Tak Melulu Soal Infrastruktur, Penyaluran Subsidi Juga Butuh Perhatian

Giri Hartomo, Jurnalis · Rabu 18 Oktober 2017 14:01 WIB
https: img.okezone.com content 2017 10 18 320 1797769 tak-melulu-soal-infrastruktur-penyaluran-subsidi-juga-butuh-perhatian-j17mNOS4TT.jpg Foto: Giri Hartomo/Okezone

JAKARTA – Tidak terasa, pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla sudah memasuki tahun ketiganya. Banyak capaian yang sudah dilakukan oleh keduanya selam periode tiga tahun itu.

Direktur Program Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Berly Martawardaya mengatakan meskipun banyak capaian positif yang diraih Jokowi-JK, namun ada beberapa catatan yang harus diperhatikan. Seperti mengenai pembangunan infrastruktur.

Menurutnya, gencarnya pembangunan infrastruktur yang gencar jangan sampai menimbulkan dampak buruk ke depannya bagi negara. Maksudnya, jangan sampai niat baik untuk membangun fasilitas negara namun utang negara justru semakin menumpuk.

Baca juga: 3 Tahun Jokowi-Jk, Menteri Susi: Pendapatan Sulsel dari Rp4 Triliun Jadi Rp15 Triliun

“Infrastruktur. Saya bilang ini harus hati-hati, jangan sampai niat baiknya justru membuat utang semakin membengkak,” ujarnya dalam sebuah diskusi di Gado-Gado Boplo, Jakarta, Rabu (18/10/2017).

Selain itu lanjut Berly, pemerintah juga perlu memperhatikan penyaluran subsidi tepat sasaran. Khususnya pada subsidi Liquified Petroleum Gas (LPG) yang sangat rentan tidak tepat sasaran.

Sehingga realisasi janji-janji pemerintah mengenai subsidi tepat sasaran mengenai kartu subsidi perlu segera direalisasikan. Sehingga hal tersebut sampai hal tersebut hanya menjadi pemanis janji saat kampanye saja.

“Subsidi jangan sampai ini salah sasaran. Saya menyoroti khususnya LPG. Ini sangat rentan sekali buat bocor karena belum ada pengawasannya. Janji janji kartu dari mulai lpg BBM itu realisasinya sampai saat ini belum juga berjalan. Jangan sampai LPG 3 kg ini bisa dinikmati oleh restoran-restoran yang menghabiskan ratusan tabung padahal mereka untungnya udah banyak,” jelasnya.

Baca juga: Tingkat Kepuasan Masyarakat Baru 60%, Angka Kemiskinan Disarankan Jadi Fokus

Kemudian lanjut Berly, pemerintah juga perlu memperhatikan pembangun infrastruktur daerah. Dengan cara adalah meningkatkan kembali dana transfer daerah.

"Dana transfer daerah juga harus diperhatikan. Kalau kita perhatikan saat ini kan belanja daerah tuh lebih besar dari belanja kementerian lembaga pusat tapi pada tahun depan itu justru kembali lagi dana belanja kementerian dan lembaga pusat lebih," ucapnya

Meskipun pengelolaan dana desa belum efektif namun tidak alasan bagi pemerintah menurunkan jumlah dana desa. Seharusnya pemerintah memberikan reward dan punishment bagi pemerintah desa yang gagal dan berhasil mengelola dananya.

"Khususnya dana desa ini pengawasannya harus diperhatikan. Tahun depan dana desa tetap Rp70 triliun dan tidak naik. Seharusnya ditingkatkan kalau katanya pemerintah daerah belum efektif belum efisien ya ditingkatkan dong jangan malah dikurangi. Seharusnya diberi punishment yang enggak efisien ya dikurangi belanjanya yang bagus ya diangkat," jelasnya.

(rzk)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini