Image

Ada Putusan MA, Operasional Taksi Online Tetap Mengaspal

Giri Hartomo, Jurnalis · Selasa 17 Oktober 2017, 15:19 WIB
https: img.okeinfo.net content 2017 10 17 320 1797067 ada-putusan-ma-operasional-taksi-online-tetap-mengaspal-c9tvTDXJB6.jpg Foto: Giri Hartomo/Okezone

JAKARTA -Mahkamah Agung (MA) melalui putusan Nomor 37 P/HUM/2017 (PMA.37/2017) yang menganulir Peraturan Menteri Perhubungan nomor 26 tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek. Setidaknya MA menganulir 18 poin yang ada dalam Permenhub tersebut.

Pembatalan tersebut menimbulkan protes dari pihak transportasi konvensional. Pihak transportasi konvensional meminta agar operasi dari transportasi online dihentikan.

Bahkan yang terbaru di Bandung, Pemerintah Provinsi memutuskan untuk menghentikan sementara aktivitas transportasi online hingga aturan tersebut selesai direvisi. Hal tersebut untuk menjaga agar situasi bisa tetap kondusif.

Baca juga: Larang Angkutan Online Beroperasi, Indef Peringatkan Dampak Negatif bagi Ekonomi

Kepala Seksi Terminal dan Angkutan Dinas Perhubungan DKI Jakarta Adji Kusambarto mengatakan, meskipun putusan tersebut dibatalkan sama sekali tidak berpengaruh terhadap aktivitas transportasi di Jakarta. Menurutnya aktivitas transportasi online dan konvensional tetap bisa berjalan secara beriringan tanpa main sikut-sikutan

Bahkan lanjut Adji, dari pihak operator pun sama sekali tidak ada protes ataupun demo yang terjadi. Apalagi sampai kepada tindakan anarkis.

Baca juga: Soal Taksi Online, Kemenhub Diminta Buat Aturan Baru

"Bisa saya sampaikan untuk putusan MA ini tidak ada pengaruhnya. Transportasi online yang cukup kondusif. Kalau daerah lain (luar Jakarta) mungkin beda," ujarnya saat ditemui di Gado-Gado Boplo, Jakarta, Selasa (16/10/2017).

Selain itu lanjut Adji, meskipun sudah dianulir namun tidak menyurutkan upaya pemerintah provinsi DKI Jakarta untuk menerapkan beberapa aturan yang rasa perlu. Salah satunya adalah peraturan terkait pembatasan tarif.

"Terkait dengan pengenaan tarif dan kuota pengenaan tarif tetap akan diberlakukan. Pembatasan ini bermaksud supaya tidak terjadi perang tarif antara operator. Jadi kalau berada di bawah tarif bawah itu melanggar kalau di atas juga melanggar," jelasnya.

"Kalau untuk di luar Jabodetabek itu (kuota) tergantung Gubernur dan kepala daerah," jelasnya

(rzk)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini