nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Peremajaan Perkebunan Karet Rakyat, Menko Darmin: Sudah Disiapkan Standar Operasionalnya

Wahyudi Aulia Siregar, Jurnalis · Kamis 30 November 2017 21:45 WIB
https: img.okeinfo.net content 2017 11 30 320 1823415 peremajaan-perkebunan-karet-rakyat-menko-darmin-sudah-disiapkan-standar-operasionalnya-HtalzxVWEj.jpg Ilustrasi: (Foto: Okezone)

MEDAN – Pemerintah tengah berupaya menggiatkan Program Peremajaan Perkebunan Karet Rakyat. Guna merealisasikannya, pemerintah akan melakukan kolaborasi dengan asosiasi pengusaha karet dalam upaya meningkatkan produktivitas perkebunan karet rakyat yang ada.

Dalam program peremajaan karet ini, fokus utama pemerintah selain meningkatkan produktivitas perkebunanan karet, juga terpenting mengutamakan kesejahteraan petani karet itu sendiri.

Hal tersebut dikatakan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Darmin Nasution, saat memimpin Rapat Koordinasi Pembahasan Tentang Perkebunan Karet Rakyat, Kamis (30/11/2017).

Baca Juga: Gapkindo: Harga Karet Akan Bagus, Syaratnya Minyak Sentuh USD50/Barel

Hadir dalam rapat antara lain Gabungan Perusahaan Karet Indonesia, Ketua Dewan Karet Indonesia Aziz Pane, serta perwakilan asosiasi dan kementerian/lembaga.

“Berhubungan dengan hal tersebut, pemerintah telah menyiapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) Program Peremajaan Perkebunan Karet Rakyat. Beberapa faktor penunjang dari program ini pun tak luput dari perhatian pemerintah baik dari sisi ketersediaan bibit unggul yang bersertifikat, mekanisme dalam land clearing, skema keterlibatan pihak swasta serta standardisasi pembiayaan. Diharapkan dengan adanya penetapan SOP Program Peremajaan Perkebunan Karet Rakyat akan menjamin terpenuhinya faktor yang mempengaruhi keberhasilan peremajaan karet rakyat,”sebut Darmin.

Lebih lanjut, Darmin mengingatkan pentingnya konsolidasi lahan dan dukungan dana melalui kebijakan Cess untuk peremajaan karet rakyat ini. Hal ini mengingat, kegiatan konsolidasi lahan di Indonesia tidak hanya bergantung pada pemerintah. Namun tetap memerlukan sumbangsih banyak pihak guna mewujudkan tujuan dari konsolidasi lahan itu sendiri. Terlebih dalam implementasinya, konsolidasi lahan masih mengalami beberapa kendala signifikan, terutama dalam hal tingkat partisipatif yang rendah.

Baca Juga: Keren! Ekspor Karet Sumut Naik 20,98% di Kuartal-I 2017

“Menyiasati persoalan itu, pemerintah telah menyiapkan opsi untuk masalah konsolidasi lahan di Indonesia yaitu implementasi konsep FELCRA (Federal Land Consolidation and Rehabilitation Authority) dan BOT (Build-Operate-Transfer),”sebutnya.

Konsep FELCRA, kata Darmin, dilakukan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat desa dengan cara memberi bantuan pengelolaan lahan milik masyarakat yang tidak atau kurang produktif sebagaimana yang diterapkan di Malaysia. Konsep ini cocok dilakukan di Indonesia karena banyak lahan pertanian maupun perkebunan yang pemiliknya tidak mampu mengelola lahan yang berakibat pada rendahnya pendapatan.

Sementara itu, konsep BOT menjadi opsi dalam konsolidasi lahan karena dibukanya kesempatan partisipasi swasta dalam membangun wilayah di sekitar perkebunan karet seperti yang diterapkan di Tiongkok.

“Dalam teknis pelaksanaan Program Peremajaan Perkebunan Karet Rakyat, Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) akan bertindak sebagai pengelola dana Cess. Nantinya, BPDP akan mendapat dukungan berbagai instansi seperti Balai Penelitian Karet, Dinas Perkebunan Daerah dan industri skala besar dan menengah untuk pengolahan karet alam,”tandasnya.

Di akhir rapat, para pengusaha karet yang tergabung dalam Gabungan Pengusaha Karet Indonesia menyepakati untuk menjalankan Program Peremajaan Perkebunan Karet Rakyat secara konsisten dan berkesinambungan.

(kmj)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini