nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Menteri Rini Minta PGN Gelar RUPSLB, Apa Demi Holding BUMN Migas?

Feby Novalius, Jurnalis · Senin 04 Desember 2017 11:14 WIB
https: img-z.okeinfo.net content 2017 12 04 320 1824683 menteri-rini-minta-pgn-gelar-rupslb-apa-demi-holding-bumn-migas-QFImWNfLn5.jpg Foto: Okezone

JAKARTA - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno meminta direksi PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk segera melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB). Pinta Rini dituangkan dalam Surat Nomor S-682/MBU/11/2017, tanggal 28 November 2017.

Mengutip surat tersebut, Senin (4/11/2017), RUPSLB dilakukan sehubungan dengan rencana pembentukan holding BUMN minyak dan gas (Migas) serta dengan mempertimbangkan telah disampaikannya kepada Presiden mengenai Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara RI ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pertamina.

Dengan ini kami meminta agar saudara segera mempersiapkan dan melaksanakan RUPSLB PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk dengan agenda Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.

Baca juga: Integrasikan Sektor Hulu dan Hilir Gas, PGN Andalkan 360 Degree Integrated Solution

Sebelumnya Rini mengatakan, pembentukan perusahaan gabungan (holding) BUMN Tambang dan Migas bisa selesai akhir tahun ini. Menyusul ditolaknya Judical Riview (JR) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 72 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyertaan dan Penatausahaan Modal Negara pada BUMN dan Perseroan Terbatas ditolak Mahkamah Agung (MA).

"Waktu itu sudah diminta Judical Riview dari MA dan sudah ditolak. Itu menandakan PP itu sudah dapat dijalankan sehingga tidak ada cacat hukumnya, karena PP itu pada dasarnya keputusan Presiden pemerintah," ujar Rini.

Baca juga: Gas Bumi PGN Pacu Perekonomian Nasional

Setelah judicial riview aturan pembentukan holding tersebut ditolak, secara hukum holding BUMN sudah benar dan bisa dilaksanakan. Namun, kata Rini, guna mendukung aturan itu maka akan ada turunan aturan untuk masing-masing holding BUMN.

"Jadi sekarang kita proses PP tambang sendiri. Jadi setiap holding itu ada PP nya, ini kita sudah harmonisasi untuk dua PP yaitu PP tambang dan migas. Harmoniasaisi itu antar kementerian," ucap dia.

(rzk)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini