nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Pemprov DKI Maksimalkan Penyerapan Anggaran, Ditargetkan Capai 86%

Koran SINDO, Jurnalis · Selasa 19 Desember 2017 14:31 WIB
https: img-k.okeinfo.net content 2017 12 19 320 1832729 pemprov-dki-maksimalkan-penyerapan-anggaran-ditargetkan-capai-86-bn1YFhHUmG.jpg Ilustrasi: (Foto: Shutterstock)

JAKARTA – Banyak pembangunan di DKI Jakarta tidak tuntas pada tahun ini. Tidak rampungnya pembangunan akibat minimnya penyerapan anggaran pada masa kepemimpinan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok)-Djarot Saiful Hidayat.

Proyek yang tidak selesai diantaranya rumah susun sederhana sewa (rusunawa), gedung kesehatan, gedung pendidikan, flyover, underpass, dan kantor kelurahan.

Dari total APBD DKI 2017 sebesar Rp70,1 triliun, saat ini baru terserap 69%. Dengan sisa waktu satu pekan di tahun 2017, Pemprov DKI menargetkan penyerapan mencapai 86%. “Lebih tinggi dari tahun lalu yang berkisar 82%. Mau percepatan bagaimana sisa waktu beberapa hari lagi. Kita real saja nggak usah mengada-ada,” ujar Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta Saefullah di Balai Kota DKI Jakarta.

Untuk hasil real penyerapan dan maping pembangunan mana saja yang harus dilanjutkan akan diketahui pada 31 Desember mendatang.

Baca Juga: SMI Siap "Beri Bonus" Pemda yang Dapat WTP

Menurut dia, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sudah memintanya menayangkan pembangunan apa dan siapa kontraktor yang belum menyelesaikan pembangunan sepanjang tahun ini. “Perintah gubernur untuk perusahaan yang tidak menyelesaikan pekerjaannya akan kita umumkan di website Pemprov DKI,” katanya. Target penyerapan anggaran hingga 86% pada akhir tahun dinilai sulit direalisasikan. Batas penutupan buku pada Rabu (20/12) diprediksi hanya bertambah sekitar 75% dari serapan anggaran saat ini 69%.

Pengamat perkotaan Universitas Trisakti, Nirwono Joga mengatakan, penyerapan anggaran sejak 2013-2016 hanya berkisar 45%.

Untuk mendongkrak penyerapan anggaran dimasukkan dalam modal Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sehingga penyerapan naik hingga 65-70%. Penyerapan tersebut lebih besar terhadap belanja tidak langsung, seperti gaji pegawai, air, listrik, dan lainnya.

Sementara belanja langsung, seperti pembangunan infrastruktur lebih banyak menggunakan dana bantuan corporate social responsibility (CSR) dan Kompensasi Lantai Bangunan (KLB) yang banyak dilihat serta dirasakan masyarakat, seperti Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA), rusunawa, serta jembatan. “Pada tahun ini dari 69% digenjot menjadi 86% dalam waktu menghitung hari (tutup buku pada 20 Desember) sulit diwujudkan. Target realistis 75%,” ujar Nirwono.

Menurut dia, pembangunan atau belanja langsung tidak akan berkelanjutan bila menggunakan dana CSR dan KLB. Sebab karena merasa tidak terlibat pemeliharaan dan perawatannya kerap diabaikan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) terkait.

Baca Juga: Ribuan Pejabat Masuk Bui, Bukti Penyalahgunaan APBD Masih Marak

Apalagi banyak yang belum diserah terimakan menjadi aset DKI. Dia menyarankan penggunaan dana KLB atau CSR dievaluasi sekaligus dimaksimalkan untuk kegiatan lain yang memang tidak terakomodasi anggaran dan menjadi pilihan terakhir.

Kalau menggunakan APBD untuk pembangunan publik, SKPD merasa terlibat dan perawatannya berkelanjutan.

“Lihat RPTRA dari CSR, ketika ada masalah mereka melempar tanggung jawab. Dinas Bina Marga membanggakan Simpang Susun Semanggi dengan KLB, dia tidak repot lelang. Tinggal du duk dan akhirnya punya DKI. Kalau ada masalah, dia lempar,” ungkap Nirwono.

Adapun kebijakan yang harus dilakukan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan wakilnya Sandiaga Uno agar tidak terulang rendahnya penyerapan anggaran, dia menyarankan tiga hal. Pertama, Anies- Sandi harus memastikan seluruh SKPD siap menghadapi ebudgeting dan tidak ada alasan mereka tidak siap. Kedua, perencanaan setiap perangkat daerah harus dipastikan matang dan lengkap secara administrasi sehingga mulai awal tahun sudah bisa lelang cepat.


“Lakukan evaluasi secara berkala, pantau, dan evaluasi. Pembangunan yang tidak selesai ya karena perencanaannya tidak matang,” ucapnya.

Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD DKI Jakarta Veri Yonnevil meminta Pemprov DKI jangan terbuai atau bangga dengan penyerapan anggaran sekitar 69%. Itu bisa dikatakan tinggi kalau sudah mencapai 80%.

Dia juga menyayangkan serapan tinggi yang dibanggakan sekarang ternyata belanja tidak langsung mencapai 80%, tetapi belanja langsungnya masih 50%. Artinya, mereka tidak maksimal menjalankan tugasnya. Karena itu, dia menyarankan Anies-Sandi mengevaluasi SKPD mana saja serapan anggarannya rendah.

Baca Juga: Sri Mulyani Sindir Besarnya Biaya Rapat Pemda: APBD Habis Hanya untuk Birokrat!

“Jangan langsung berpuas diri. Ini terjadi setiap tahun. Saya juga bingung kok Bappeda bangga dengan serapan 69%,” ujarnya.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan berencana mengevaluasi sistem penyerapan anggaran agar terserap maksimal. Penyerapan anggaran akan dinilai per kuartal. “Tidak bisa lagi dengan, seperti cara sekarang, di mana penyerapan terkumpul pada minggu-minggu terakhir. Sebenarnya kita bisa kelola lebih awal dari per kloter, kita akan lakukan per kuartal. Insya Allah, kita bisa lebih tinggi lagi penyerapan tahun depan,” ujar Anies.

Menurut dia, kegiatan anggaran itu dilakukan sepanjang tahun sehingga prestasi kinerja bukan hanya dari dinas, tetapi juga para pihak ketiga yang menyelenggarakan kegiatan pelaksanaan. Termasuk penagihan yang dilakukan bertahap sehingga tidak semuanya berkumpul di pengujung. “Kita akan panggil semuanya. Malam ini Pak Wagub juga ketemu pelaku dunia usaha yang juga berpengaruh pada serapan anggaran,” katanya.

Bima Setiyadi

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini