Image

TREN BISNIS: Besaran UMP DKI Jakarta hingga Kawasan Kumuh Berkurang 9.700 Ha

Dani Jumadil Akhir, Jurnalis · Rabu 01 November 2017, 06:31 WIB
https: img-z.okeinfo.net content 2017 10 31 320 1805861 tren-bisnis-besaran-ump-dki-jakarta-hingga-kawasan-kumuh-berkurang-9-700-ha-Idv7Thm0JZ.jpg Ilustrasi: Shutterstock

JAKARTA - PT Kalbe Farma Tbk (KLBF) mencatat laba bersihnya pada kuartal III-2017 mengalami kenaikan. Laba bersih Kalbe Farma tercatat mengalami kenaikan Rp77 miliar atau sekira 4,52% dibandingkan periode yang sama di tahun sebelumnya.

Sementara itu, Ditjen Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mencatat pengurangan kawasan kumuh hingga 2017 baru mencapai 9.700 hektare (ha) dari target sekitar 38.000 ha yang harus ditangani sejak 2014.

Di sisi lain, Pemerintah telah menetapkan upah minimum provinsi (UMP) untuk tahun depan. Kebijakan pengupahan tersebut akan diumumkan serentak per 1 November 2017 dan selambat-lambatnya pada 21 November 2017.

Ketiga berita tersebut, menjadi berita-berita yang banyak menarik minat para pembaca di kanal Okezone Finance. Untuk itu, kembali disajikan berita-berita tersebut secara lengkap.

Naik Hanya 4,5%, Kalbe Farma Cetak Laba Bersih Rp1,77 Triliun

PT Kalbe Farma Tbk (KLBF) mencatat laba bersihnya pada kuartal III-2017 mengalami kenaikan. Laba bersih Kalbe Farma tercatat mengalami kenaikan Rp77 miliar atau sekira 4,52% dibandingkan periode yang sama di tahun sebelumnya.

Melansir keterbukaan informasi yang diterbitkan perseroan di situs Bursa Efek Indonesia (BEI), laba yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk naik menjadi Rp1,77 triliun dari sebelumnya Rp1,7 triliun.

Kenaikan laba bersih ini, tidak terlepas dari rugi selisih kurs yang berkurang menjadi Rp2,97 miliar dari sebelumnya Rp20,56 miliar. Sementara itu, penjualan perseroan tercatat meningkat menjadi Rp15,08 triliun dari sebelumnya Rp14,37 triliun.

Di sisi lain, total utang perseroan juga tercatat mengalami kenaikan menjadi Rp2,96 triliun dari sebelumnya Rp2,76 triliun. Utang tersebut, terdiri dari utang jangka panjang sebesar Rp469,45 miliar dan utang jangka pendek sebesar Rp2,49 triliun.

Selain itu, perseroan juga mencatat kenaikan total aset menjadi Rp16,22 triliun dari sebelumnya Rp15,22 triliun. Adapun aset tidak lancar perseroan sebesar Rp6,13 triliun dan aset lancar sebesar Rp10,09 triliun.

Wih, Kawasan Kumuh Berkurang 9.700 Ha

Ditjen Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mencatat pengurangan kawasan kumuh hingga 2017 baru mencapai 9.700 hektare (ha) dari target sekitar 38.000 ha yang harus ditangani sejak 2014.

Dirjen Cipta Karya Sri Hartoyo mengatakan program 100-0-100, yaitu penyediaan 100% akses air minum aman, pengurangan luasan kawasan kumuh perkotaan hingga 0%, dan penyediaan 100% akses sanitasi layak, mendorong kerja sama dari pemerintah pusat dan daerah agar program tersebut dapat terwujud.

"Dari 38 ribu ha di 2014 akan menjadi 0% di 2019. Tahun 2016 sampai 2017, sudah sekitar 9.700 ha, ini belum termasuk penanganan kumuh yang dilakukan pemerintah daerah sendiri," kata Sri di Kantor Kementerian PUPR Jakarta, Senin (30/10).

Ia menjelaskan pemerintah pusat mendorong agar pemerintah daerah lebih responsif dalam penanganan kawasan kumuh sehingga%tase pengurangan kawasan kumuh akan lebih besar.

Sejumlah kota besar yang mengalami perubahan signifikan melalui program pengurangan kawasan kumuh, antara lain Yogyakarta, Surabaya, Balikpapan dan Semarang.

"Perubahan itu kelihatan berkurang kumuhnya, lingkungan lebih layak huni dan habitable," kata Sri.

Namun demikian, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono mengatakan seluruh pemangku kepentingan, baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, dunia usaha dan masyarakat, harus lebih bekerja keras dalam mewujudkan target nol% kawasan kumuh.

Hal itu karena program pengurangan kawasan kumuh masuk dalam program RPJMN 2015-2019 yang kemungkinan tidak akan tercapai.

"Menurut evaluasi Bappenas, ini masuk di program RPJMN yang mungkin tidak akan tercapai, tapi kita harus kerja keras karena dari 38 ribu ha, di tahun ketiga baru sekitar 9.000 ha. Kita harus kerja keras terus, tidak mudah," ungkapnya.

UMP 2018 Naik 8,71%, Bagaimana Perhitungannya?

Pemerintah telah menetapkan upah minimum provinsi (UMP) untuk tahun depan. Kebijakan pengupahan tersebut akan diumumkan serentak per 1 November 2017 dan selambat-lambatnya pada 21 November 2017.

Penetapan UMP 2018 yang meningkat sekitar 8,71% menggunakan formulasi berdasarkan hasil penambahan UMP 2017 dikalikan tingkat inflasi nasional 3,72% dan pertumbuhan ekonomi nasional yang dipatok sebesar 4,99%. Adapun payung hukum penetapan UMP mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78 Tahun 2015, Pasal 44 ayat 1 dan ayat 2.

Kebijakan pengupahan yang resmi diberlakukan secara nasional pada 1 Januari 2018 kontan mengundang protes dari kalangan pengusaha. Nada protes langsung disuarakan Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) Roy Mendey, yang menyatakan kebijakan pemerintah soal kenaikan upah buruh sudah pasti menyusahkan pengusaha. Iklim dunia usaha terutama sektor ritel sedang dalam kondisi lesu yang ditandai penutupan sejumlah gerai oleh pelaku ritel.

Bagaimana formulasi perhitungan kenaikan UMP 2018 yang ditetapkan sekitar 8,71%?

Untuk gampang menghitungnya bisa dicontohkan dari kenaikan upah buruh di wilayah DKI Jakarta. UMP 2017 sebesar Rp3.355.750 x 8,71% = Rp292.285. Selanjutnya, Rp3.355.70 + 292.285 = Rp3.648.035. Kenaikan upah buruh sebesar Rp292.285 untuk wilayah DKI Jakarta, menurut perhitungan anggota Dewan Pengupahan DKI Jakarta dari unsur pengusaha Sarman Simanjorang, sudah ideal.

Perhitungan penetapan UMP 2018 dinilai mengakomodasi keinginan dua belah pihak. Pihak buruh tetap menikmati kenaikan upah, sedangkan pengusaha tidak terlalu berat menanggung kenaikan upah tersebut mengingat sejumlah usaha sedang mengalami kelesuan. Kenaikan UMP 2018 bisa ideal di mata pengusaha, tetapi tidak memuaskan di kalangan buruh. Kenaikan upah sekitar 8,71% di DKI Jakarta akan sulit ketemu dengan keinginan buruh yang telah dipatok oleh Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) yang meminta kenaikan upah sebesar Rp650.000.

Buruh meminta kenaikan upah yang layak juga cukup beralasan dengan biaya hidup terus meningkat. Sebelumnya Wakil Gubernur (Wagub) DKI Jakarta Sandiaga Uno meyakini besaran kenaikan UMP 2018 untuk wilayahnya adil bagi kalangan pekerja dan pengusaha. Sandiaga yang juga dikenal selama ini sebagai seorang pengusaha sukses menyatakan pihaknya sudah mengantongi hasil survei dan telah melakukan pembicaraan secara intensif kepada para pemangku kepentingan dalam proses keterbukaan.

Karena itu, Sandiaga yang mengaku sudah melapor - kan seputar rencana kenaikan UMP 2018 DKI Jakarta kepada Menteri Tenaga Kerja (Menaker) Hanif Dhakiri mengimbau semua pihak bersabar sebelum besaran kenaikan UMP 2018 diumumkan. Adapun UMP 2017 DKI Jakarta sebesar Rp3.355.750 atau naik 8,11% dari UMP 2016 sebesar Rp3.100.000. Kebijakan pengupahan merupakan sebuah kebijakan yang selalu di-update setiap akhir tahun. Untuk mempertemukan keinginan pengusaha selaku pemberi upah dan tuntutan buruh selaku penerima upah memang bukan persoalan gampang.

Di sinilah peran pemerintah yang diharapkan lebih bijak dalam mengakomodasi keinginan dan tuntutan dua pihak, tentu dengan mempertimbangkan segala kondisi dan risiko yang ada. Selama ini peran pemerintah sudah jelas dengan mengacu pada PP Nomor 78 Tahun 2015 tentang Skema Pengupahan Tenaga Kerja. Namun, belakangan pihak buruh merasa tidak adil dengan peraturan pemerintah tersebut yang menjadi landasan pengambilan kebijakan dalam penetapan besaran kenaikan UMP.

Karena itu, dalam peringatan Hari Buruh Internasional (May Day) pada Mei 2017, satu di antara tuntutan para buruh yang menggelar aksi turun ke jalan adalah meminta pemerintah mencabut PP Nomor 78 Tahun 2015. Formula aturan lama kenaikan UMP berdasarkan 60 jenis komponen hidup layak (KHL) yang ditetapkan secara tripartit antara pengusaha, buruh, dan pemerintah. Adapun formula baru kenaikan UMP dihitung dari pertumbuhan ekonomi dan laju inflasi dikalikan dengan nilai UMP sebelumnya, kemudian hasilnya dijumlahkan.

Untuk melihat apakah PP tersebut masih berlaku efektif tinggal memantau frekuensi buruh turun ke jalan menuntut kenaikan upah. Indikator sederhananya buruh tak gelar aksi lagi di depan Balai Kota DKI Jakarta.

1 / 3

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini