Duh, Indonesia Bakal Hadapi Krisis Energi

Koran SINDO, Jurnalis · Jum'at 29 September 2017 13:08 WIB
https: img.okezone.com content 2017 09 29 320 1785441 duh-indonesia-bakal-hadapi-krisis-energi-mWMu6OKtUJ.jpg Ilustrasi: okezone

BANDUNG – Cadangan energi yang menipis membuat krisis sumber energi fosil diperkirakan terjadi dalam beberapa puluh tahun ke depan. Tanpa adanya energi baru terbarukan (EBT), Indonesia akan menjadi pengimpor bahan bakar minyak, gas, dan batu bara.

Kedaulatan energi yang saat ini sedang digalakkan akan sulit tercapai bila Indonesia masih bergantung pada energi fosil seperti bahan bakar minyak, batu bara, dan gas. Energi tersebut tersedia dalam jumlah yang terbatas dan bisa habis.

“Pada tahun 1970-an, kita sudah memprediksi Indonesia akan net impor minyak pada 2004.

Ternyata pada 2006 sudah terjadi dan kita mengimpor minyak. Itu sudah diperkirakan sebelumnya,” kata Ketua Masyarakat Energi Terbarukan Indonesia( METI) Surya Darma dalam focus group discussion (FGD) yang digelar panitia Lustrum 30 Tahun Teknik Mesin Institut Teknologi Bandung (ITB) angkatan 1987 dan MFoundation di Aula Timur Kampus ITB, Kota Bandung, Jawa Barat.

Diskusi dengan tema “Peluang dan Tantangan Investasi di Bidang Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE)” itu dipaparkan bahwa setelah minyak bumi mengalami krisis maka dalam beberapa tahun ke depan energi fosil berupa gas dan batu bara juga dalam ancaman krisis bila tidak dipakai sebagaimana mestinya.

Baca juga: Waspada Babak Baru Krisis Energi, Indonesia Perlu Segera Mengantisipasi!

“Pada 2037, kami memperkirakan Indonesia akan jadi net importir untuk gas. Begitu pun batu bara yang akan habis atau net importir pada 2046. Sekarang eksplorasi batu bara sedang dilakukan habis-habisan. Ini yang harus dicarikan solusinya,” lanjut Surya.

Oleh karena itu diperlukan perencanaan untuk menggagas lahirnya EBT. Sumber energi itu nantinya akan dicari banyak orang dan negara, karena sifatnya yang tidak pernah habis. “Sayangnya, dana riset kita hanya 0,0008% dari APBN. Di beberapa negara, dana riset sampai 5%. Di sisi lain, kita harus memikirkan energi terbarukan untuk 25-30 tahun ke depan,” jelasnya.

Perwakilandari Puslit-bangtek Ketenagalistrikan dan EBTKE ESDM Mohamad Irsan mengatakan Indonesia masih memiliki potensi energi yang cukup besar. Namun, potensi itu belum dimanfaatkan secara maksimal untuk kemakmuranmasyarakat. Potensi itu misalnya energi hidro sebesar 75.000 MW dan mikrohidro sebesar 17 MW. Energi hidro saat ini baru terpakai 7%.

Begitu pun dengan potensi energi geotermal yang mencapai 29.000 MW dan baru termanfaatkan 5%. “Itu contoh energi terbarukan yang pemanfaatnya saat ini masih sangat sedikit. Padahal, Indonesia memiliki potensi yang begitu besar untuk EBT ini,” jelas Irsan.

Pemanfaatan potensi energi terbarukan itu semestinya bisa menutup sejumlah kawasan di Indonesia yang belum teraliri listrik. Paling tidak masih ada sekitar 2.500 desa di kawasan Indonesia bagian timur seperti Papua yang belum tersentuh listrik. Kepala Divisi EBT PT PLN (persero) Tohari Hadiat mengakui pengembangan EBT masih menghadapi sejumlah persoalan.

Beberapa daerah juga sulit menerima EBT karena alasan oversupply, terutama untuk daerah yang mempunyai pembangkit termal (PLTU/PLTG). Akibatnya, presentasi pembangkit EBT yang saat ini diperkirakan masih 12%, masih jauh dari target yang ditetapkan sebesar 23% pada 2025.

Beberapa solusi yang bisa diambil untuk pengembangan EBT adalah skema pembangkit hibrida.Di sisi lain bisa dilakukan penerapan dan pengembangan smart gird dan control system untuk meningkatkan pembangkit EBT.

“Solusi lainnya yaitu penerapan teknologi mesin diesel dengan bahan bakar nabati sangat dimungkinkan dengan catatan harga CPO (crude palm oil ) atau minyak sawit mentah bisa bersaing. Selain itu, ke depan harga solar panel diperkirakan akan semakin kompetitif,” imbuhnya.

Sementara itu, investor swasta menilai investasi EBT berisiko tinggi, baik dari aspek teknis maupun ekonomis. Karena itu, swasta di Tanah Air masih enggan berinvestasi meskipun sangat prospektif di masa depan.

“Akibat tingginya risiko berinvestasi di sektor EBT, pengembangan energi baru terbarukan di Indonesia sangat lambat. Pertama, risiko teknis antara lain pembebasan lahan, perizinan, hutan lindung, risiko kualitas uap pada eksploitasi panas bumi dengan kandungan sulfur tinggi, debit air yang menurun akibat penggundulan hutan pada PLTA,” kata Ketua MFoundation Awan Nasution.

Risiko kedua, yakni ekonomi, seperti jaminan kepastian tarif/- harga pembelian energi, belum ada kepastian bahwa energi yang dibangkitkan akan diserap dan dibeli, kepastian hukum, undang-undang, peraturan pemerintah yang konsisten, dan tidak merugikan pengembang.

“Agar investasi di energi baru dan terbarukan menarik untuk swasta, pemerintah perlu ikut mengambil sebagian dari risiko, agar harga keekonomian EBT di Indonesia menjadi lebih baik,” ujar Awan.

Ketua Panitia Lustrum 30 Tahun Teknik Mesin ITB angkatan 1987 Joko Suprihanto berharap hasil dari FGD bermanfaat bagi stakeholder di bidang energi, terutama pemerintah dalam memecahkan masalah lambannya pengembangan EBTdiIndonesia. Rektor ITB Kadarsah Suryadi mengaku bersyukur alumni ITB tidak lupa akan almamaternya.

“Negara yang kaya adalah bukan karena migasnya, tapi adalah negara yang memiliki air. Kita sumber daya air 70%. Kami berharap Indonesia akan menjadi negara kaya,” katanya.

(rzk)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini