nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Jokowi Naikkan Gaji Ketua Dewan Pengawas RRI Jadi Rp29,5 juta

Martin Bagya Kertiyasa, Jurnalis · Senin 18 Desember 2017 10:21 WIB
https: img-k.okeinfo.net content 2017 12 18 320 1831967 jokowi-naikkan-gaji-ketua-dewan-pengawas-rri-jadi-rp29-5-juta-F5gMKqLAlO.jpg Ilustrasi Rupiah. (Foto: Okezone)

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) Nomor: 101 Tahun 2017 tentang Penghasilan Bagi Ketua dan Anggota Dewan Pengawas (Dewas) Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia (LPP RRI).

Pertimbangan ini dilakukan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2005 tentang Lembaga Penyiaran Publik (LPP) Radio Republik Indonesia (RRI), pada 20 November 2017.

Dalam Perpres ini disebutkan, Ketua dan Anggota Dewan Pengawas Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia diberikan penghasilan setiap bulan. Penghasilan sebagaimana dimaksud terdiri atas gaji pokok dan Tunjangan.

“Tunjangan sebagaimana dimaksud, terdiri atas tunjangan jabatan, tunjangan kesehatan, tunjangan perumahan, tunjangan transportasi dan tunjangan kinerja,” bunyi Pasal 2 ayat (3) Perpres ini seperti dilansir dari situs Setkab, Senin (18/12/2017).

“Ketua dan Anggota Dewan Pengawas Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia tidak berhak memperoleh penghasilan tetap lainnya selain yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara,” tegas Pasal 4 Perpres ini.

Adapun Pajak Penghasilan atas pemberian gaji pokok dan tunjangan bagi Ketua dan Anggota Dewan Pengawas Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, menurut Perpres ini, ditanggung oleh Pemerintah.

Perpres ini juga menyebutkan, Ketua dan Anggota Dewan Pengawas Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia yang berhenti atau berakhir masa jabatannya tidak diberikan pensiun dan/atau pesangon.

“Peraturan Presiden in mulai berlaku pada tanggal diundangkan,” bunyi Pasal 8 Peraturan Presiden Nomor 101 Tahun 2017, yang telah diundangkan oleh Menteri Hukum dan HAM Yasonna H. Laoly pada 22 November 2017 itu.

Dengan demikian, maka penghasilan Ketua Dewas LPP RRI, yakni sebesar Rp29,5 juta dengan perincian sebagai berikut:

a. Gaji pokok Rp3,24 juta

b. Tunjangan jabatan Rp5,5 juta

c. Tunjangan kesehatan Rp3 juta

d. Tunjangan perumahan Rp5,5 juta

e. Tunjangan transportasi Rp5 juta

f. Tunjangan kinerja Rp7,25 juta.

Adapun besar penghasilan Anggota Dewas RRI adalah sebesar Rp26,78 juta dengan perincian sebagai berikut:

a. Gaji pokok Rp3,24 juta

b. Tunjangan jabatan Rp4,5 juta

c. Tunjangan kesehatan Rp2,5 juta

d. Tunjangan perumahan Rp5 juta

e. Tunjangan transportasi Rp5 juta

f. Tunjangan kinerja Rp6,53 juta.

(mrt)

Loading...

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini