Image

BUSINESS SHOT: Stiker Khusus Bikin 'Berat' Sopir Taksi Online

Dani Jumadil Akhir, Jurnalis · Senin 06 November 2017, 08:15 WIB
https: img-o.okeinfo.net content 2017 11 03 320 1807888 business-shot-stiker-khusus-bikin-berat-sopir-taksi-online-Ky4WzmA06U.jpg Ilustrasi: Reuters

JAKARTA - Indonesia akhirnya memiliki aturan resmi yang mengatur taksi online. Aturan ini tertuang dalam Peraturan Menteri (PM) Nomor 108 Tahun 2017 tentang Angkutan Orang Tidak dalam Trayek atau disebut Permenhub taksi online.

Aturan ini sudah berlaku pada 1 November 2017 dan diberikan masa transisi tiga bulan sejak aturan ini berlaku. Permenhub Nomor 108/2017 ini menggantikan Permenhub Nomor 26 Tahun 2017 tentang tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek.

Menurut Sekretaris Jenderal Kemenhub Sugihardjo memang tidak semua keinginan baik dari transportasi online dan konvensional bisa ditampung. Namun dari diterbitkannya PM Nomor 108, sisi yang harus dilihat adalah keselamatan dan kenyamanan pengguna, keberlangsungan usaha dan iklim usaha yang sehat.

"Di sini Kemenhub berdiri di tengah. Tidak berpihak pada taksi online maupun konvensional. Jadi mengakomodir kepentingan semua pihak. Dengan harapan ada kesetaraan," tuturnya di Kementerian Perhubungan, Jakarta, Jumat 27 Oktober 2017.

Namun, setelah aturan ini diberlakukan, masih ada keluhan dari sopir online, salah satunya soal kewajiban pemasangan stiker.

Seorang pengemudi taksi online Fridi mengatakan dirinya cukup keberatan terhadap peraturan penempelan stiker. Pasalnya penempelan stiker dilakukan pada semua sisi mobil.

"Isunya ini tempelnya stiker gede. Bukan cuma disatu titik, tapi ada di depan belakang sama samping kanan kiri," keluh Fridi kepada Okezone di Jakarta.

Pegawai swasta yang menjadikan taksi online sebagai pekerjaan sampingan ini menyatakan tak masalah harus terdapat stiker namun harus berukuran kecil dengan penempatan tak di seluruh sisi mobil.

"Kalau cuma tempel stiker kecil, saya sih enggak masalah, kalau untuk (ukuran) besar itu buat apa? Toh kita bayar pajak lebih mahal dari pajak angkutan umum," ujarnya.

Sedangkan, untuk batas tarif dibagi menjadi dua wilayah yakni Sumatra, Jawa dan Bali sebagai wilayah I dengan tarif batas atas Rp6.000 dan batas bawah Rp3.000. Sedangkan wilayah II merupakan daerah diluar wilayah I dengan tarif batas atas Rp6.500 dan bawah Rp3.700.

Seperti yang diketahui, dalam aturan terbarunya, pemerintah mewajibkan perusahaan penyelenggara taksi online untuk memberikan fasilitas asuransi kepada tiap penumpang.

Dengan kebijakan baru ini, otomatis besaran tarif yang bakal dikenakan kepada penumpang nantinya tak sekadar ongkos perjalanan, tetapi juga meliputi biaya untuk perlindungan asuransi.

Selain asuransi, dalam aturan baru ini juga ada kewajiban pengemudi taksi online untuk memiliki surat izin mengemudi (SIM) A umum sesuai golongannya, bukan SIM A pribadi seperti yang berlaku selama ini.

“Ada beberapa hal yang ditambahkan, sekarang itu masih ada SIM A pribadi, jadi harus ada SIM A umum yang harus dibuat. Yang kedua, harus ada asuransi,” kata Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya, Jakarta, Kamis 19 Oktober 2017.

Selain asuransi, setiap taksi online juga diwajibkan menempel stiker. Stiker angkutan sewa khusus (ASK) ini wajib ditempel di kaca depan kanan atas dan belakang serta di kanan dan kiri badan kendaraan.

Stiker memuat informasi wilayah operasi, jangka waktu berlaku izin, nama badanhukum, danlatarbelakang logo Kementerian Perhubungan. Pemerintah berharap aturan-aturan baru ini bisa meminimalkan benturan antara taksi online dan taksi konvensional seperti akhir-akhir ini mencuat di berbagai daerah.

Setidaknya ada sembilan poin lainnya adalah soal pengaturan argometer taksi, tarif atas dan bawah, wilayah operasi, kuota/perencanaan kebutuhan, persyaratan minimal 5 kendaraan, bukti kepemilikan kendaraan bermotor, domisili tanda nomor kendaraan bermotor (TNKB), sertifikat registrasi uji tipe (SRUT) kendaraan bermotor, dan peran aplikator.

Poin lainnya yang ditambahkan dalam revisi adalah kewajiban perusahaan aplikasi untuk memberikan akses digital dasbor kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika, Dirjen Perhubungan Darat, Kepala BPTJ, atau gubernur sesuai kewenangannya. Sebelum disahkan, revisi Permenhub masih menunggu masukan berbagai pihak.

(dni)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini