nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Aksi Demo Buruh Diganjar SP 2, Itu Overreacting

Dani Jumadil Akhir, Jurnalis · Senin 18 September 2017 19:56 WIB
https: img-z.okeinfo.net content 2017 09 18 320 1778410 aksi-demo-buruh-diganjar-sp-2-itu-overreacting-3MwmZhJM4G.jpg Ilustrasi: (Foto: Okezone)

JAKARTA - Polemik pemberian Surat Peringatan 1 dan 2 kepada ratusan pekerja Jakarta International Container Terminal (JICT) yang melakukan mogok pada 3-7 Agustus 2017 menimbulkan kecaman dari berbagai pihak.

Pasalnya Direksi JICT memberikan ratusan surat peringatan dengan mendahului hukum atau hanya berdasarkan asumsi mogok tidak sah tanpa mengacu kepada keputusan pengadilan yang bersifat tetap.

Alhasil, para pekerja melaporkan Direksi JICT atas dugaan tindak pidana ketenagakerjaan ke Bareskrim Polri pada 5 September 2017. Pengusaha bisa dipidana karena menghalangi atau membalas tindakan mogok pekerja yang sah sampai pengadilan memutuskan sebaliknya.

"Surat Peringatan yang diberikan secara membabi buta itu merupakan bentuk ketidakmampuan manajemen swasta asing dalam memgelola para buruh yang sebenarnya sangat kooperatif dan dapat diandalkan," ujar praktisi hukum Alvon Kurnia Palma dalam keterangan tertulisnya, Jakarta, Senin (18/9/2017).

Lebih jauh Mantan Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) ini menilai Surat Peringatan massal tersebut merupakan bentuk pembungkaman penyampaian pendapat yang dilakukan pekerja JICT. Apalagi hal yang diingatkan berupa pelanggaran hukum terkait perpanjangan kontrak JICT kepada Hutchison yang merugikan negara minimal Rp4,08 triliun.

"Ini adalah hak yang tidak dapat dikurangi oleh siapa saja termasuk manajemen perusahaan. Sangat berlebihan bahkan overreacting dengan balasan ratusan SP 1 dan 2 kepada pekerja," tutur Alvon.

Sampai saat ini, polemik antara Direksi dan Serikat Pekerja JICT masih berlanjut. Puluhan aktivis Serikat Pekerja dimutasi ke departemen baru tanpa deskripsi pekerjaan dan ruangan yang memadai.

Selain itu Direksi melakukan eksekusi paksa Surat Peringatan massal dengan memotong gaji pekerja. Ditambah beberapa pekerja juga turut dipolisikan atas kasus hate speech dan perbuatan tidak menyenangkan.

(dni)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini