nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Catat! Kontrak Jual Beli Listrik PLTS Terapung Cirata Siap Diteken Januari 2018

Giri Hartomo, Jurnalis · Kamis 02 November 2017 20:15 WIB
https: img-o.okeinfo.net content 2017 11 02 320 1807451 catat-kontrak-jual-beli-listrik-plts-terapung-cirata-siap-diteken-januari-2018-i3FhH79YPL.jpg Ilustrasi: Reuters

JAKARTA - PT PLN (Persero) melalui anak usahanya kembali akan membangun Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS). Pembangunan PLTS terapung di Purwakarta ini rencananya akan menggandeng perusahaan asal Uni Emirat Arab (UEA), Masdar

Direktur Perencanaan Korporat PLN Nicke Widyawati mengatakan proyek PLTS terapung ini akan melakukan Head of Agreement (HoA) pada bulan ini atau tepatnya saat acara renewble energi forum yang berlangsung di Arab Saudi.

Setelah itu, barulah keduanya akan melakukan penandatanganan kerjasama jual beli listrik (Power Purchase Agreement/PPA) pada tahun depan atau tepatnya pada bulan Januari 2018 mendatang.

"Targetnya kita akan tandatangani HoA itu di bulan November dan pada saat nanti acara renewable energy forum di Arab Saudi. Di awal tahun depan paling lambat PPA akan ditandatangani," ujarnya saat ditemui di Kantor Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Jakarta, Kamis (2/11/2017).

Meskipun begitu lanjut Nicke, pihaknya belum bisa mencapai kesepakatan harga. Pasalnya kedua belah pihak masih dalam proses perhitungan.

Pasalnya, menurut Nicke ada beberapa hal yang harus disesuaikan dengan kondisi yang ada di negara lain. Seperti salah satunya adalah mengenai lahan.

Lahan untuk pembangunan PLTS terapung ini pun sudah tersedia, sehingga tidak memerlukan proses pembebasan lahan karena berada di atas Waduk Cirata

"Lahan di sana disiapkan negara. Floating enggak perlu lahan jadi sebetulnya itu sama," jelasnya.

Selain itu, harga jual listriknya pun tidak bisa semurah seperti di UEA. Pasalnya energi solar yang ada di Indonesia 30% di bawah dari Arab Saudi. "Faktor lain energi solar di Indonesia 30 persen di bawah Arab Saudi. Jadi nanti juga tidak bisa semurah di sana," ucapnya.

Selain itu, pihaknya juga telah membahas insentif fiskal dengan Kepala BKPM Thomas Lembong, sehingga investor dalam hal ini Masdar bisa semakin cepat melakukan kesepakatan dan pembangunan.

"Mengenai insentif pajak ini kebetulan kita juga bahas dengan Pak Lembong. Ini akan dibahas lanjut ada tax insentif dan tax allowance," jelasnya.

(dni)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini