Image

Sri Mulyani: Operasi Tangkap Tangan Sangat Cederai Kepercayaan Masyarakat

Dedy Afrianto, Jurnalis · Kamis 14 September 2017, 15:03 WIB
https img k okeinfo net content 2017 09 14 20 1775862 sri mulyani operasi tangkap tangan sangat cederai kepercayaan masyarakat CPtaMs3keN jpg Ilustrasi (Foto: ant)

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) seringkali melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap sejumlah pejabat tinggi negara. Hal ini pun turut menjadi perhatian dari masyarakat.

Menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani, OTT ini sangat mencederai kepercayaan masyarakat kepada pemerintah. Untuk itu, butuh pengawasan dari pemerintah maupun masyarakat terkait pengelolaan keuangan negara.

Baca juga: Eks Pejabatnya Jadi Tersangka, Dirjen Ken: Akhir Tahun Banyak yang Nyerang Ditjen Pajak

"Terjadinya OTT atas penyelewengan pelaksanaan tugas pemerintahan sangat mencederai kepercayaan masyarakat kepada pemerintah selaku pengelola keuangan negara," kata Sri Mulyani di Istana Negara, Jakarta, Kamis (14/9/2017).

Menurut Sri Mulyani, saat ini upaya pengelolaan keuangan memang terus diperbaiki oleh pemerintah. Semakin mudahnya pelaporan keuangan dan semakin ketatnya pengawasan diharapkan dapat mempersempit celah bagi berbagai pihak untuk memainkan keuangan negara.

 Baca juga: Tunjangan Kinerja Cukup Tinggi, Pegawai Pajak Korupsi karena Apa?

Seperti diketahui, laporan keuangan selama ini memang turut menjadi kendala bagi pemerintah daerah. Selain laporan keuangan, Sri Mulyani mengungkapkan bahwa pelaksanaan tugas guru dan laporan kegiatan penyuluhan juga turut menjadi beban tambahan.

"Ini tidak ada hubungannya dengan laporan keuangan namun buat hidup guru dan penyuluh ruwet," ujarnya.

Baca juga: Pegawai Pajak Terima Suap Rp14 Miliar, Sri Mulyani: Kita Hormati Keputusan KPK

Beban ini harus diringankan agar jajaran pegawai pemerintah dapat bekerja secara optimal pada pelaksanaan program. Dengan begitu, diharapkan tak lagi ada kesalahan dalam pengerjaan program yang harus difokuskan pada hasil dan dampaknya kepada masyarakat.

"Oleh karena itu upaya simplifikasi dalam pengelolaan keuangan tentu perlu simplifikasi untuk laporan yang sifatnya non keuangan, sehingga pada akhirnya pengguna anggaran fokus penggunaan anggaran untuk kepentingan masyarakat," tukasnya.

(rzy)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini