Image

Dirut BPJS Kesehatan Rapat 3,5 Jam dengan Wamenkeu, Tidak Bahas Defisit Rp9 Triliun

Yohana Artha Uly, Jurnalis · Selasa 09 Januari 2018 17:07 WIB
https: img.okeinfo.net content 2018 01 09 20 1842417 dirut-bpjs-kesehatan-rapat-3-5-jam-dengan-wamenkeu-tidak-bahas-defisit-rp9-triliun-AkyXxfYIjM.jpg Foto: Yohana/Okezone

JAKARTA - Direktur Utama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Fachmi Idris rapat bersama Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo di kantor Kementerian Keuangan (Kemenkeu) pada pukul 10.00 WIB.

Setelah sekira menggelar rapat selama 3,5 jam yakni selesai pukul 13.30 WIB, Fachmi pun menjelaskan kepada wartawan terkait pertemuannya dengan Mardiasmo.

Fachmi menyatakan pertemuan ini membahas terkait kinerja BPJS Kesehatan selama dua tahun terakhir. Serta membahas terkait revisi dua peraturan presiden (Perpres).

Baca Juga: Hindari Defisit, Efisiensi BPJS Kesehatan Harus Dilakukan

Fahmi menjelaskan peraturan tersebut yakni Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan.

Kemudian,  revisi Peraturan Pemerintah (PP) No. 84 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 87 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Aset Jaminan Sosial Kesehatan.

"Ini kan masih awal tahun, hanya merekap kinerja tahun 2016 dan 2017 saja. Kemudian ada pembahasan ada 2 regulasi. Pertama  regulasi revisi Perpes tentang jaminan kesehatan, sejauh mana prosesnya. Kemudian revisi PP aset BPJS sampai di mana," ujar Fachmi di Kantor Kemenkeu, Jakarta, Selasa (9/1/2018).

Baca Juga: Dana Bagi Hasil Cukai Rokok Tutupi Defisit BPJS Kesehatan

Dia menyatakan, rapat ini pun akan kembali dilanjutkan dengan pembahasan yang lebih mendalam dengan Kementerian Keuangan.

"Hanya itu aja enggak ada yang terlalu substansial jadi mencanangkan agenda ke depan kapan untuk pembahasan lebih lanjut dan target penyelesaiannya," jelas dia.

Fachmi menjelaskan ada lima isu yang diangkat terkait revisi Perpres tersebut. Isu tersebut yakni pertama, bagaimana memitigasi fraud yang ada. Kedua terkait posisi BPJS Kesehatan sebagai pembelanja strategis.

Baca Juga: Anggaran BPJS Kesehatan Defisit, Begini Cara Kemenkeu "Cari" Dana

"Ketiga, penguatan program rujukan dan rujuk balik, kemudian keempat, mengendalikan moral hazard dalam pelayanan. Lalu ke lima, peran pemda (pemerintah daerah) khususnya optimalisasi pajak rokok," sebutnya.

Adapun mengenai defisit BPJS Kesehatan yang diprediksi mencapai Rp9 triliun serta tunggakan pemda, Fachmi enggan membicarakannya. Dia berdalih tak ada pembicaraan terkait hal itu bersama Wamenkeu.

"Itu tidak dibicarakan. Saya ga hafal takut salah angka. Sumber anggaran menutup defisit salah satunya dari cukai rokok tadi. Untuk kenaikan iuran tidak ada tahun ini," pungkasnya.

(kmj)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini