nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Proyek Pembangunan Dikuasai BUMN, Swasta Menjerit?

Dedy Afrianto, Jurnalis · Senin 18 September 2017 14:37 WIB
https: img-k.okeinfo.net content 2017 09 18 320 1778154 proyek-pembangunan-dikuasai-bumn-swasta-menjerit-rEfH4yyCbD.jpg Ilustrasi (Foto: Okezone)

JAKARTA - Pembangunan infrastruktur saat ini tengah gencar dilakukan oleh pemerintah. Pembangunan infrastruktur ini tak hanya dilakukan di kota besar, melainkan juga di daerah perbatasan.

Pemerintah pun telah menggandeng pihak swasta dalam melakukan pembangunan infrastruktur. Skema kerjasama pemerintah dengan badan usaha dan pembiayaan infrastruktur non APBN pun telah disiapkan untuk membangun proyek infrastruktur bersama pihak swasta.

Hanya saja, pembangunan infrastruktur dinilai masih banyak dilakukan oleh pihak BUMN. Menurut Staf Khusus Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Firdaus Ali, dominasi perusahaan BUMN ini turut dikeluhkan oleh pihak swasta.

"Pemerintah sedang gencar bangun infrastruktur tapi kok dimakan BUMN. Swasta menjerit, marah," kata Firdaus Ali di Kantor Dewan Pertimbangan Presiden, Jakarta, Senin (18/9/2017).

Keluhan ini pun telah disampaikan kepada Kementerian BUMN. Hal ini pun turut menjadi bahan evaluasi dari Presiden Joko Widodo.

Sebagai salah satu bentuk keterlibatan swasta, rest area pada sejumlah jalan tol pun diberikan kepada pihak UMKM. Upaya ini diharapkan dapat memberikan dampak pemerataan ekonomi bagi pelaku usaha kecil dan menengah.

"Rest area tol itu berikan kepada UMKM. Sudah kita putuskan 7 rest area, UMKM yang jadi pelakunya," tuturnya.

Sebelumnya, Ketua Umum Badan Pengurus Pusat (BPP) Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Bahlil Lahadalia telah melakukan pertemuan dengan Presiden Joko Widodo pada Selasa, 5 September 2017 lalu.

Pengusaha pun meminta kepada Jokowi agar tak ada monopoli BUMN dalam proyek pembangunan infrastruktur. Monopoli BUMN ini pernah menjadi perhatian utama dari Jokowi setelah menerima masukan dari Bank Dunia pada akhir Juli lalu.

"Kemudian kita juga meminta agar tidak ada monopoli BUMN. Sehingga makro dan mikro pertumbuhan ekonomi itu bisa berjalan dengan baik. Itu yang diharapkan agar bisa membawa kepada multiplier efek," ujarnya.

Menurut Bahlil, saat ini monopoli masih dilakukan oleh perusahaan BUMN. Bahkan, proyek kecil pun juga dilakukan oleh perusahaan BUMN. Hal ini tentunya menghambat pihak swasta dalam melakukan pengembangan usaha.

"Sekarang kan BUMN itu kan dari anaknya, cucunya, mamaknya, neneknya, semua itu. Harusnya kan tidak seperti itu. BUMN ini itu kan mengerjakan pekerjaan yang sifatnya tidak bisa dikelola oleh anak-anak negeri, skala-skala besar. Itu baru lokomotif pembangunan ekonomi," ujar Bahlil.

Monopoli perusahaan BUMN, kata Bahlil, juga terjadi hingga ke tingkat daerah. Monopoli skala kecil juga turut menjadi hambatan bagi pengusaha untuk terlibat dalam proyek infrastruktur pemerintah.

(rzy)

Loading...

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini