Image

Tak Mau Kecolongan, Sri Mulyani Petakan 'Lokasi' Rawan Korupsi di Kemenkeu

Dedy Afrianto, Jurnalis · Kamis 14 September 2017, 18:45 WIB
https img o okeinfo net content 2017 09 14 20 1776066 tak mau kecolongan sri mulyani petakan lokasi rawan korupsi di kemenkeu ZHqVdPOCHn jpg Foto: Lidya/Okezone

JAKARTA - Menteri Keuangan Sri Mulyani telah berulang kali kecolongan oleh ulah oknum pegawai Direktorat Jenderal Pajak. Wajar saja, penangkapan dilakukan pada saat pemerintah sedang melakukan upaya reformasi pada sektor perpajakan.

Pada tahun lalu, Handang Soekarno  yang kala itu menjabat Kasubdit Bukti Permulaan ‎Direktorat Penegakan Hukum pada Ditjen Pajak oleh KPK terjaring operasi tangkap tangan KPK karena menerima suap dari Presiden Direktur PT E.K Prima Eksport Indonesia Rajesh Rajamohanan‎ Nair.

Baca Juga: Sri Mulyani: Memalukan dan Ironis, Raih Opini WTP tapi Kena Operasi Tangkap Tangan

Ibarat kaset yang diputar ulang, kini instansi Direktorat Jenderal Pajak kembali menarik perhatian masyarakat. Penyidik Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (JAM Pidsus) menahan eks-pejabat Kantor Pelayanan Pajak Madya Gambir, Agoeng Pramoedya. Ia menjadi tersangka dugaan korupsi penerimaan gratifikasi, hadiah atau janji dalam pengurusan pajak.

Sri Mulyani kecewa. Kepercayaan masyarakat yang selama ini dibangun nyaris runtuh akibat ulah oknum pegawai pajak.

Tak Ingin hal serupa terulang, Sri Mulyani telah memerintahkan agar oknum pegawai pajak yang baru saja tertangkap dihukum seberat-beratnya. Saat ini, pegawai pajak tersebut telah dinonaktikan dari lingkungan Direktorat Jenderal Pajak.

"Kalau bukti-bukti ini sudah kuat, kami mencari saja hukuman yang paling kuat dari tata kelola kepegawaian yang kami miliki," kata Sri Mulyani di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (14/9/2017).

Baca Juga: Wih! 5 Kali Berturut-turut, Kementerian Keuangan Kembali Raih Penghargaan WTP dari BPK

Sri Mulyani pun telah melakukan pembicaraan dengan Sumiati yang menjabat sebagai Inspektur Jenderal (Irjen) Kementerian Keuangan. Pembicaraan juga dilakukan bersama Direktur Jenderal Pajak Ken Dwijugiasteadi dan Direktur Jenderal Bea Cukai Heru Pambudi. Dua Direktorat Jenderal ini memang menjadi lumbung penerimaan negara sehingga perlu mendapatkan perhatian khusus.

Sri Mulyani meminta agar pemetaan dapat dilakukan. Pemetaan ini dilakukan untuk mengetahui titik rawan yang selama ini menjadi 'surga' bagi oknum pegawai pajak.

"Saya minta untuk dipetakan, ini daerah rawannya apa, pelaku rawannya siapa. Mungkin bukan masalah daerah rawan, ada saja pelaku rawan," ujarnya.

Upaya pembersihan nantinya juga akan dilakukan pada instansi lainnya. Melalui upaya ini, Sri Mulyani berharap agar tak lagi ada pegawai pemerintah yang memanfaatkan posisinya untuk memperoleh keuntungan pribadi.

"Jika pelaku rawannya ini sudah di identifikasi, siapa saja yang terlibat, bagaimana bentuk jaringannya, bagaimana kita bersihkan," tegas Sri Mulyani.

Baca Juga: Sri Mulyani: Setiap Rupiah dalam APBN Ini Amanat Rakyat

Sri Mulyani juga melakukan simplifikasi atau penyederhanaan dalam berbagai proses administrasi dan keuangan. Upaya ini diharapkan dapat mengunci ruang gerak mafia yang berada dalam lingkungan pemerintah.

Upaya simplifikasi juga akan dilakukan hingga ke tingkat daerah. Nantinya, upaya simplifikasi ini akan sesuai dengan International Financial Reporting Standards (IFRS) atau Standar Pelaporan Keuangan Internasional.

Upaya ini diyakini oleh Sri Mulyani akan memberikan dampak positif bagi pemerintah. Termasuk bagi pengelolaan keuangan pemerintah daerah jika akan mengeluarkan obligasi.

"Untuk bond itu kan berhubungan dengan standar keuangan daerahnya, jadi kalau dia mengikuti standar dan laporan keuangannya solid. Mereka juga harus memiliki rating juga kan, kemudian baru bisa melakukan issuance bond-nya," tukasnya.

(kmj)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini