Image

Didenda KPPU Rp9,9 Miliar, PGN Sebut Keterangan Saksi Tidak Utuh

Fakhri Rezy, Jurnalis · Selasa 14 November 2017, 18:19 WIB
https: img-o.okeinfo.net content 2017 11 14 320 1813965 didenda-kppu-rp9-9-miliar-pgn-sebut-keterangan-saksi-tidak-utuh-N7qpRgIaWm.jpg Ilustrasi (Foto: Reuters)

JAKARTA – PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGAS) divonis bersalah melakukan praktik monopoli dalam penentuan harga gas industri di area Medan, Sumatera Utara. Alhasil, Majelis Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menjatuhkan denda senilai Rp9,9 miliar kepada BUMN ini.

Perusahaan pengelola gas itu dijatuhi denda karena terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran terhadap Pasal 17 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. PGN menyatakan, putusan majelis hakim KPPU tersebut keliru. Perseroan menilai banyaknya keterangan para saksi yang tidak ditampilkan secara utuh sehingga mengaburkan fakta-fakta yang terjadi di lapangan.

"Pendapat para saksi ahli yang ditampilkan tidak menyeluruh dan hanya sebagian. Jadi banyak pertimbangan putusan majelis yang keliru," ujar Kuasa Hukum PGN Yahdy Salampessy dari Total Consulting dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Selasa (14/11/2017)

Selain tak komprehensifnya keterangan saksi, lanjutnya, hal yang juga menjadi sorotan kuasa hukum PGN terhadap putusan sidang juga terfokus pada kurangnya kompetensi majelis hakim dalam memahami skema bisnis hilir gas bumi. Dengan keputusan KPPU tersebut, tim kuasa hukum PGN sendiri akan mempelajari lebih dulu salinan keputusan untuk kemudian menentukan langkah hukum selanjutnya.

"Yang jelas putusan ini akan menjadi preseden buruk bagi BUMN lainnya dalam melakukan kegiatan usaha," imbuh Yahdy.

Polemik menyoal tingginya harga gas untuk kalangan industri di Medan menyeruak dalam beberapa waktu terakhir. Adapun tingginya harga jual terjadi akibat menjamurnya perusahaan pemilik kuota gas namun tak memiliki fasilitas alias calo.

Sementara itu, dalam menjalankan bisnisnya PGN yang merupakan BUMN di sektor hilir gas bumi nasional memiliki sejumlah landasan hukum dalam membeli, menyalurkan sekaligus menentukan jual gas tadi ke konsumen.

Di mana dua peraturan di antaranya Pasal 27 UU No 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi dan Pasal 51 UU Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

"Sayangnya keputusan majelis tak menyentuh pokok permasalahan yang terjadi di Lapangan dan Kami yang disalahkan. Padahal jelas-jelas praktik semacam itu (Calo Gas) dapat dilihat langsung," tutup Yahdy.

(rzy)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini