Image

Aturan Bisnis Google Cs Terbit Akhir Tahun

Trio Hamdani, Jurnalis · Kamis 07 Desember 2017, 19:39 WIB
https: img.okeinfo.net content 2017 12 07 320 1826957 aturan-bisnis-google-cs-terbit-akhir-tahun-Gv7t8073NK.jpg Ilustrasi: (Foto: Reuters)

JAKARTA - Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Rudiantara memastikan Peraturan Menteri (Permen) tentang bisnis Over the Top (OTT) asing di Indonesia segera terbit. Diharapkan aturan yang akan mengatur bisnis Google Cs ini keluar di akhir tahun 2017.

"Masalah OTT nanti akan keluar Peraturan Menteri Kominfo tentang OTT. Saya berharap sebelum akhir tahun. Tahun ini," katanya ketika ditemui di Kantor Kementerian Koordinator bidang Perekonomian, Jakarta, Kamis (7/12/2017).

Baca Juga: Barang Impor Kuasai Pasar Online Indonesia, Paling Banyak dari China

Kata dia, pihaknya sudah beberapa kali melakukan konsultasi publik yang tidak hanya meliputi dalam negeri. Terkait OTT asing juga dilibatkan di dalamnya sehingga diharapkan terbitnya Permen tidak molor.

"Kan sudah konsultasi publik ke mana-mana, bahkan bukan hanya publik Indonesia tapi para OTT sendiri sudah dilibatkan," jelasnya.

Jelas dia, ada 3 poin penting yang dimuat dalam Permen tersebut, antaranya mengenai pendirian kantor di Indonesia oleh OTT asing, persaingan usaha yang berimbang dan perpajakan.

Baca Juga: Wapres JK Sebut Bisnis Start Up Indikasi Kemajuan Ekonomi Negara

"(Intinya), satu, kenapa harus ada presensi (keberadaan) di sini? untuk customer service. Kedua, hak kewajiban, level playing field. Ketiga, mengaddress masalah fiskal masalah pajak
itu intinya," jelasnya.

Baca Juga: Ekonomi Digital Berpotensi Munculkan Persaingan Tidak Sehat?

Sekadar diketahui, terkait perpajakan perusahaan OTT asing, Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak Kementerian Keuangan Ken Dwijugiasteadi yang baru saja pensiun mengatakan, pemerintah tidak akan berhenti dalam mengejar kewajiban perpajakan perusahaan OTT.

Baca Juga: Ekonomi Digital Berpotensi Munculkan Persaingan Tidak Sehat?

Perusahaan OTT sendiri adalah perusahaan penyedia layanan dengan konten berupa data, informasi atau multimedia yang berjalan melalui jaringan internet. Ken menjelaskan, perusahaan-perusahaan tersebut telah sepakat untuk tunduk kepada peraturan perpajakan yang berlaku.

"Perusahaan OTT, soal tarif sama, tarif PPh biasa normal, apakah perusahaan lain mengikuti iya dong, kan banyak perusahaan lain, dan mereka sudah sepakat dan sudah on going, tahap finalisasi," ujarnya di Kantor Pusat Ditjen Pajak, Jakarta, akhir November.

(kmj)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini