"Geledah" Wajib Pajak, DJP Beberkan Teknis Penilaian Harta di SPT

Fakhri Rezy, Jurnalis · Kamis 28 September 2017 17:37 WIB
https: img.okezone.com content 2017 09 28 20 1784944 geledah-wajib-pajak-djp-beberkan-teknis-penilaian-harta-di-spt-NwcbQeS0tj.jpg Ilustrasi (Foto: Shutterstock)

JAKARTA - Direktorat Jenderal Pajak telah menerbitkan Surat Edaran Nomor SE-24/PJ/2017. SE tersebut mengenai Petunjuk Teknis Penilaian Harta Selain Kas yang Diperlakukan atau Dianggap Sebagai Penghasilan Dalam Rangka Pelaksanaan Pasal 18 Undang-Undang Pengampunan Pajak.

Mengutip keterangan tertulis, Jakarta, Kamis (28/9/2017), bagi Wajib Pajak, hadirnya standar penilaian ini memberikan kepastian serta menjamin prosedur penilaian yang objektif, sehingga dapat mengurangi potensi terjadinya sengketa antara petugas pajak dengan wajib pajak.

 Baca juga: Siap-Siap! Petugas Pajak Sudah Bisa Turun ke Lapangan Periksa Wajib Pajak

Secara umum, surat edaran ini mengatur bahwa penilaian harta selain kas dilakukan sesuai kondisi dan keadaan harta pada 31 Desember 2015 (atau akhir periode yang berbeda untuk Wajib Pajak yang memiliki akhir tahun buku berbeda) sesuai dengan pedoman nilai yang ditentukan.

Adapun pedoman tersebut, terhadap aset yang atasnya terdapat nilai yang ditetapkan pemerintah, nilai aset tersebut menggunakan nilai yang ditetapkan pemerintah. Selain itu, terhadap aset yang tidak memiliki acuan nilai yang ditetapkan pemerintah, nilai aset tersebut menggunakan nilai atau harga yang telah dipublikasikan lembaga atau instansi terkait.

 Baca juga: Terbitkan Aturan PPh Baru, DJP: Tak Akan Buat Gaduh

Penentuan pedoman nilai juga dilihat terhadap aset yang tidak memiliki acuan nilai yang ditetapkan pemerintah dan tidak terdapat nilai atau harta yang dipublikasikan lembaga atau instansi terkait, nilai ditentukan secara objektif dan profesional sesuai standar penilaian dengan mengacu pada Surat Edaran Dirjen Pajak SE-54/PJ/2016.

Nilai atas beberapa jenis harta yang memiliki acuan nilai dari pemerintah atau yang dipublikasikan lembaga atau instansi terkait adalah sebagai berikut:

 Baca juga: Payung Hukum Sistem Integrasi Pajak Ditargetkan Selesai Oktober, Ini Manfaatnya!

1. Tanah atau bangunan sektor perdesaan dan perkotaan dimana nilai jual Objek Pajak sesuai SPPT PBB tahun 2015. Serta instansi yang terkait adalah Pemerintah Kabupaten/Kota atau Pemerintah Provinsi untuk Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

2. Tanah atau bangunan sektor perkebunan, perhutanan, pertambangan, dan sektor lainnya dimana nilai jual objek pajak sesuai SPPT PBB Tahun 2015. Serta, instansi terkait adalah Ditjen Pajak.

3. Kendaraan bermotor di mana nilai yang digunakan adalah nilai jual kendaraan bermotor. Instansi yang terkait adalah Pemprov.

4. Emas atau Perak dimana nilai harta yang akan digunakan adalah harga jual PT Aneka Tambang. Instansi yang terkait adalah PT Antam.

5. Obligasi Pemerintah Republik Indonesia atau Obligasi Perusahaan, nilai harta yang akan digunakan adalah harga obligasi. Instansi yang terkait adalah PT Penilai Harga Efek Indonesia.

6. Saham Perusahaan Terbuka (tbk) nilai harta yang digunakan adalah harga per lembar saham. Instansi yang terkait adalah PT Bursa Efek Indonesia.

7. Reksadana nilai harta yang digunakan adalah nilai aktiva bersih. Dimana instansi terkait adalah BEI.

(rzy)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini