Industri Kecil Menengah Diberi Kemudahan Impor Bahan Baku

Giri Hartomo, Jurnalis · Rabu 20 Desember 2017 21:48 WIB
https: img.okezone.com content 2017 12 20 320 1833660 industri-kecil-menengah-diberi-kemudahan-impor-bahan-baku-a0tE2tJrpq.jpg Ilustrasi (Foto: Okezone)

JAKARTA - Pemerintahan Joko Widodo melakukan relaksasi aturan tata niaga impor bahan baku untuk Industri kecil dan menengah (IKM). Kebijakan ini diharapkan mampu meningkatkan kembali bisnis UKM untuk mendapatkan bahan baku industri.

Menteri Koordinator bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan dengan adanya aturan ini membuat para pelaku impor menjadi lebih mudah. Karena selama ini, para pelaku UKM banyak yang terimbas dari kebijakan larangan impor borongan atau importir beresiko tinggi.

"Kita beri relaksasi peraturan perizinan impor untuk IKM menjadi super mudah," ujarnya dalam acara Konferensi pers di Kantor Kementerian Koordinator bidang Perekonomian, Jakarta, Rabu (20/12/2017).

Lebih lanjut Darmin mengatakan, nantinya para pelaku UKM bisa juga melalui Pusat Logistik Berikat (PLB) ataupun gudang raksasa yang digunakan untuk menimbun barang impor. Akan tetap hal tersebut hanya jika volume impor yang dibutuhkan minim.

"Impor bisa lewat PLB dan melalui indentor. Tapi dibuka identitasnya nama perusahaan, NPWP. Boleh juga bergantung dengan importir borongan lain tapi yang sesuai aturan," jelasnya.

Lebih lanjut Darmin mengatakan dengan adanya aturan ini juga bisa berdampak baik bagi negara. Karena bisa menghindari penyelundupan yang selama ini sering terjadi.

Dengan adanya penertiban itu barang-barang penyelundupan itu menjadi lebih sedikit, industri mengalami volume kenaikannya, dan penjualan produk tekstil dan tekstil, meningkat, Produk elektronik pangsa pasarnya juga mmeningkat dan tidak fair, oleh karena itu tindakan untuk menangani importir beresiko tinggi," jelasnya.

Ditempat yang sama Menteri Perdagangan Enggartisto Lukita mengatakan pihaknya telah melakukan relaksasi aturan tata niaga impor bahan baku untuk keperluan IKM. Dimana aturan tersebut akan mulai diberlakukan mulai tahun depan.

"Komoditi Barang Modal Tidak Baru, diberikan relaksasi di mana boleh diimpor oleh importir pemiIik APl-U untuk kelompok I B, disepakati Kementerian/Lembaga dengan jumlah 5 unit per shipment dengan tujuan untuk IKM," jelasnya

(rzy)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini