Image

ECONOMIC VIEWS: Penghasilan 71% Rakyat RI di Bawah USD3 hingga Kuota CPNS 2018

Kurniasih Miftakhul Jannah, Jurnalis · Senin 18 Desember 2017, 09:06 WIB
https: img-k.okeinfo.net content 2017 12 18 320 1831930 economic-views-penghasilan-71-rakyat-ri-di-bawah-usd3-hingga-kuota-cpns-2018-SDcqzDuYP7.jpg Ilustrasi: (Foto: Okezone)

JAKARTA – Asisten Deputi V Bagian Logistik Kementerian Koordinator (Kemenko) Perekonomian Erwin Raza mengungkapkan, 71% dari total penduduk Indonesia saat ini memiliki penghasilan di bawah USD3 per hari. Mereka bekerja di sektor informal yang tidak cukup untuk mendongkrak kondisi ekonomi mereka.

Sementara itu, Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo menjelaskan, negara sudah hadir bagi masyarakat melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), bahkan sebelum individu itu lahir.

Di sisi lain, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) mengaku sudah mengusulkan kuota calon pegawai negeri sipil (CPNS) untuk tahun 2018 sebanyak 250.000 kepada Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

Ketiga berita tersebut merupakan berita-berita populer selama akhir pekan kemarin di kanal Okezone Finance. Berikut berita selengkapnya:

71% Masyarakat RI Hidup Berpenghasilan di Bawah USD3 per Hari

Menurut Erwin, mereka yang berada di bawah tingkat kemiskinan nasional kerap tidak mendapatkan kesempatan untuk terlibat langsung dalam proses bisnis yang terus berkembang. Pemerintah juga mengajak langsung masyarakat yang masuk ke dalam kategori miskin terlibat langsung dalam berusahaan.

"Peran sektor swasta dibutuhkan untuk menciptakan pekerjaan-pekerjaan dalam skala besar dengan penghasilan lebih tinggi bagi masyarakat yang berada di bottom of pyramid," ujar dia dalam Workshop Nasional Bisnis Inklusif di Hotel Borobudur, Jakarta, Rabu (13/12/2017).

Baca juga:

Sri Mulyani Banggakan Peran Indonesia Kurangi Kemiskinan Global

Contoh Jeff Bezos, Sri Mulyani: Teknologi Bisa Ciptakan Kesejahteraan

Dia mengungkapkan, Kemenko Bidang Perekonomian telah membuat Kelompok Kerja (Pokja) Inovasi dan Bisnis Inklusif pada 2016. Pokja ini dibuat dengan tujuan untuk mengembangkan konektivitas dari desa ke pasar kota dan global, terutama untuk komoditas pertanian, perikanan, dan UMKM.

"Pemerintah telah lakukan banyak hal untuk menggerakkan sektor informal yaikni sektor UMKM. Beberapa kebijakan menyangkut sektor UMKM ada program KUR, KUR berbasis ekspor, PNPM, menciptakan iklim kondusif melalui regulasi, penjaminan usaha mikro, serta memperbesar akses perkreditan bagi lembaga keuangan," terangnya.

Sementara, Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara mengatakan, acara kali ini membahas bagaimana membuat bisnis lebih inklusif atau lebih besar dirasakan manfaatnya bagi masyarakat yang berada di kelompok bawah. Contohnya, bagaimana meningkatkan pendapatan petani tanpa membuat harga pangan menjadi mahal.

"Salah satunya bagaimana meningkatkan pendapatan petani tapi bisa manage tidak meningkatkan harga beli di konsumen akhir, contoh petani bawang aplikasinya limakilo.id," tutur dia.

Dengan demikian, rantai pasok yang begitu panjang dari petani ke pembeli bisa dipangkas. Sehingga pembeli pun tak mengeluarkan uang yang terlalu besar untuk mendapatkan bahan kebutuhan pokok.

"Semua cara baru ini menggunakan teknologi. Kami dari Kominfo sediakan teknologi ini sampai ke pelosok Indonesia melalui palapa ring sampai ke petani-petani," jelas Rudiantara.

Wamenkeu: Dari Lahir sampai Usia 25 Tahun Anda Dibiayai APBN 

Mardiasmo menuturkan, APBN menopang beberapa sendi kehidupan warga negara hingga usia produktif, yaitu 25 tahun.

"Mulai dari sebelum lahir sudah diberikan tabungan bagaimana program Keluarga Berencana-nya, vaksinasinya, dan seterusnya sampai menjelang TK, sampai benar-benar dewasa usia produktif. Negara hadir dari sebelum lahir sampai 25 tahun dibiayai oleh APBN," kata dia dalam acara Economic Challenge, di Hotel Grand Sahid, Jakarta, Selasa (12/12/2017).

Oleh karena itu, ketika usia produktif antara 25 tahun hingga 60 tahun, di mana warga masyarakat tersebut sudah menyandang predikat wajib pajak, sebuah kewajiban bagi mereka untuk "membalas budi" kepada negar melalui pajak.

Baca Juga: Hitung Tarif Pajak E-Commerce, Sri Mulyani Sebut Tidak Ada yang Dirugikan

Pajak yang dibayarkan itu, akan kembali kepada masyarakat bahkan ketika wajib pajak sudah menjalani usia senja melalui berbagai program jaminan sosial. "Nanti setelah 25 sampai usia produktif 60 mereka bayar pajak membiayai negara. Lalu setelah 60 tahun bisa kita bantu melalui jaminan hari tuanya," jelas dia.

Sekadar informasi, dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBNP) 2017, pemerintah mematok penerimaan pajak sampai akhir tahun mencapai Rp1.283,6 triliun.

Pada 30 September 2017 realisasi penerimaan pajak baru mencapai Rp770,7 triliun atau 60% dari target. Sampai Oktober 2017 meningkat menjadi 68,29% atau naik sebesar Rp105,87 triliun menjadi Rp876,58 triliun.

Hingga 30 November 2017 serapan pajak telah mencapai 78% dari target Rp 1.283,6 triliun. Jika dihitung maka penerimaannya mencapai Rp1.001,2 triliun atau masih kurang Rp282,3 triliun.

Kuota CPNS 2018 Diusulkan 250.000 Orang

Deputi Bidang Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur Kemenpan- RB Setiawan Wangsaatmaja mengatakan, usulan tersebut didasarkan pada jumlah PNS yang pensiun sampai tahun 2018. “Sebenarnya saya belum tahu berapa yang sudah di-aprove berkaitan dengan keuangan negara 2018. Jadi yang pensiun 250.000. Rinciannya 38.000 (PNS) pusat dan sisanya daerah. Baru itu yang disampaikan ke Kemenkeu, tapi belum ada jawabannya,” kata Setiawan di Hotel Grand Mulya, Bogor, Jawa Barat.

Baca juga: Proses Penetapan Nomor Induk PNS Diumumkan 1 Januari 2018, Kok Molor?


Setiawan mengatakan, angka 250.000 tersebut merupakan kuota maksimal yang mungkin dibuka. Sebab pemerintah tidak akan melakukan rekrutmen melebihi jumlah PNS yang pensiun. “Prinsipnya, kita zero to minus growth penerimaannya. Artinya, tidak melebihi yang pensiun atau mungkin kurang dari jumlah itu. Kalau memang keuangan negara lain bisa seperti itu jumlahnya,” katanya. Meski demikian, dalam pemberian formasi, pemerintah akan melakukannya secara selektif. Tidak semua usulan instansi pusat ataupun daerah disetujui untuk penerimaan CPNS 2018. Salah satu kriteria yang harus dipenuhi adalah tidak terbebani belanja pegawai.

Baca Juga: Wacana Pembukaan CPNS 2018, BKN: Setiap Tahun yang Pensiun 150.000 Pegawai

“Kita juga harus melihat objektif daerah tidak dibebani berat belanja pegawai. Jadi, kriteria ini kita masukan. Kalau belanja pegawainya tinggi, artinya sudah banyak PNS-nya. Tinggal redistribusi saja,” ujarnya. Di sisi lain, juga pemerintah tengah melihat pemetaan kebutuhan pegawai di daerah. Hal ini mengingat adanya restrukturisasi organisasi perangkat daerah (OPD) tahun ini. “Sekarang ada perpindahan guru SMA dari kabupaten/ kota ke provinsi. Jadi hal seperti itu juga kita perhitungkan,” ujarnya. Ditanyakan jumlah ideal kebutuhan PNS, Setiawan mengatakan, tergantung setiap instansinya.

Menurut dia, kebutuhan pegawai di Indonesia bervariasi dan tidak bisa dirata-ratakan. Saat ini rasio pegawai di Indonesia mencapai 1,73. “Untuk itu, yang kita lihat adalah sejauh mana layanan publik tidak terganggu. Ini indikator utamanya,” katanya. Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibiasana mengakui BKN ingin tahun depan tetap ada seleksi CPNS. Hal ini karena angka pensiun PNS yang besar pada tahun mendatang. “Kita ingin ada lagi karena pensiun setiap tahun mencapai 150.000. Kalau berkurangnya terlalu banyak, lalu siapa yang akan memberikan pelayanan publik,” ujarnya.

Namun, kepastian jumlah rekrutmen CPNS, menurut Bima, memang harus dihitung dahulu. Di sisi lain, BKN juga masih harus menuntaskan rekrutmen CPNS yang telah dilakukan pemerintah tahun ini. Menurut dia, pemerintah saat ini tengah mengumpulkan data kebutuhan PNS secara detail. “Setelah selesai (rekrutmen CPNS tahun ini), baru kita lihat mereka butuh apa dan di mana. Jangan nanti direkrut jadi guru tapi tidak jelas kerjanya apa. Harus jelas guru di kelas ini dan SD ini,” katanya.

Baca Juga: Seleksi CPNS 2018 Dibuka Lagi, Guru Jabatan Paling Dibutuhkan?

Pengamat administrasi publik Universitas Padjadjaran (Unpad) Yogi Suprayogi mengingatkan pemerintah untuk tidak gegabah dalam melakukan rekrutmen CPNS. Apalagi ada kemungkinan rekrutmen didominasi untuk PNS di pemerintah daerah. “Pemetaan pegawai harus dilakukan secara komprehensif. Hal ini mengingat ada perubahan di struktur organisasi daerah sebagai dampak lahirnya PP 18/2016,” katanya. Dia menilai daerah saat ini belum banyak yang siap melakukan pemetaan kebutuhan. Pasalnya, dalam proses restrukturisasi masih ada yang belum tuntas, terutama untuk daerah-daerah yang berada di luar Jawa.

“Makanya pemda belum siap. Bandung saja belum siap, apalagi seperti wilayah Natuna yang terluar, tidak akan siap. Menpan-RB harus melihat dulu kesiapan daerah,” ungkapnya. Jika tidak disiapkan, rekrutmen yang terjadi hanya akan asal-asalan. Dampak buruknya adalah PNS akan didominasi kembali oleh jabatan-jabatan administratif. Padahal, di daerah banyak kekurangan jabatan pelaksana. “Ini perlu disosialisasikan. Kompetensinya harus jelas di setiap jabatan, termasuk jenjang pendidikannya,” ujarnya.

Lebih lanjut dia mengatakan, pemerintah perlu memetakan persoalan keuangan negara. Tidak hanya persoalan kapasitas keuangan negara, tapi juga skema gaji dan tunjangan PNS yang baru. “Ini juga dipetakan, terutama adanya rancangan peraturan pemerintah soal gaji dan tunjangan. Itu sudah harus dipetakan jika memulai rekrutmen CPNS,” tandasnya.

1 / 3

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini