nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

ECONOMIC VIEWS: UMP DKI Jakarta 2018 Rp3,64 Juta hingga 1.200 Karyawan Jadi Korban PHK

Kurniasih Miftakhul Jannah, Jurnalis · Sabtu 04 November 2017 09:25 WIB
https: img-z.okeinfo.net content 2017 11 03 320 1807665 economic-views-ump-dki-jakarta-2018-rp3-64-juta-hingga-1-200-karyawan-jadi-korban-phk-unhYTjiBdw.jpg Ilustrasi: (Foto: Okezone)

JAKARTA – Setelah melalui serangkaian perundingan antara pekerja, pengusaha dan pemerintah, Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI Jakarta untuk tahun 2018 ditetapkan sebesar 8,71%. Angka ini diklaim Pemerintah Provinsi DKI Jakarta seduah mengakomodir semua pihak.

Sementara itu, Gubernur Sumatra Utara (Sumut) telah menetapkan besaran upah minimum provinsi (UMP) Sumatra Utara untuk tahun 2018. UMP Sumut 2018 ditetapkan sebesar Rp2.132.118.

Di sisi lain, beberapa Industri ritel modern belakangan mulai banyak yang menutup gerainya. Di mana yang terbaru adalah PT Mitra Adiperkasa Tbk (MAPI) yang telah menutup gerai Lotus pada 31 Oktober 2017 lalu.

Ketiga berita tersebut merupakan berita-berita populer selama akhir pekan kemarin di kanal Okezone Finance. Berikut berita selengkapnya:

UMP Jakarta 2018 Rp3,64 Juta, Sandiaga: Keputusan Terbaik untuk Pekerja dan Pengusaha

Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno mengatakan, angka fair atau tidak semua pihak baik pengusaha, pekerja dan pemerintah punya besaran masing-masing. Tapi, di sini pemerintah punya kewenangan untuk memutuskan segala sesuatu hal dengan putusan yang terbai

"Keputusan terbaik itu membantu kaum pekerja dan berusaha meningkatkan taraf hidup orang banyak. Bagi dunia usaha angka ini diharpakan mampu mengerakkan dunia dunia dan tidak hadirkan potensi ancaman pengusaha," tuturnya di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (1/11/2017).

Baca Juga:

UMP Hanya Naik 8,71%, Buruh: Itu untuk yang Masih Lajang!

UMP Diusulkan Naik 8,7%, Pengusaha: Sektor Padat Karya Paling Terpukul

Sementara itu, Gubenur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan, Dewan Pengupahan Daerah sudah melakukan koordinasi dalam menetapkan besaran UMP 2017. Oleh karena itu, mantan Menteri Pendidikan ini yakin semua pihak bisa menerima gaji di 2018 sebesar Rp3.648.035.

"Kalau awarness, Insya Allah ini sudah semua," ujarnya.

SAH! Naik Rp200.000, UMP Sumatra Utara Tahun 2018 Capai Rp2,1 Juta

Plt Kepala Dinas Tenaga Kerja Sumatera Utara, Fransisco Bangun mengatakan, keputusan penetapan upah itu termaktub dalam surat keputusan (SK) Gubernur No.188.44575/Keputusan/2017 tentang penetapan UMP Sumut 2018.

SK tersebut dibuat berdasarkan hasil rekomendasi dari Dewan Pengupahan Daerah (Depeda) Provinsi Sumatera Utara, yang telah melakukan rapat pembahasan sebelumnya. Depeda merupakan lembaga yang dibentuk dari unsur pengusaha, buruh dan juga dari unsur pemerintah, untuk membahas khusus terkait pengupahan di daerah.

“UMP 2018 ini naik dari UMP 2017 yang hanya Rp1,9 juta. Kenaikan ini didasarkan pada besaran inflasi dan pertumbuhan ekonomi Sumut tahun 2017 ini. Inflasi kita 3,72% dan PDB 4,99%,” jelasnya, Rabu (1/11/2017).

Baca Juga: Buruh Minta Rp3,92 Juta vs Pengusaha Rp3,65 Juta, Berapa Angka Final UMP DKI Jakarta?

Fransisco menjelaskan, sesuai aturan pemberlakuan UMP 2018 tersebut merupakan upah terendah yang harus dibayarkan oleh pengusaha terhadap pekerjanya. Peningkatan upah yang lebih besar disesuaikan dengan jabatan dan pendidikan masing-masing pekerja yang bekerja.

"Artinya ini adalah upah terendah yang perhitungannya bagi pekerja lajang mulai dari masa kerja 0 sampai 1 tahun. Sedangkan jika sudah berkeluarga dan juga masa kerjanya diatas itu, maka akan ada perhitungan tambahan," ujarnya.

 Baca Juga: Kenaikan UMP 8,71%, BPS: Berat Buat Pengusaha Ritel

Sementara itu, Kepala Biro Humas Pemprovsu Ilyas Sitorus mengatakan besaran UMP Sumut 2018 tersebut sudah disahkan oleh gubernur dengan terbitnya SK Gubernur Sumut no 188.44575/Keputusan/2017 tentang penetapan UMP Sumut 2018. Dengan demikian seluruh pengusaha diminta untuk menaati aturan tersebut.

"Ini sudah mulai berlaku pada 1 Januari 2018 mendatang," pungkasnya.

GAWAT! Toko Ritel Berguguran, 1.200 Karyawan Jadi Korban Terkena PHK

Ketua Umum Asosais Pengusaha Ritel Modern Indonesia (Aprindo) Roy Mandey mengatakan banyaknya perusahaan ritel yang tutup ternyata berdampak kepada tenaga kerja. Pasalnya dengan beberapa ritel yang tutup membuat beberapa perusahan melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) kepada para karyawannya.

Baca Juga: Agar Tak Kalah Saing dengan Situs Belanja Online, Pengusaha Ritel Minta Insentif Listrik

Meskipun belum bisa memastikan angka pastinya, namun Roy menaksir lebih dari seribuan karyawan yang terkena PHK. Dimana penyumbang terbesar berasal dari tutupnya gerai 7-Eleven.

"Kita belum dapat data, tapi kalau kayak Sevel itukan kita hitung ada 167 toko, kali 5 orang lah itu sudah 800-an ditambah dengan format yang lain, mungkin sudah sekitar 1.200 orang, itu dari Sevel dan dengan yang lain-lain," ujarnya saat ditemui di Hotel Ibis Harmoni, Jakarta, Rabu (1/11/2017).

Meskipun begitu lanjut Roy, pihaknya tidak bisa berbuat banyak terhadap PHK karyawan ritel yang tutup. Menurutnya, pemerintah harus turun tangan dalam memikirkan nasib karyawan yang terkena PHK tersebut.

Baca Juga: Lotus dan Debenhams Tumbang, Mitra Adiperkasa Fokus Kembangkan Gerai Produk Kreatif

"Kita belum tahu, kita serahkan kepada pemerintah, untuk bantu memikirkan lah, kan kita enggak bisa memikirkan lagi, enggak mampu membayar," jelasnya.

Karena Aprindo tidak memiliki kebijakan khusus soal PHK, di mana semua aturan PHK sudah jelas mengikuti Undang-Undang Ketenagakerjaan. Namun, Roy menyatakan kondisi ini seharusnya sudah menjadi alarm untuk pemerintah.

"Kami alert ke pemerintah bahwa bisnis ritel ini menyerap 4 juta tenaga kerja, bahkan kalau total hulu ke hilir bisa 14 juta tenaga kerja. Ini menempati porsi kedua dari jumlah tenaga kerja setelah agribisnis," tukasnya.

1 / 3

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini