nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Dukung Reformasi Fiskal, World Bank Setujui Utangi Indonesia Rp4,05 Triliun

Martin Bagya Kertiyasa, Jurnalis · Jum'at 17 November 2017 16:36 WIB
https: img-k.okeinfo.net content 2017 11 17 320 1815877 dukung-reformasi-fiskal-world-bank-setujui-utangi-indonesia-rp4-05-triliun-iVVzcrt1Nn.jpg World Bank. (Foto: Reuters)

WASHINGTON - Dewan Direksi Eksekutif Bank Dunia menyetujui pinjaman sebesar USD300 juta atau sekira Rp4,05 triliun jika mengacu kurs Rp13.500 per USD. Utang tersebut, digunakan untuk membantu meningkatkan kualitas belanja pemerintah, administrasi pendapatan dan kebijakan perpajakan.

"Melanjutkan kemajuan signifikan yang telah dicapai saat ini, reformasi fiskal perlu diteruskan agar Indonesia dapat memenuhi aspirasinya. Merancang dan menerapkan kebijakan perpajakan dan belanja yang efektif dapat secara langsung dan tidak langsung meningkatkan taraf hidup keluarga miskin dan rentan," Kata Kepala Perwakilan Bank Dunia untuk Indonesia Rodrigo A. Chaves, dalam keterangan tertulisnya, Jumat (17/11/2017).

"Dengan adanya sistem perpajakan yang lebih efisien dan adil akan memberikan sumberdaya lebih baik kepada pemerintah untuk menyediakan layanan penting seperti kesehatan, bantuan sosial, dan infrastruktur," tambah dia.

World Bank menilai, rasio pendapatan terhadap PDB Indonesia merupakan salah satu yang terendah di kawasan Asia Timur dan Pasifik. Kesenjangan pendapatan yang ada, saat ini disebabkan oleh tingkat kepatuhan yang rendah. Hal ini juga disebabkan secara sebagian oleh rancangan kebijakan pajak yang kurang optimal sehingga terbatasnya basis pajak dan sulitnya pengelolaan.

"Tanpa reformasi besar dalam pengumpulan pendapatan, seiring dengan terus berlanjutnya harga komoditas yang moderat, maka rasio pendapatan terhadap PDB Indonesia mungkin akan tetap berada pada tingkat yang rendah. Ini akan sangat membatasi ruang fiskal untuk pembelanjaan prioritas pembangunan," jelas Ekonom Utama Bank Dunia Hans Anand Beck.

Dengan adanya pinjaman Reformasi Kebijakan Pembangunan Kedua (Second Fiscal Reform Development Policy), maka diyakini dapat mendukung reformasi pemerintah untuk memperbaiki pengumpulan pendapatan dengan memperluas basis pajak dan memperbaiki tingkat kepatuhan bagi pembayar pajak individu maupun perusahaan.

Pembuatan anggaran jangka menengah yang lebih banyak, proses pengadaan barang yang lebih dini, juga pemantauan belanja daerah akan mendukung efisiensi dan efektivitas belanja publik, termasuk untuk kesehatan, belanja modal infrastruktur, dan bantuan sosial.

Pembiayaan ini merupakan pinjaman kedua dari tiga rangkaian pinjaman untuk mendukung reformasi fiskal Indonesia. Pinjaman pertama mendukung reformasi yang mencakup alokasi yang lebih besar untuk program bantuan kesehatan dan bantuan sosial, juga mengurangi pengecualian Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk beberapa barang konsumsi, dan telah membantu keluarga berpenghasilan rendah agar keluar dari kemiskinan.

(mrt)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini