nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Defisit BPJS Di-review, Sri Mulyani Jamin Masyarakat Tetap Dapat Akses Kesehatan

Yohana Artha Uly, Jurnalis · Senin 04 Desember 2017 18:22 WIB
https: img-z.okeinfo.net content 2017 12 04 320 1824984 defisit-bpjs-di-review-sri-mulyani-jamin-masyarakat-tetap-dapat-akses-kesehatan-jiPQGgPCdQ.jpg Menteri Keuangan Sri Mulyani. (Foto: Okezone)

JAKARTA - Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan diprediksi akan mengalami defisit sebesar Rp9 triliun hingga akhir tahun ini. Defisit tersebut disebabkan tidak setaranya penerimaan dari iuran dengan pengeluaran yang harus dibayarkan BPJS Kesehatan dari klaim anggotanya.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengakui, klaim pengobatan yang ditanggung oleh BPJS kesehatan telah berdampak pada membengkaknya tagihan. Dia pun menyatakan akan melakukan review terkait defisit.

"Berbagai macam apa yang disebut coveragenya yang semakin banyak memang berimplikasi pada jumlah tagihan yang meningkat. Saat ini kami akan terus melakukan review," ujarnya di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta , Senin (4/12/2017).

Review tersebut, lanjut Sri Mulyani, berkaitan dengan kebijakan yang melibatkan partisipasi masyarakat agar dapat lebih konsisten dalam membayarkan iurannya.

"Melibatkan pasrtisipasi masyarakat baik yang sudah bekerja maupun yang belum bekerja, atau yang tidak mampu secara lebih konsisten sehingga kemampuan BPJS untuk merawat apa yang disebut partisipasi iuran masyarakat gotong royong itu bisa ditingkatkan," ungkapnya.

Baca Juga: Tutupi Defisit BPJS Kesehatan, Sri Mulyani Bakal Tambal dari Cukai Rokok

Selain itu, dia juga akan mendorong peran pemerintah daerah baik dalam menanggung sisi iuran maupun dalam sisi tata kelola. "Karena pemda jugalah yang meregisterkan masyarakatnya untuk masuk dalam BPJS. Tentu juga memiliki kewajiban untuk turut berpartisipasi. Apakah itu menaggung dari sisi iurannya maupun dari sisi tata kelola," jelas dia.

Guna menambal defisit tersebut, Mantan Direktur Bank Dunia ini menyatakan akan didapatkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta melalui dana bagi hasil dari cukai rokok.

"Dari sisi anggaran kita melakukan penganggaran sesuai yang diamanatkan UU APBN dan kita akan mengambil dana-dana lain, dana bagi hasil dari rokok itu untuk preventif, jadi kalau untuk menambal defisit dia seharusnya berbentuk temporari," ujarnya.

Baca Juga: BPJS Kesehatan Defisit Rp9 Triliun, Sri Mulyani: Perbaiki Sistem Dulu Baru Iuran Naik

Meski defisit, akan tetapi pemerintah tetap akan mengupayakan agar masyarakat mendapat pelayanan yang optimal. "Secara singkat kita akan melakukan review dan terus memberikan jaminan bahwa BPJS tidak boleh menjadi satu kendala bagi masyarakat untuk mendapatkan kesehatan secara baik," jelas dia.

Dia melanjutkan, saat ini yang terpenting adalah menciptakan gaya hidup masyarakat yang sehat sehingga mengurangi biaya kesehatan. "Kita harus mampu memfokuskan preventif dan menciptakan gaya gidup yang menimbulkan biaya kesehatan yang lebih rendah," tukasnya.

(mrt)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini