nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Gedung DPR Disebut Miring, Ternyata Semua Bangunan Bisa Alami Kemiringan

Anisa Anindita, Jurnalis · Selasa 09 Januari 2018 06:42 WIB
https: img.okeinfo.net content 2018 01 08 470 1841887 gedung-dpr-disebut-miring-ternyata-semua-bangunan-bisa-alami-kemiringan-qvhsLksq2b.jpg Ilustrasi: (Foto: Okezone)

JAKARTA – Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia akan memiliki gedung baru. Pasalnya, rencana pembangunan gedung baru untuk DPR RI telah disetujui melalui Undang-Undang. Bahkan, anggaran untuk pembangunan gedung baru tersebut telah masuk ke dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2018.

Hal itu juga dibenarkan oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuldjono, saat ini pihaknya telah melakukan beberapa evaluasi. Adapun evaluasi yang Basuki tekankan, antara lain dari sisi keamanan, keselamatan, dan kenyamanan.

"Saya kira keamanan oke, enggak ada masalah. Keselamatan lift dan sebagainya juga masih oke," ungkap Menteri PUPR Basuki Hadimuldjono di Kupang, Nusa Tenggara Timur, Senin (8/01/2018).

Baca Juga: Menteri Basuki: Gedung DPR Masih Tegak dan Aman Dipakai

Menurut Senior Manager PT Hutama Karya Tbk Aminudin Azis, semua bangunan berpotensi mengalami penurunan atau defleksion, tentunya dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Namun, tidak menjadi masalah jika penurunan tersebut masih dalam batas penurunan yang wajar atau batas toleransi.

Kemudian mengenai proses audit sesuai permintaan, lanjut Azis, yakni dengan memasukkan ke independent checker untuk dilakukan penelitian secara ilmiah, seperti Teknik Sipil dari Institut Teknologi Bandung, Institut Teknologi Surabaya, Universitas Gajah Mada, atau Pusat Latihan Jasa Konstruksi (Puslatjakon)  di Bandung. “Setelah itu, dari mereka akan turun laporan resmi,” ungkapnya kepada Okezone.

Baca Juga: Gedung DPR Disebut Miring, Menteri Basuki: Faktor Keamanan dan Keselamatan Masih Oke!

Adapun estimasi waktu yang dibutuhkan untuk proses tersebut menurut Azis adalah 1 bulan. “Kalau cepat, artinya banyak orang yang terlibat, akhirnya ke biaya. Estimasi saya sekitar 1 bulan. nanti prosesnya kan menggunakan teropong pakai alat waterpas atau theodolit,” lanjutnya.

Setelah melakukan pengukuran kembali, maka bangunan akan digambar ulang, di simulasi, dan kemudian dibuat laporan resminya. Selain itu, laporan resmi tersebut akan dapat menentukan juga bagaimana Standar Operasional Prosedur (SOP) untuk semua bangunan. “Nanti dari laporan akhir tersebut akan ke luar SOP- nya,” ujar Azis.

Baca Juga: Isu Gedung DPR Miring, Menteri PUPR: Bangunan Lama Masih Aman, Berbeda dengan Menara Saidah

Adapun langkah untuk menindaklanjuti bangunan yang sudah miring, yakni dicari penyebab dan solusinya. Menurut Azis jika penyebabnya karena kelebihan beban, maka dikurangi bebannya. “Namun, kalau umur bangunannya sudah habis ya terpaksa dirobohi. Banyak faktor teknisnya juga,” jelas dia.

Di samping itu, tim Kementerian PUPR menyatakan bahwa Gedung DPR tidak miring, berbeda dengan Menara Saidah. Sebagai informasi, mengenai biaya perencanaan yang memakan anggaran sebesar Rp601 miliar, menurut Menteri PUPR Basuki Hadimuldjono itu cukup berlebihan.

"Kalau itu berlebihan, tapi kalau anggaran renovasi juga kurang. Yang pasti lokasinya masih dalam kompleks DPR. Jadi itu teknis PUPR. Akalinya mengurangi tenaga ahli atau menambah ruangan, tapi lihat dampaknya kurangi tenaga ahli," tegas Basuki.  

(kmj)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini