Image

Transportasi Online Jadi Polemik di Bandung, Kemenhub: Ini Ada Salah Pengertian

Trio Hamdani, Jurnalis · Kamis 12 Oktober 2017, 15:47 WIB
https: img-o.okeinfo.net content 2017 10 12 320 1794104 transportasi-online-jadi-polemik-di-bandung-kemenhub-ini-ada-salah-pengertian-YHNRnYFAny.jpg Foto: Trio Hamdani/Okezone

JAKARTA - Keberadaan transportasi umum berbasis online menjadi polemik di berbagai daerah, termasuk di Bandung, Jawa Barat. Bahkan, sempat ada rencana mogok angkutan kota selama empat hari di Kota Bandung. Tapi, hal itu akhirnya tidak terlaksana.

Namun, lantaran memunculkan permasalahan, kabarnya transportasi online itu diberhentikan sementara menunggu diterbitkannya aturan baru menyoal keberadaan transportasi online.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Perhubungan Sugihardjo berpandangan bahwa persoalan tersebut mencuat karena adanya ketidakpahaman dari pelaku usaha transportasi online dan konvensional terkait Peraturan Menteri 26 Tahun 2017 tentang tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek (PM 26).

Baca juga: Revisi Aturan, Menhub Ingin Taksi Online dan Konvensional 'Akur'

"Ini barang kali adanya salah pengertian. Memang putusan MA itu kan ada 14 pasal terkait taksi online itu yang dibatalkan tapi putusan itu kan berlaku efektif 90 hari," katanya ditemui di Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis (12/10/2017).

Artinya menyusul keputusan MA, maka aturan tersebut baru akan tidak berlaku pada 1 November mendatang. Berarti saat ini pelaku transportasi online masih berpedoman terhadap aturan tersebut sebelum akhirnya diterbitkan aturan yang baru. Sayangnya, dia menilai banyak yang tak memahami itu.

"Ini ada salah pengertian bahwasanya belum keluar aturan baru itu kan PM 26 masih berlaku sampai November. Jangan sampai dia dalam masa transisi ini karena dianggap belum ada aturan 26, di satu sisi pihak konvensional merasa enggak ada aturan sehingga dilarang," kata dia.

Baca Juga: Aturan Baru Siap Meluncur, Menhub Khawatir Taksi Online Belum Kompak

Sebaliknya, lanjut dia, karena pelaku usaha transportasi online menganggap belum ada aturan baru setelah PM 26 dibatalkan MA maka membuat mereka menjadi di atas angin.

"Online juga merasa enggak ada aturan akhirnya mereka malah ekspansi besar-besaran. Jadi kita harus kepentingan bersama kita dudukan. Nanti sore saya akan rapat dengan para Kepala Dinas Perhubungan dari Banten, Jawa Barat, DKI Jakarta, Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Timur," tandasnya.

(rzk)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini