nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Lama Tak Digunakan, Pemerintah Minta Izin Lelang Kapal Ardjuna Sakti Senilai Rp491 Miliar

Feby Novalius, Jurnalis · Senin 09 Oktober 2017 20:53 WIB
https: img-z.okeinfo.net content 2017 10 09 320 1792119 lama-tak-digunakan-pemerintah-minta-izin-lelang-kapal-ardjuna-sakti-senilai-rp491-miliar-BYbBU5J0VV.jpg Ilustrasi: shutterstock

JAKARTA - Pemerintah mengusulkan untuk menjual kapal FSO Ardjuna Sakti yang semula dimiliki Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS). Penjualan ini dimaksudkan karena kondisi kapal sudah lama tidak digunakan.

Dalam rapat kerja dengan Komisi VII DPR, Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan Isa Rachmatarwata menerangkan, kapal FSO Ardjuna Sakti saat ini milik negara yang semula eks KKKS. Kapal sekarang disandarkan di pelabuhan milik PT Krakatau Bandar Samudra di Cigading, Banten.

Baca juga: Top! Kapal Perintis GT 2.000 Berlabuh di Palembang

"Nilai perolehan pada waktu diperoleh dulu mencapai Rp491,7 miliar,"ujarnya, di Gedung DPR, Jakarta, Senin (9/10/2017).

Sejak diperoleh sampai sekarang kapal FSO ini sudah lama tidak digunakan. Dalam keadaan rusak tentu dibutuhkan biaya perawatan, belum lagi ada biaya sandar di Pelabuhan sekira Rp7-Rp8 miliar per tahun.

"Karena itu, sesuai dengan pertimbangan di atas, karena tidak ada manfaat, maka kemudian diusulkan untuk dihapuskan dengan cara dijual. Namunkarena nilai perolehannya di atas Rp100 miliar yaitu Rp491,7 miliar, maka untuk penghapusan barang milik negara semacam ini harus mendapat persetujuan dari DPR dan Presiden,"ujarnya.

Baca Juga: Bangga! Indonesia Jadi Negara Ketiga yang Produksi Kapal Listrik

"Untuk Presiden sudah menyampaikan permohonan untuk persetujuan penghapusan barang milik negara ini pada Mei 2016,"sambungnya.

Dia berharap, DPR dapat memberikan persetujuan untuk dapat ditindaklanjuti dalam proses penghapusan. Apabila disetujui maka penghapusan kapal akan melalui proses lelang.

"Menurut catatan kami, dari informasi yang kami peroleh. Ini juga DPR sudah dilakukan peninjauan terhadap barang miliki negara pada Oktober 2016. Tentu tahap berikutnya tentu kami menghadapkan dapat diberikan persetujuan," ujarnya.

(rzk)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini