nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Google Selesai, Sri Mulyani Kejar Pajak Perusahaan IT Lainnya!

Koran SINDO, Jurnalis · Jum'at 08 Desember 2017 10:31 WIB
https: img-k.okeinfo.net content 2017 12 08 20 1827184 google-selesai-sri-mulyani-kejar-pajak-perusahaan-it-lainnya-S5q5viuzyX.jpg Ilustrasi: (Foto: Okezone)

JAKARTA – Pemerintah tengah memformulasikan tata cara pengenaan pajak yang lebih adil bagi para pelaku usaha konvensional maupun usaha berbasis teknologi informasi (TI) atau digital. Termasuk juga mengejar pajak perusahaan Over The Top (OTT) asing.

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan, pemerintah akan menyelesaikan penarikan pajak dari perusahaan berbasis TI seperti halnya Google. Seperti diketahui, Google telah melunasi tunggakan pajak tahun 2015, belum lama ini.

“Prinsipnya, seluruh perusahaan yang mendapatkan sumber pendapatannya dari Indonesia, maka dia merupakan objek pajak Indonesia,” ujarnya di Jakarta, kemarin.

 Baca Juga: Hitung Tarif Pajak E-Commerce, Sri Mulyani: Tidak Ada yang Dirugikan

Menurut Menkeu, seluruh perusahaan mendapatkan kegiatan yang memiliki nilai tambah, maka perusahaan tersebut merupakan objek dari pajak di Indonesia. “Apakah itu dari sisi fee TI ataukah dari pajak penghasilan. Baik itu pajak penghasilan untuk korporasinya sendiri sebagai penyedia platform atau penyedia aplikasi maupun dia sebagai player yang mendapatkan keuntungan dari adanya platform tersebut. Jadi, kita akan menggunakan prinsip yang sama untuk perusahaan-perusahaan yang memberikan solusi,” ujarnya.

Menkeu mengungkapkan, saat ini formulasi kebijakan terkait perpajakan usaha konvensional dan digital tengah dibahas bersama Dirjen Pajak yang baru dan akan difinalkan bersama Dirjen Bea Cukai dan Badan Kebijakan Fiskal untuk segera diluncurkan. Menkeu menampik adanya pembedaan dalam kebijakan. Pengaturan lebih cenderung pada upaya atau cara pemungutan agar bisa dilakukan dengan lebih efektif.

“Kami formulasikan untuk perpajakan antara konvensional dan digital itu dalam rangka menciptakan level playing field. Artinya, tidak ada satu kelompok pembayar pajak yang dirugikan karena tidak adanya atau tidak samanya perlakuan pajak dari kegiatan-kegiatan tersebut,” tuturnya.

Baca Juga: Sri Mulyani: Raih Pendapatan di RI, Perusahaan Wajib Bayar Pajak!

Menkeu menambahkan, perlakuan pajak kepada pelaku usaha kecil yang terhubung dengan perusahaan digital atau marketplace juga sedang dikaji. Menurut dia, perlu ada pemberian atau perlakuan pajak yang memungkinkan pelaku usaha kecil memenuhi kewajiban pajaknya secara lebih mudah dengan tarif bisa dipertimbangkan.

“Kami sedang menghitung sesuai arahan presiden, tapi pada saat yang sama juga untuk menciptakan lebih banyak perusahaan yang bisa connect dan kemudian mereka mendapatkan perlakuan pajak yang adil antara konvensional dan digital,” katanya.

Sebelumnya Direktur Jenderal Pajak yang baru dilantik, Robert Pakpahan mengatakan, dalam jangka panjang pihaknya akan membangun sistem perpajakan yang lebih kredibel dan transparan sehingga tercipta kepatuhan terhadap kewajiban pajak serta pengawasan lebih transparan.

“Kami akan coba lihat program yang sudah ada dan mana bisnis proses yang harus diperbaiki sehingga dalam bekerja juga lebih efisien dan efektif,” ujarnya.

Robert mengungkapkan, peraturan juga akan terus diperbaiki sehingga reformasi sistem perpajakan diharapkan akan memudahkan bagi internal Ditjen Pajak untuk bisa memberikan perhatian lebih kepada para wajib pajak.

Menurut Robert, sistem informasi berperan sentral dalam keberhasilan pemungutan pajak, mengingat jumlah wajib pajak semakin banyak sehingga tidak efektif jika dikerjakan secara manual.

“Sistem informasi ini yang secara otomatis bisa mendeteksi kelompok patuh dan tidak patuh sehingga lebih adil bagi wajib pajak,” katanya.

Ditargetkan sistem informasi perpajakan tersebut bisa berjalan pada tahun 2018 sehingga sejalan dengan penerapan aturan Automatic Exchange of Information (AeoI) yang telah tertuang dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang (Perppu) No.1/2017 tentang Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan.

Realisasi penerimaan pajak hingga akhir November 2017 tercatat mencapai 78% atau sekitar Rp1.148 triliun dari target Rp1.472 triliun dalam APBNP 2017. Sedangkan realisasi pada bulan November sudah mencapai Rp114 triliun atau mendekati target bulanan yang ditetapkan Rp126 triliun.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini