MA Minta KKP Revisi UU Perikanan untuk Tindak Korporasi yang Melanggar

Giri Hartomo, Jurnalis · Senin 11 Desember 2017 19:55 WIB
https: img.okeinfo.net content 2017 12 11 320 1828725 ma-minta-kkp-revisi-uu-perikanan-untuk-tindak-korporasi-yang-melanggar-rNc6OmJYmO.jpg giri

JAKARTA - Pemerintah terus melakukan upaya untuk memberantas praktik pencurian ikan secara ilegal (ilegal fishing) diwilayah perairan Indonesia. Yang terbaru, pemerintah tengah menyiapkan peraturan agar bisa menyasar kepada aksi pencurian yang dilakukan koorporasi.

Hakim Agung Mahkamah Agung (MA) Surya Jaya mengatakan, selama ini penindakan hukum terhadap koorporasi sudah memiliki dua payung hukum. Kedua payung hukum tersebut yakni berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) dan juga Peraturan Jaksa Agung (Perja).

Hanya saja pada kedua peraturan tersebut masih kurang kuat untuk menindak koorporasi ketika melakukan pelanggaran dalam bidang perikanan. Karena, meskipun didtepakan bersalah, koorporasi tidak bisa dihukum karena penindakan hukum kembali kepada individu.

"Perma membatu penegak hukum menangani koorporasi. Termasuk dalam UU perikanan dalam turunannya. Hanya saja di UU perikanan karena ketentuannya menyebutkan ketika koorporasi melanggar yang dihukum adalah orang," ujarnya saat ditemui di Kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Jakarta, Senin (11/12/2017).

Baca juga: Polemik Pengadilan Perikanan Daerah dalam Pemberantasan Ilegal Fishing

Oleh karena itu lanjut Surya, dirinya meminta kepada Menteri KKP Susi Pudjiastuti untuk melakukan revisi terkait UU perikanan terhadap korporasi tersebut. Sehingga kedepannya, para penegak hukum dilapangan bisa menindak korporasi yang terbukti melanggar.

"Jadi penyidik penuntut enggak ada kesulitan lagi dalam menangani tindak pidana perikanan. Diharapkan dengan ini ada kesamaan visi dan persepsi baik pelaku orang maupun koorporasi," jelasnya.

Sementara itu ditempat berbeda, koordinator staff Khusus Satuan Tugas (Satgas) 115 Mas Achmad Santosa atau biasa dipanggil Ota mengakui jika saat ini belum bisa menindak pelanggaran yang dilakukan oleh koorporasi. Oleh karena itu, saat ini Menteri KKP Susi Pudjiastuti tengah melakukan UU Perikanan agar bisa menindak korporasi yang bersalah.

Baca juga: Modus Baru, KKP Sebut Kapal Asing Manfaatkan Wilayah Perbatasan untuk Curi Ikan

"Yang jelas ibu Menteri melakukan revisi secara terbatas kepada Undang-Undang itu," jelasnya.

Selama proses revisi tersebut berjalan lanjut Ota, untuk sementara pelanggaran terhadap koorporasi di backup oleh Perma nomor 13. Meskipun pada akhirnya, nantinya Koorporasi tidak bisa dilakukan pidana.

"Iya. Perma 13 itu bisa dibilang menganut corporation as a legal entity sebagai badan hukum. Jadi bisa dipidanakan, tapi korporasi kan enggak bisa dipenjara, bisanya denda. Dan dendanya berlipat. Tapi di persidangan diwakili oleh pengurus yang punya kewenangan. Tapi dia hanya mewakili," jelasnya.

(rzk)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini