Image

Cerita Sri Mulyani: Masih Ada Korupsi dalam Kementerian yang Raih WTP

Dedy Afrianto, Jurnalis · Kamis 14 September 2017, 17:11 WIB
https img o okeinfo net content 2017 09 14 20 1775989 cerita sri mulyani masih ada korupsi dalam kementerian yang raih wtp SDQ4OJMHUK jpg Foto: Lidya/Okezone

JAKARTA - Laporan Keuangan Pemerintah Pusat tahun 2016 telah menerima opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Opini WTP ini adalah untuk yang pertama kalinya diterima oleh pemerintah pusat dalam 12 tahun terakhir.

Hanya saja, tak lama berselang segala opini WTP diberikan, Irjen Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT) Sugito terjaring operasi tangkap tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Penangkapan ini terkait dengan pemberian opini Wajar Tanpa Pengecualian dari Badan Pemeriksa Keuangan.

Hal ini pun turut menjadi sorotan dari Menteri Keuangan Sri Mulyani. Hanya saja, secara tegas Sri Mulyani mengungkapkan bahwa pemberian opini WTP ini tidak menjamin suatu institusi bebas dari korupsi.

"Salam setiap laporan ada mark up, atau mark up itu dipakai untuk sogok, atau suap, itu dia tidak terlihat kecuali kalau dilihat tingkat kewajaran kalau ada audit untuk tujuan tertentu atau audit khusus," kata Sri Mulyani di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (14/9/2017).

Baca Juga: BPK: Kerugian Negara pada Pelindo II Rp4,08 Triliun

Sri Mulyani menilai, upaya penyalahgunaan anggaran ini memang tak terekam dalam pemberian opini WTP. Misalkan, adanya mark up untuk pembelian teh hingga 5 kali lipat, hal ini tidak menjadi jangkauan dari BPK.

Hal inilah yang menjadi penyebab tak adanya jaminan bahwa institusi yang meraih WTP dapat terbebas dari korupsi. Korupsi ini nantinya akan menjadi ranah penanganan bagi KPK.

"Soal korupsi integritas, bahkan efisiensi tadi, karena orang tidak bermaksud jelek tapi dia tidak efisien saja. Prosedur cuma satu dibikin lima, itu bukan mau korupsi tapi bagi-bagi kerjaan," Sri Mulyani mencontohkan.

Menurut Sri Mulyani, korupsi adalah berkaitan dengan prilaku. Hal ini berbeda dengan opini WTP yang berkaitan dengan tertib administrasi.

Korupsi juga berkaitan dengan komitmen dari pejabat tinggi negara. Untuk itu, pemberian opini WTP memang tak dapat menjamin bersihnya suatu instansi pemerintah.

"Buat saya ini soal prilaku, ada sifatnya ketamakan, ada yang tidak punya komitmen saja," ungkapnya.

BacaJuga: Kumpulkan Para Pejabat, Menko Darmin Belum Menyerah Bahas Perubahan UU BPK

Pemerintah tidak tinggal diam. Upaya pencegahan penyalahgunaan anggaran negara terus dilakukan di bawah komando Sri Mulyani.

"Tapi kita harus buat laporan sistem keuangan sehingga kita bisa mendeteksi kalau ada orang yang akan atau sedang berbuat jahat," ungkap Sri Mulyani.

Sri Mulyani juga meminta kepada jajaran pemerintah lainnya agar OTT tak lagi terjadi. Utamanya bagi Kementerian atau lembaga yang telah memperoleh opini WTP.

"Ironis kalau WTP tapi OTT," ujarnya

Anggaran pemerintah pusat ke pemerintah daerah juga diharapkan tidak disalahgunakan. Utamanya pada Dana Desa yang anggarannya meningkat pada setiap tahunnya.

Baca Juga: 4 Tersangka Kasus Suap Opini WTP Kemendes Tak Dapat Gaji Ke-13 dan THR

Pada saat awal diluncurkan, dana desa hanya dialokasikan sebesar Rp20 triliun. Dana desa ini ditingkatkan hingga menjadi Rp47 triliun dan kembali meningkat pada tahun ini sebesar Rp60 triliun.

Sri Mulyani pun meminta kepada Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Desa, dan Pemerintah Daerah, untuk memperbaiki kapasitas terkait pengelolaan anggaran Dana Desa. Dengan begitu, Dana Desa tak akan diselewengkan dan dapat digunakan pada program prioritas di masing-masing daerah.

"Kita harap (dengan) dana desa itu kemiskinan di akar rumput bisa selesai karena menyentuh masyarakat langsung," tukasnya.

(kmj)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini