Image

Selama 3 Tahun, Baru 10% Tenaga Konstruksi Tersertifikasi

Giri Hartomo, Jurnalis · Kamis 04 Januari 2018, 20:04 WIB
https: img-o.okeinfo.net content 2018 01 04 320 1840225 selama-3-tahun-baru-10-tenaga-konstruksi-tersertifikasi-qdkaXTE7B5.jpg Ilustrasi (Foto: Okezone)

JAKARTA - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menargetkan seluruh pekerja konstruksi bisa tersertifikasi pada tahun 2019. Di mana ada sekitar 7,4 juta tenaga kerja yang tersebar di seluruh Indonesia bisa tersertifikasi.

Direktur Jenderal Bina Konstruksi Kementerian PUPR Syarif Burhanudin mengatakan hingga saat ini, baru 10% tenaga kerja konstruksi yang telah memiliki sertifikat. Artinya selama tiga tahun ini, sertifikasi yang diberikan oleh pemerintah belum mencapai 1 juta.

Bahkan, target penyaluran setiap tahun 150 ribu pekerja tersertifikasi pun sulit tercapai. Pasalnya, selama satu tahun, pemerintah hanya bisa memberikan sertifikasi kepada 100 tenaga kerja saja.

"Sekarang belum sampai satu juta kalau kita melihat 30-40% dari pemerintah pusat. Bahkan provisi kabupaten pun melakukan upaya pelatih sertifikasi jumlahnya kurang lebih 40.000-50.000. Berarti dalam satu tahun 100.000 padahal target kita 150.000," ujarnya saat ditemui di Kantor Kengerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Jakarta, Kamis (4/1/2017).

Meskipun begitu lanjut Syarif, dirinya mengaku optimis bisa mengejar ketertinggalannya dalam kurun dua tahun terakhir. Pasalnya pihaknya telah memiliki strategi tersendiri dalam mengejar ketertinggalannya ini.

Salah satu caranya adalah dengan melakukan kerjasama dengan beberapa asosiasi serta lembaga untuk proses sertifikasi. Tak hanya pihaknya juga akan melakukan pelatihan mandiri dengan menggandeng kontraktor-kontraktor.

"Jadi Ketika pelaksanaan proyek, para mandor sekalian melatih. Jika memang berkompeten akan dihadirkan assessor dan langsung diberikan sertifikasi," jelasnya.

Kendati demikian Syarif mengaku terobosan itu tidak akan mengurangi kualitas dari proses sertifikasi itu sendiri. Melanisme untuk mendapatkan sertifikat, lanjutnya, tidak akan berubah. Pelatihan dan uji kompetensi, dirinya menambahkan, tetap dilakukan dengan mengedepankan nilai-nilai yang sama sehingga tidak akan ada penurunan kualitas tenaga kerja konstruksi.

"Sertifikasi akan semakin gencar dilakukan karena nantinya semua tenaga kerja konstruksi wajib memiliki sertifikat. Semua pengguna jasa wajib menggunakan jasa tenaga kerja besertifikat. Dengan begitu, persoalan kecelakaan dan keselamatan kerja dapat diminimalisir," jelasnya.

(rzy)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini