nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Pengusaha Hotel Mengeluh, Kementerian Keuangan Siap Panggil Agen Travel Asing

Trio Hamdani, Jurnalis · Kamis 30 November 2017 14:48 WIB
https: img.okeinfo.net content 2017 11 30 20 1823169 pengusaha-hotel-mengeluh-kementerian-keuangan-siap-panggil-agen-travel-asing-nZHLeHoAxr.jpg Ilustrasi: (Foto: Okezone)

DEPOK - Kementerian Keuangan bakal mengundang pihak Online Travel Agent (OTA) asing dan penyedia sewa kamar secara global yang selama ini tidak kena pajak. Pasalnya, hal ini menyebabkan persaingan usaha tidak sehat seperti yang diadukan Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI).

Baca Juga: Agen Hotel Online Airbnb Buat Pengusaha Merasa Terancam

"Nanti kita dengan bu menteri (Menteri Keuangan) akan matangkan (regulasinya), setelah itu kita undang pihak-pihak terkait," kata Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo di Depok, Kamis (30/11/2017).

AirBnB selaku online marketplace bagi orang-orang yang ingin menyewa dan menyewakan kamar, apartemen dan sebagainya, dituding telah menggerus okupansi hotel kelas bawah. Kehadirannya di tengarai membuat konsumen lebih memilih pesan kamar di aplikasi tersebut karena bisa mendapatkan hunian sementara dengan harga lebih miring.

Baca Juga: AirBnB Gerus Okupansi Hotel

Menanggapi itu, Mardiasmo mengatakan bahwa pihaknya tak secara khusus menyoroti Airbnb. Kata dia, siapa pun yang semestinya berkewajiban membayar pajak kepada negara, maka akan diundang untuk membicarakannya.

"Saya tidak hanya bicara Airbnb, tapi kita juga bicara yang lainnya. Kalau dia mesti kena ya kita undang, kalau enggak, enggak kita undang. Tapi, istilahnya kita maping dulu, permasalahannya apa lalu pihak-pihak mana yang kita kerja sama," ujarnya. 

Baca Juga: Zaman Digital, Booking Hotel via Online Naik 65%

Sebelumnya, Ketua Umum PHRI Hariyadi Sukamdani menyatakan, pihaknya tengah fokus meminta pemerintah membenahi regulasi terkait OTA asing agar mendirikan badan usaha tetap (BUT) di Indonesia sehingga bisa dipungut pajak.

“Selama ini yang dikejar-kejar PPH 26 kan pihak hotel, padahal kami dari hotel enggak bisa potong. Kita minta mereka ikut aturan kita, perpajakan kita, sehingga persaingan lebih sehat dan level playing field-nya sama. Dengan begitu, kami juga bisa mengoreksi komisinya supaya realistis, ya sekitar 15% lah,” tandasnya.

(kmj)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini