Image

TREN BISNIS: Puncak Kemacetan Natal dan Tahun Baru hingga Gaji PNS

Efira Tamara Thenu , Jurnalis · Jum'at 08 Desember 2017, 06:41 WIB
https: img.okeinfo.net content 2017 12 07 320 1826901 tren-bisnis-puncak-kemacetan-natal-dan-tahun-baru-hingga-gaji-pns-JhIxVJuRd4.jpg Ilustrasi: Antara

YOGYAKARTA - Puncak kepadatan angkutan Natal dan Tahun Baru 2018 diperkirakan pada H-3 hingga H-2 menurut data Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan. Maka perkiraan puncak kepadatan tahun ini akan berada di 22-23 Desember 2017.

Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebutkan saat ini sekitar 37% dari APBD digunakan untuk belanja pegawai, sedangkan untuk belanja modal hanya sekitar 20%. Ia juga mengatakan, masih terlalu banyaknya program-program yang diusung oleh pemda, yaitu sekitar 19.500 program, harus dikurangi.

Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Eko Putro Sandjojo meyakini Indonesia bisa masuk dalam 5 besar ekonomi dunia pada 2030. Untuk mencapai tujuan tersebut, ekonomi tidak bisa hanya mengandalkan sebagian daerah saja.

Ketiga berita tersebut menjadi berita yang banyak menarik minat para pembaca di kanal bisnis Okezone.com. Untuk itu, berita-berita tersebut kembali disajikan secara lengkap.

Puncak Kepadatan Natal dan Tahun Baru Terjadi Pada H-2 & H-3

Data Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan menunjukkan puncak kepadatan angkutan Natal dan Tahun Baru 2018 diperkirakan pada H-3 hingga H-2. Dengan demikian, maka perkiraan puncak kepadatan tahun ini akan berada di 22-23 Desember 2017,

"Melihat data pada Angkutan Natal dan Tahun Baru beberapa tahun sebelumnya, prediksi kami kepadatan arus lalu lintas pada Angkutan Natal 2017 dan Tahun Baru 2018 kali ini akan terjadi pada tanggal 22 dan 23 Desember 2017," ujar Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub Budi Setiyadi dalam keterangan tertulis di Jakarta.

Lebih rinci Budi menjelaskan, pada angkutan Natal 2015 dan Tahun Baru 2016 kenaikan angkutan penumpang, terjadi pada H-2 atau 23 Desember 2015, sedangkan pada 24 Desember 2015 terjadi peningkatan pada jalur penyeberangan atau ASDP, kereta api, laut, juga udara.

Baca juga: Puncak Kepadatan Natal dan Tahun Baru Terjadi Pada H-2 & H-3

Kemudian perilaku berubah di 2016/2017 ketika Hari Raya Natal jatuh pada Minggu, kenaikannya terjadi pada tanggal 21 Desember 2016 untuk angkutan penumpang, sedangkan pada penyeberangan dan udara kenaikan terjadi pada H-2 atau 23 Desember 2016.

"Hasil analisa data di tahun-tahun sebelumnya inilah yang menjadi bahan dan dasar kami melakukan prediksi, kebijakan, serta perbaikan untuk pelaksanaan Angkutan Natal 2017 dan Tahun Baru 2018," ungkap Dirjen Budi.

Untuk mengatasi hal tersebut, Kementerian Perhubungan berencana akan melakukan beberapa kebijakan pengaturan lalu lintas dan pengaturan operasional angkutan barang.

Budi mengatakan pada 23 Desember pagi hingga 24 Desember 2017 akan dilakukan pembatasan angkutan barang yang bersumbu tiga atau lebih di beberapa ruas jalan. Sementara itu, pada 25 dan 26 Desember 2017 akan dibuka dan nanti akan dilakukan pembatasan lagi pada 30 hingga 31 Desember 2017.

APBD Lebih Banyak Dipakai untuk Gaji PNS dan Program Daerah yang Tak Fokus

Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebutkan saat ini sekitar 37% dari APBD digunakan untuk belanja pegawai, sedangkan untuk belanja modal hanya sekitar 20%. Selain itu, masih terlalu banyaknya program-program yang diusung oleh pemda, yaitu sekitar 19.500 program, harus dikurangi.

"Kalau tidak fokus, pasti jadi tidak menghasilkan. Makanya Presiden selalu katakan fokus dan sederhana, sehingga bisa menghasilkan. Kurangi berbagai program itu, fokus pada tujuan mengurangi kemiskinan dan menciptakan keadilan," kata Sri Mulyani usai memberikan sambutan dalam Sosialisasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) Tahun 2018 di Gedung Dhanapala Kemenkeu, Jakarta.

Di samping itu, ketergantungan pemerintah daerah (pemda) terhadap transfer dana dari pemerintah pusat ke daerah masih relatif besar, yang tercermin dalam evaluasi pelaksanaan APBD tahun 2017.

Baca juga: Pedesaan Bisa Jadi Motor Ekonomi RI, Ini Buktinya!

"Untuk 2017, saya sudah dapatkan evaluasi pelaksanaan APBD di daerah. Untuk provinsi ketergantungannya 46,6 persen, sedangkan kabupaten/kota lebih besar 66,4 persen. APBD provinsi hanya mampu mendapatkan Pendapatan Asli Daerah atau PAD dari pajak 37,7 persen, sedangkan kabupaten/kota lebih kecil lagi 6,6 persen. Ini menggambarkan ketergantungan dan ketimpangan yang sangat besar," ujar Sri Mulyani.

Dalam APBN 2018 disebutkan target pendapatan negara sebesar Rp1.894,7 triliun dan pagu belanja negara Rp2.220,7 triliun. Dari angka belanja tersebut terdapat belanja yang ditujukan untuk transfer ke daerah dan dana desa senilai Rp766,2 triliun. Belanja transfer ke daerah dan dana desa mempunyai fokus utama untuk meningkatkan pemerataan keuangan antardaerah, meningkatkan kualitas dan mengurangi ketimpangan layanan publik daerah, menciptakan lapangan kerja dan mengentaskan kemiskinan. Sedangkan dalam penyalurannya, belanja transfer ke daerah dan dana desa menggunakan basis kinerja.

Dana transfer ke daerah dan dana desa terbagi menjadi dua pendanaan yaitu transfer ke daerah sebesar Rp706,2 triliun dan dana desa sebesar Rp60 triliun. Dana transfer ke daerah terbagi menjadi komponen-komponen seperti Dana Bagi Hasil (DBH) sebesar Rp89,2 triliun, Dana Alokasi Umum (DAU) Rp401,5 triliun, dan Dana Alokasi Khusus Fisik (DAK Fisik) Rp62,4 triliun. Selain itu, ada juga Dana Alokasi Khusus Non Fisik sebesar Rp123,5 triliun, Dana Otsus, Dana Tambahan Infrastruktur dan Dana Keistimewaan DIY sebesar Rp21,1 triliun, Dana Insentif Daerah (DID) Rp 8,5 triliun, dan Dana Desa 60 triliun.

Pedesaan Bisa Jadi Motor Ekonomi RI, Ini Buktinya!

Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Eko Putro Sandjojo meyakini Indonesia bisa masuk dalam 5 besar ekonomi dunia pada 2030. Namun, untuk mencapai tujuan tersebut, ekonomi tidak bisa hanya mengandalkan sebagian daerah saja.

Eko menuturkan, Indonesia merupakan negara yang kaya. Di mana Indonesia memiliki 1.128 etnis, 746 bahasa yang beragam, dan 8 situs budaya warisan dunia. Hal ini juga bisa dimanfaatkan untuk menunjang ekonomi Indonesia.

"Ada hal yang terlupakan yang baru di pemerintahan ekonomi di desa yaitu area luas dari perkotaan, sekitar separuh penduduk Indonesia ada di pedesaan. Maka dari itu, kita berdayakan agar dapat menunjang ekonomi," ucap Eko dalam Seminar Nasional dengan tema "Kawasan Perdesaan dan Nilai Tambah Ekonomi" yang berlangsung di Grand Sahid Hotel Jaya, Kamis (7/12/2017).

Eko menuturkan, dalam mengembangkan ekonomi wilayah pedesaan tentu bukan tanpa hambatan. Salah satu masalahnya adalah tingkat pendidikan masyarakat pedesaan yang relatif rendah.

Baca juga: APBD Lebih Banyak Dipakai untuk Gaji PNS dan Program Daerah yang Tak Fokus

Dia merincikan, masyarakat desa sekitar 60% lulusan SMP, dan lulusan SD sekitar 40%. Selain itu, hambatan yang harus dihadapi sekarang adalah industri sudah bukan lagi dalam produk padat karya, tetapi sudah menggunakan unsur teknologi.

Eko mencontohkan, di daerah Cepu terdapat pabrik, yang dibangun dengan tujuan agar dapat menaikkan tingkat ekonomi, namun masyarakat yang bekerja dalam pabrik tersebut hanya di posisi satpam dan janitor. Pekerja yang dominan di pabrik tersebut dari daerah lain, jadi tidak bisa meningkatkan ekonomi wilayah tersebut.

"Sekarang membutuhkan 1 business model untuk meningkatkan ekonomi di desa. Memang sulit, karena infrastruktur tidak ada, dan education juga tidak ada," lanjut Eko.

1 / 3

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini