Wah! Ada 3 Golongan Wajib Pajak yang Dapat Diskon, Siapa Saja?

Ulfa Arieza, Jurnalis · Rabu 20 September 2017 20:00 WIB
https: img.okezone.com content 2017 09 20 320 1779944 wah-ada-3-golongan-wajib-pajak-yang-dapat-diskon-siapa-saja-THM2Cr1rXT.jpg Ilustrasi Pajak. (Foto: Okezone)

JAKARTA - Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan memberikan keberpihakan kepada golongan Wajib Pajak (WP) tertentu, melalui skema tarif pajak penghasilan final. WP tertentu tersebut dikenakan tarif pajak penghasilan final sebesar 12,5%.

Tarif pajak penghasilan final ini lebih ringan dibandingkan yang dikenakan kepada kelompok WP badan sebesar 25% dan WP orang pribadi sebesar 30%. Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Ditjen Pajak Hestu Yoga Saksama, menjelaskan keberpihakan ini dilakukan untuk mengurangi beban pajak WP tertentu.

"Hal ini dilakukan dengan pertimbangan bahwa WP tersebut masih perlu dibina dan dikembangkan tanpa dibebani pajak yang tinggi," terangnya di Kantor Ditjen Pajak, Rabu (20/9/2017).

Baca Juga: Punya iPhone Terbaru, Wajib Masuk SPT atau Tidak?

Hestu melanjutkan, WP tertentu terdiri dari tiga golongan WP badan maupun WP orang pribadi yang memiliki penghasilan bruto dari usaha atau pekerjaan bebas paling banyak hingga Rp4,8 miliar.

WP yang menerima penghasilan bruto selain dari usaha atau pekerjaan bebas hingga Rp632 juta. WP yang menerima penghasilan bruto selain dari usaha atau pekerjaan bebas hingga Rp632 juta, dan penghasilan bruto dari usaha atau pekerjaan bebas, yang secara total jumlah penghasilan bruto dari keduanya paling banyak Rp4,8 miliar

"Mereka diberikan tarif yang lebih ringan yaitu 12,5% dibandingkan dengan tarif yang dikenakan kepada kelompok WP badan dan WP orang pribadi lainnya," tegas Hestu.

Baca Juga: Catat! Barang Elektronik Harus Dilaporkan ke SPT Tahunan, Termasuk iPhone X

Keberpihakan tersebut meliputi seluruh penghasilan yang merupakan objek PPh yang bersifat final dan tidak bersifat final.

Sebagai informasi, ketentuan tersebut telah diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2017 tentang Pengenaan Pajak Penghasilan atas Penghasilan Tertentu berupa Harta Bersih yang Dianggap atau Diperlakukan.

Aturan ini merupakan tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak. Adanya PP ini berarti Ditjen Pajak telah mengantongi izin untuk melakukan pemeriksaan kepada wajib pajak (WP) yang belum memenuhi aturan perpajakan.

(mrt)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini