Image

BUSINESS SHOT: UMP Jakarta 2018 Rp3,64 Juta, Buruh pun Lemas

Dani Jumadil Akhir, Jurnalis · Minggu 05 November 2017, 14:34 WIB
https: img.okeinfo.net content 2017 11 03 320 1807886 business-shot-ump-jakarta-2018-rp3-64-juta-buruh-pun-lemas-P18bTgRBvL.jpg Ilustrasi: (Foto: Okezone)

JAKARTA - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2018 sebesar Rp3.648.035. Besaran upah ini naik sebesar 8,71% atau mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan dan beberapa undang-undang lainnya.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan, setelah melalui seluruh proses perundingan antara pengusaha, pekerja dan pemerintah, UMP DKI Jakarta 2018 akhirnya bisa diputuskan.

"Dengan begitu kita tetapkan UMP Jakarta 2018 sebesar Rp3.648.035, di mana sebelumnya Rp3.355.750," ucapnya di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu 1 November 2017.

Anies mengatakan, jika ditanya apakah penetapan ini adil atau tidak, tentu setiap pihak mempunyai angka masing-masing. Namun, besaran UMP 2018 sebesar 8,71% sudah mengakomodir semua pihak yang telah ikut berunding.

"Dari sisi buruh nikmati kenaikan. Sisi pengusaha tidak terlalu menanggung beban mengingat pertumbuhan ekonomi saat ini sedang lesu," tuturnya.

Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno mengatakan, besaran UMP DKI Jakarta 2018 adalah keputusan yang terbaik. "Keputusan terbaik itu membantu kaum pekerja dan berusaha meningkatkan taraf hidup orang banyak. Bagi dunia usaha angka ini diharpakan mampu mengerakkan dunia dunia dan tidak hadirkan potensi ancaman pengusaha," jelasnya.

Kendati demikian, beberapa buruh langsung menolak besaran UMP DKI Jakarta 2018 ini yang hanya Rp3.648.035. Sebab, buruh meminta UMP naik menjadi Rp3.917.398.

Presiden Asosiasi Serikat Pekerja (ASPEK) Indonesia Mirah Sumirat mengaku kecewa. Pasalnya, angka UMP itu tidak sesuai dengan perhitungan pekerja, yakni sebesar Rp3.917.398 atau lebih besar Rp269.000 dari usulan pengusaha dan pemerintah.

"Sebenarnya lemes sih. Sikap dari kami kecewa atas hasil yang ditetapkan oleh Gubernur DKI saat ini terkait dengan UMP DKI Jakarta," ujarnya saat dihubungi Okezone.

Kekecewaan pekerja, lanjut Mirah, disebabkan jauhnya angka UMP yang ditetapkan pemerintah dengan perhitungan pekerja. Ada rentang yang cukup signifikan antara usulan pekerja dengan UMP yang disahkan pemerintah.

Di sisi lain, Gubernur Bank Indonesia Agus Martowardojo mengatakan, kenaikan UMP ini juga harus dibarengi dengan peningkatan produktivitas. Menurutnya peningatan produktivitas akan berdampak pada pertumbuhan Indonesia.

"Kita jangan terlalu hanya melihat peningkatan UMP saja, yang perlu ditingkatkan, perhatian kita adalah juga tingkatkan produktivitas. Itu adalah kunci Indonesia bisa tumbuh dan kuat," jelas Agus.

(dni)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini