikan memang terus dilakukan oleh pemerintah. Salah satunya adanya pada sisi surat pertanggungjawaban yang juga menjadi sorotan dari Presiden Joko Widodo.

"Masih ada keluhan mengenai keruwetan SPJ di lapangan," ujar Sri Mulyani.

Sri Mulyani pun berjanji akan membantu pemerintah daerah untuk mempermudah dalam menyampaikan surat pertanggungjawaban. Dengan begitu, diharapkan SPJ tak lagi jadi kendala bagi pemerintah daerah.

"Pimpinan daerah yang hadir hari ini kami akan siap bantu untuk kerjasama untuk lakukan simplifikasi SPJ jadi tidak bebani mereka yang gunakan keuangan negara meski tetap akuntabel," ujarnya.

(rzy)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini