Catat! Industri Padat Karya Bakal Raih Insentif

Koran SINDO, Jurnalis · Selasa 10 Oktober 2017 11:09 WIB
https: img.okeinfo.net content 2017 10 10 320 1792394 catat-industri-padat-karya-bakal-raih-insentif-HoEDwRswSD.jpg Ilustrasi: (Foto: Okezone)

JAKARTA – Kementerian Perindustrian (Kemenperin) mengkaji skema baru insentif fiskal berupa tax allowance untuk investasi beberapa industri dengan mempertimbangkan serapan tenaga kerja.

Tax allowance merupakan salah satu insentif berupa pemotongan pajak yang diberikan pemerintah kepada perusahaan tertentu untuk kepentingan tertentu. “Kita lagi setting insentif-insentif apa yang bisa kita dorong, khususnya industri padat karya yang berorientasi ekspor,” kata Dirjen Industri Kimia Tekstil dan Aneka Kementerian Perindustrian Achmad Sigit Dwiwahjono di Jakarta.

Beberapa industri padat karya di antaranya sektor kosmetika, garmen, dan sepatu dipertimbangkan untuk mendapatkan insentif tersebut guna meningkatkan ekspor maupun investasinya di Indonesia. “Kosmetika itu bisa 2.000- 3.000 karyawan. Semakin besar penyerapan tenaga kerjanya, maka akan semakin banyak insentif yang didapat. Ini lebih menarik karenakan upah minimum regional (UMR) berat juga,” ungkap Sigit.

Baca juga: Simak! Topang Ekonomi Digital, Industri Telekomunikasi Diminta Berkolaborasi

Sebelumnya Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto menyampaikan fasilitas itu sebagai dukungan dan apresiasi kepada investor yang menanamkan modalnya dan beroperasi di Indonesia.

Menteri mengakui, selain untuk industri berorientasi ekspor dan padat karya, pengusaha penerima harus menggunakan pengurangan pajak penghasilan itu untuk investasi lanjutan atau tambahan investasi di dalam negeri.

“Skemanya memang ada perbedaan dari fasilitas tax allowance sebelumnya,” katanya. Airlangga menegaskan, tax allowance dan fasilitas lainnya adalah untuk mendorong investasi di dalam negeri. Sebelumnya Airlangga juga mengatakan, pemerintah akan menyiapkan insentif pada industri untuk mendukung dan ikut memfasilitasi pengembangan pendidikan vokasional.

“Salah satu fasilitas yang diusulkan bisa berupa tax allowance dan itu nanti akan dibahas,” ujar Airlangga. Kebijakan itu akan terlebih dahulu dibicarakan dengan Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

Baca juga: Mantap! Indonesia Targetkan Jadi Negara Ekonomi Digital Terbesar di 2020

Menteri Tenaga Kerja (Menaker) Hanif Dhakiri mengatakan, pengembangan pendidikan vokasional bertujuan meningkatkan pemerataan pembangunan ekonomi. “Sekaligus mengurangi atau menekan ketimpangan sosial melalui pengembangan SDM.

Salah satu kunci di situ adalah soal bagaimana input pengembangan SDM, baik melalui pendidikan formal maupun melalui pelatihan kerja,” kata Hanif. Sebenarnya pemerintah sudah melakukan pengembangan pendidikan vokasional. Hanya, tutur Hanif, pemerintah akan lebih mengarahkan sehingga sesuai dengan kebutuhan industri.

Oleh karena itu, pengembangan pendidikan dan pelatihan vokasional juga menggandeng pelaku usaha. Pada tahap awal ada 260 sekolah menengah kejuruan (SMK) yang akan disambungkan ke 50 industri.

(kmj)

Loading...

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini