Image

Laporan Barang Milik Negara Harus Ditertibkan, Sri Mulyani: Itu dari Utang!

Lidya Julita Sembiring, Jurnalis · Kamis 14 September 2017, 20:42 WIB
https img z okeinfo net content 2017 09 14 20 1776160 laporan barang milik negara harus ditertibkan sri mulyani itu dari utang hbN61V3uUm jpg Ilustrasi: (Foto: Okezone)

JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrwati mengatakan, anggaran transfer ke daerah cukup besar yakni sepertiga dari total belanja Indonesia yang ada di Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Selain itu, nilainya juga cukup besar karena masih banyak daerah yang bergantung dari transfer pusat.

"Tahun 2015 kita mengenal dana desa. Kemampuan daerah dalam mengelola dana desa ini bervariasi. Ada yang sangat impresif ada yang kurang mampu. Ini yang kita waspadai jangan sampai banyak dana yang ditransfer ke daerah tapi hasilnya tidak mengurangi kemiskinan dan tidak mensejahterakan rakyat," ungkapnya di Gedung Djuanda, Jakarta, Kamis (14/9/2017).

Menurutnya, ada beberapa yang perlu ditindaklanjuti pimpinan di Kementerian atau Lembaga (K/L) dan daerah dari sisi laporan. Selain itu, dirinya menjelaskan berdasarkan audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintah (LKPP) 2016 masih terdapat beberapa hal yang masih perlu mendapatkan perhatian.

"Satu, penata usahaan barang milik negara pada beberapa K/L masih belum tertib. Mohon untuk K/L yang memiliki barang milik negara yang masih belum sesuai rekomendasi BPK agar mulai menertibkan. Kami akan mendukung kalau memang dibutuhkan bantuan," jelasnya.

Hal kedua yang mesti diperbaiki adalah dari sisi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), piutang, hibah langsung baik berupa uang, barang, maupun jasa yang belum dicatat sesuai dengan ketentuan. Semua ini masih perlu diperjelas pencatatanya baik dalam bentuk uang maupun barang.

"Ketiga, penganggaran pelaksanaan dan pertanggungjawaban dari belanja modal, belanja barang, dan belanja bantuan sosial yang tidak taat dengan standar yang berlaku. Ini PR untuk diperbaiki," paparnya.

Dengan ini, dia mengatakan turut senang dengan prestasi yang dilakukan oleh Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansah yang membawa Kementerian yang dipimpinnya meningkatkan anggaran yang sangat besar di 2017. Namun dengan anggaran yang besar, Menteri Sosial tersebut punya tujuan yang jelas yakni sesuai dengan tujuan Pemerintah yakni untuk melakukan pemberantasan kemiskinan.

"Jadi anggaran meningkat tapi kita berharap eksekusi terhadap kemiskinan juga meningkat. Oleh karena itu, saya berharap kita semua bekerja sama untuk daerah. Permasalahan yang ada di daerah sama seperti di pusat. Pencatatannya belum tertib. Kalau sudah minta anggaran dan menjadi barang modal itu harus dicatat. Apalagi masyarakat sekarang lebih kritis. Karena sebagian barang itu berasal dari utang. Kalau sudah jadi barang harusnya bisa dikelola dan dimanfaatkan dengan baik. Sehingga masyarakat bisa tahu kalau itu ada manfaat yang konkret," tutup Sri Mulyani.

(dni)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini