nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Simak! Penetapan Tarif hingga Kuota Angkutan Online Diserahkan ke Pemerintah Provinsi

Koran SINDO, Jurnalis · Selasa 10 Oktober 2017 11:23 WIB
https: img-k.okeinfo.net content 2017 10 10 320 1792410 simak-penetapan-tarif-hingga-kuota-angkutan-online-diserahkan-ke-pemerintah-provinsi-BAGYAK1haR.jpg Ilustrasi: (Foto: Reuters)

JAKARTA – Penentuan tarif dan kuota angkutan online tidak lagi menjadi wewenang pemerintah pusat, tetapi diserahkan ke pemerintah provinsi (pemprov).

Pemerintah daerah dinilai mengetahui kondisi di daerah masing-masing. Hal itulah yang membedakan draf revisi Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) No 26/2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak dalam Trayek alias angkutan online dengan sebelumnya.

“Sebenarnya antara revisi dan sebelumnya sama-sama pakai tarif batas bawah dan atas. Namun bedanya, kita ganti yang menetapkan bukan pusat, tetapi langsung daerah. Baik tarif maupun kuota tidak perlu persetujuan pusat,” kata Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal (Dirjen) Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Hindro Surahmat seusai uji publik draf revisi Permenhub No 26/2017 di Jakarta.

Baca Juga: Draf Revisi, Kemenhub: Trayek Taksi Online Harus Sesuai Wilayah Operasi

Sementara terkait pemahaman kuota di angkutan online, bergantung pada permintaan setiap daerah. Artinya, kuota melekat pada pemesan angkutan online. “Penentuan kuota tergantung demand, misalnya Rp15.000 itulah batasan. Dan kuota itu secara digital yang menetapkan pemerintah provinsi,” imbuh dia.

Selain itu, Hindro juga mengungkapkan dalam revisi Permenhub No 26/2017 bakal memuat pasal tentang sanksi. Mulai sanksi berat sampai ringan yang akan diatur sesuai ketentuan dan kesalahannya.

Diketahui mulai kemarin Kemenhub melakukan uji publik terhadap draf revisi Permenhub No 26/2017. Uji publik pertama dilakukan di Jakarta, dan selanjutnya akan dilakukan di Semarang dan Surabaya.

“Kami berharap sebelum 1 November 2017 draf revisi aturan tersebut sudah ditetapkan,” kata Hindro. Dalam masa uji publik tersebut, semua pemangku kepentingan yang berhubungan dengan angkutan darat dapat memberikan masukan untuk penyempurnaan.

Baca Juga: Kemenhub: Tunggu Saja! Revisi Aturan Taksi Online Beres Bulan Ini

Selanjutnya setelah disahkan menjadi lembaran negara, Kemenhub akan langsung melakukan sosialisasi. “Tidak ada waktu tenggat. Bila uji publik selesai maka langsung masuk ke Kemenkumham. Ya, paling lambat hanya tiga hari kerja karena memang kita mengejar waktu toleransi MA atas revisi Permenhub No 26/2017 sampai 1 November,” jelasnya.

Dia menjelaskan, dalam putusan Mahkamah Agung (MA) ada sekitar 14 poin dalam aturan sebelumnya yang perlu dilakukan perbaikan. Poin-poin tersebut menurutnya telah diganti dalam kerangka perbaikan. Hanya, kata Hindro, ada beberapa pasal krusial yang masih memerlukan masukan, di antaranya masalah sistem kuota pemprov yang menetapkan dan juga masalah batas atas dan batas bawah tarif yang akan diberlakukan.

Direktur Angkutan dan Multimoda Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub Cucu Mulyana mengungkapkan, revisi tersebut dimaksudkan untuk mengatur kepentingan bersama dan menjembatani banyak pihak dari angkutan online maupun angkutan reguler atau konvensional.

“Kami juga telah melaksanakan roadshow, di antaranya Balikpapan, Semarang, dan Makassar,” katanya. Sementara itu, Ketua Umum Paguyuban Mitra Online Indonesia Dedi Harianto meminta dalam revisi Permenhub No 26/2017 ada pasal khusus yang mengatur aplikasi online, sebab dalam draf yang diuji publik saat ini tidak ditemukan pasal yang mengatur pemilik aplikasi.

“Padahal, ribut angkutan online akhir-akhir ini sebenarnya sumber masalahnya, penyedia jasa aplikasi. Karena aplikasi yang mengatur online membuat tarif seenaknya maka terjadi gelombang protes,” katanya.

Dedi menambahkan, aplikasi yang saat ini menjadi komponen utama angkutan online adalah bagian dari bisnis. Pemilik aplikasi dinilai tidak mau tahu tentang ribut-ribut, yang dipentingkan kapital daripada etika, sebab yang mereka perlukan data untuk dijual kembali.

“Juga harus ada sanksi yang jelas dan tegas bagi penyedia aplikasi. Sehingga pemilik aplikasi angkutan online tidak seenaknya. Namun, harus mengikuti aturan yang ada. Kesannya selama ini pengguna aplikasi yang kena,” imbuhnya.

Baca Juga: Kemenhub: STNK Taksi Online Boleh Atas Nama Perorangan

Dia mengakui bahwa domain aplikasi ada di Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo). Maka pihaknya mengusulkan harus ada rekomendasi yang jadi syarat bagi pemilik aplikasi saat menjual aplikasinya, sehingga seluruh aplikasi tahu dan paham tentang aturan yang dijalankan.

“Bahkan buat pernyataan tertulis,” ujar Dedi. Dihubungi Terpisah, pengamat transportasi dari Universitas Katolik Soegijapranata Semarang Djoko Setijowarno mengatakan, revisi tersebut harus dilakukan mengingat agar tercipta keterpaduan antara taksi konvensional maupun taksi online .

Menurutnya, pada revisi kali ini yang paling berbeda adalah substansi soal STNK yang mensyaratkan atas nama badan hukum atau dapat atas nama perorangan untuk badan hokum berbentuk koperasi.

“Tidak seperti kemarin di mana STNK itu harus atas nama badan hukum atau koperasi. Sekarang sudah bisa atas nama pribadi, tapi ada bukti bahwa mereka (pribadi) atas persetujuan koperasi,” pungkas dia.

(kmj)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini