nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

TREN BISNIS: 2018 Tahunnya UMKM hingga Negosiasi Alot Saham Freeport

Efira Tamara Thenu , Jurnalis · Rabu 10 Januari 2018 06:09 WIB
https: img.okeinfo.net content 2018 01 09 320 1842454 tren-bisnis-2018-tahunnya-umkm-hingga-negosiasi-alot-saham-freeport-tu35AUIY02.jpg Ilustrasi: (Foto: Okezone)

JAKARTA – Ekonomi diharapkan terdorong dengan penyelenggaraan pemilihan kepada daerah (Pilkada) serentak tahun ini. Dalam hal ini, pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) harus memanfaatkan momentum tersebut.

Sementara itu, Presiden Joko Widodo mengatakan, sudah tiga tahun melakukan negosiasi terkait kepemilikan saham Freeport. Presiden mengatakan, meski negosiasi terjadi secara alot, namun jangan sampai kalah. Presiden juga menegaskan bahwa pemerintah ingin saham yang lebih besar dan saat ini sedang diurus.

Di sisi lain, PT Ratu Prabu Energi Tbk (ARTI) yang digadang-gadang bakal membangun light rail transit (LRT). Dengan memiliki total ekuitas perseroan sebesar Rp1.737 triliun, terjadi gap cukup besar dengan nilai investasi LRT Jabodetabek sepanjang 400 km yang ditaksir menelan investasi Rp405 triliun.

Ketiga berita tersebut menjadi berita yang banyak menarik minat para pembaca di kanal bisnis Okezone.com. Untuk itu, berita-berita tersebut kembali disajikan secara lengkap.

Menteri Bambang: Tahun Politik, Tahunnya UMKM

Penyelenggaraan pemilihan kepada daerah (Pilkada) serentak tahun ini diharapkan mendorong pertumbuhan ekonomi domestik.

Pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) harus memanfaatkan momentum tersebut. Kendati kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional tidak terlalu besar, momen pilkada serentak bisa menggairahkan sektor usaha di kalangan UMKM. Berbagai kebutuhan atribut kampanye seperti baju, spanduk, dan banner diprediksi bakal banyak dipesan oleh pasangan calon kepala daerah.

”Tahun kampanye ini adalah tahun terbaik untuk UMKM. Barang-barang kampanye seperti t-shirt, banner, sticker itu paling cocok di level UMKM,” ujar Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bam bang Brodjonegoro di sela-sela Diskusi Outlook Indonesia 2018 bertema ”Ekonomi dan Politik di Tahun 2018” di MNC News Center, Jakarta, kemarin. Bambang mengatakan, kesempatan tersebut harus dimanfaatkan sebaik-baiknya bagi para pelaku UMKM. Jangan sampai rezeki pemilu maupun pilkada lebih banyak dinikmati pengusaha besar karena kalangan pengusaha besar sudah ada tempatnya.

”Jangan juga atribut kampanye diisi barang impor. Kita tahu memang gampang sekali impor kaus, ada negara yang bisa menyediakan kaus dengan harga murah, tapi bukan itu tujuan kita,” jelasnya.

Bambang menambahkan, pemerintah ber harap pilkada serentak tidak hanya mencerdaskan demokrasi nasional, tetapi juga menggerakkan ekonomi yang bawah terutama UMKM. Dia pun wanti-wanti agar semua kontestan pemilu baik individu mau partai memberikan kesempatan ter sebut kepada UMKM.

”Sehingga ini bisa menjadi tahunnya UMKM karena mereka bisa memanfaatkan pemilu, pilkada, dan Asian Games,” ungkap Bambang. Terkait Asian Games, Bambang menilai event tersebut bisa menjadi kesempatan yang tidak kalah besar sebab diikuti oleh peserta dari berbagai negara. Seperti pilkada serentak, dia berharap kebutuhan suvenir menjadi jatah untuk UMKM. ”Peserta Asian Games lebih ba nyak dan juga tidak hanya terfokus di satu tempat,” imbuhnya.

Bambang menuturkan, konsumsi khususnya non rumah tangga pada tahun politik di prediksi mengalami kenaikan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya karena ada pesta demokrasi.

Apalagi, setelah Badan Pusat Statistik (BPS) memisahkan konsumsi rumah tangga dan konsumsi non rumah tangga, khususnya non rumah tangga terkait politik.

”Kalau saya perhatikan, tingkat pertumbuhan konsumsi non rumah tangga ini memang lebih besar daripada pilkada, tapi perbedaannya tidak banyak, mungkin sekitar 4-5%,” tuturnya.

Namun, jika konsumsi dikait kan dengan pemilihan legislatif dan pemilihan presiden yang berskala nasional, skalanya masif.

”Karena masifnya di tahun pemilu biasanya konsumsi non pemerintah rumah tangga bisa double digit. Pilkada itu tidak bisa sampai double digit, paling jauh ya 5-6%,” kata Bambang.

Dia optimistis target pertum buhan ekonomi 2018 sebesar 5,4% bisa tercapai. Hal ini didorong ada kemungkinan tingkat konsumsi yang akan meningkat pada tahun politik. Ketua Umum DPD Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia DKI Jakarta Sarman Simanjorang mengatakan, pilkada serentak tahun ini merupakan pilkada terbesar dibanding sebelumnya karena dilaksanakan di 171 daerah. Tercatat ada se banyak 17 provinsi, 39 kota, dan 115 kabupaten yang menggelar pilkada. Dia menambahkan, walaupun pelaksanaan pilkada tersebut semua di luar Jakarta, momen tersebut merupakan berkah buat pelaku usaha di Ibu Kota.

Banyak pasangan calon yang biasanya memesan berbagai atribut kampanye dari Jakarta. Mereka mengorder atribut berupa pin, kaus, topi, baliho, spanduk, banner, brosur, termasuk belanja iklan kampanye lainnya.

”Mungkin karena harga yang relatif lebih murah dan kualitas yang lebih baik yang membuat kebutuhan atribut kampanye diorder dari Jakarta. Jika setiap paslon membelanjakan atribut kampanye Rp500- 600 juta, diperkirakan biaya belanja kampanye akan mencapai Rp200 miliar,” sebut Sarman.

Pengamat ekonomi Institute For Development of Economics and Finance (Indef) Bhima Yudistira mengatakan, selama tahun politik peredaran uang diperkirakan meningkat 10%.

”Dengan kenaikan sebesar itu, tinggal kita pilih bisnis apa yang bisa naik di tahun politik,” ujarnya.

Bhima menuturkan, UMKM toko-toko kecil akan ke banjiran pesanan makanan dan minuman seperti pada acara kampanye. Beberapa item yang permintaannya diperkirakan melonjak adalah makanan, air mineral, konveksi baju, dan percetakan.

”UMKM akan ada peningkatan order,” ungkapnya.

Selain itu, hotel-hotel kecil yang ada di daerah juga akan terkena dampaknya, termasuk restoran karena saat masa kampanye biasanya banyak tokoh nasional yang datang ke daerah.

”Hotel-hotel kelas menengah dan restoran juga mendapatkan keuntungan,” kata Bhima.

Namun, ujar Bhima, secara umum sebenarnya dampak pilkada serentak terhadap ekonomi tidak akan terlalu besar, hanya sekitar 0,1-0,2%. Meski demikian, dia berharap dampak pilkada terasa hingga ke level yang paling bawah.

”Cuma ada beberapa perbedaan yang saya lihat sejak 2009 di bandingkan 2014, belanja untuk jasa periklanan sudah bergeser ke online,” tandasnya.

Tangkal Kampanye Hitam

Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Rudiantara mengatakan, era di gital seperti saat ini sangat rentan dengan penyalah gunaan media sosial. Penyalahgunaan itu mulai dari kampanye hitam, hoax, fitnah, hingga memain kan isu suku agama ras dan antargolongan (SARA).

”Ini bisa diantisipasi dengan mengajak masyarakat untuk menyaring berbagai informasi sebelum berbagi ke media sosial,” ujarnya.

Menurut dia, saat ini tingkat kepercayaan masyarakat terhadap akurasi media sosial cenderung terdegradasi. Karena itu, harus memanfaatkan akurasi media mainstream.

”Apalagi, media sosial cenderung mengandalkan kecepatan, speed. Sementara akurasi ada di media mainstream. Maka kami mengajak masyarakat lebih melaksanakan saring sebelum sharing sehingga mengurangi potensi maraknya hoax dan kampanye hitam di tahun politik,” jelasnya.

Pihaknya juga bekerja sama dengan penyelenggara pemilu seperti Badan Pengawas Pemilu (Ba waslu) dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk mengantisipasi kampanye hitam.

”Minggu ini dirapatkan untuk mekanisme di mana nanti pengawas pemilu bisa meminta take down akun yang melanggar aturan dari platform seperi FB dan Twitter,” tuturnya.

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan, kunci sukses pelaksanaan pilkada maupun pemilu ada tiga hal. Pertama,jika partisipasi masyarakat mening kat. Kedua, tidak ada politik uang ataupun isu berbau suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA) maupun ujaran kebencian. Ketiga, stabilitas terjamin.

BEI Minta Penjelasan Ratu Prabu Energi Soal Proyek LRT Jabodetabek

Besar pasak dari pada tiang, hal itulah yang menggambarkan keuangan PT Ratu Prabu Energi Tbk (ARTI) yang digadang-gadang bakal membangun light rail transit (LRT). Pasalnya, dengan memiliki total ekuitas perseroan sebesar Rp1.737 triliun, terjadi gap cukup besar dengan nilai investasi LRT Jabodetabek sepanjang 400 km yang ditaksir menelan investasi Rp405 triliun.

Maka atas dasar tersebut, PT Bursa Efek Indonesia (BEI) meminta keterangan PT Ratu Prabu Energi Tbk terkait rencana pembangunan LRT tersebut. ”Berita tersebut akan kami konfirmasi dengan menggunakan permintaan penjelasan atas berita media massa," kata Direktur Penilaian Perusahaan BEI, Samsul Hidayat di Jakarta, kemarin.

Sebelumnya, Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno pernah mengatakan, siap membangun LRT berkelas dunia. Sandiaga akan bekerja sama dengan dunia usaha untuk garap LRT tersebut, yaitu grup Ratu Prabu Energi. Apalagi perusahaan kabarnya telah membayar mahal konsultan asal Amerika Serikat (AS) Bechtel Corporation untuk melakukan studi pembangunan LRT sepanjang 400 km tersebut. Tak ketinggalan juga menggunakan jasa konsultan ternama dari Eropa dan juga Australia dengan nilai biaya semua USD10 juta.

Bagi Menteri Koordinator bidang Kemaritiman, Luhut Panjaitan mengajukan tiga syarat jika PT Ratu Prabu berniat membangun LRT. Pertama, semua teknologi yang dibawa harus ramah lingkungan. Kedua, dalam pembangunannya harus menggunakan lebih banyak tenaga kerja lokal ketimbang tenaga kerja asing dan ketiga, harus bisa hulu ke hilir dan transfer teknologi. Misalnya tadi ada nikel, nikel jadi stainless dan berbagai produk lainnya yang nilai tambahnya jadi 100 kali lipat.

Proyek LRT tersebut akan dibangun dalam periode lima tahun yaitu dari 2020 hingga 2025. Adapun total dana yang digalang, sekitar Rp320 triliun.

Sementara Presiden Direktur PT Ratu Prabu Energi Tbk, B. Bur Maras menjelaskan, untuk menggarap proyek tersebut akan mencari pendanaan perbankan dari negara lain. Menurutnya sudah ada beberapa perbankan dari 3 negara yang sudah tertarik mendanai proyek tersebut.

”Nah, sudah terjadi saya bicara dengan Jepang, saya bicara dengan Korea (Selatan), saya bicara dengan China. Tiga-tiganya berebut mau danai, bagus ini karena menguntungkan jadi berebut," ujarnya.

Melongok kinerja keuangan, ARTI mampu mengantongi laba bersih di kuartal tiga 2017 sebesar Rp2,23 miliar. Angka itu naik 44,05% dari periode yang sama di tahun sebelumnya sebesar Rp1,55 miliar. Namun pendapatan ARTI justru menurun dari Rp169,19 miliar di kuartal III-2016 menjadi Rp162,94 miliar. Meskipun beban pokok pendapatan juga turun dari Rp89,8 miliar menjadi Rp81,9 miliar.

Porsi pendapatan perseroan paling besar dari penyewaan bangunan dan jasa terkait sebesar Rp64,46 miliar. Lalu kedua dari penyewaan rig dan peralatan minyak Rp53,96 miliar, kemudian jasa konsultan perminyakan dan tenaga ahli sebesar Rp40,76 dan terakhir dari jasa perminyakan lainnya sebesar Rp3,7 miliar.

Negoisasi Saham Freeport, Jokowi: Enggak Apa-Apa Alot, yang Penting Jangan Kalah!

Presiden Jokowi menegaskan, pemerintah ingin saham yang lebih besar, dan saat ini sedang diurus.

“Sudah tiga tahun kita negoisasi, alot banget. Enggak apa-apa alot yang penting jangan kalah,”ujar Presiden Jokowi saat memberikan arahan pada Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Barisan Relawan Jokowi Presiden (Bara JP) Tahun 2018, di Auditorium Tilangga, Pulau Rote, Nusa Tenggara Timur (NTT), Senin 8 Januari 2018.

Menurut Presiden, sudah berpuluh tahun kita hanya diberi 9,3% saham perusahaan tambang di Kabupaten Timika, Papua itu.

“Saya sudah perintahkan minimal 51%, minimal. Tapi tiga tahun juga belum rampung-rampung, haduh,” ucap Presiden Jokowi.

Sebelumnya dalam pertemuan di kantor Kementerian ESDM, Jakarta, akhir Agustus 2017, yang dihadiri Menteri ESDM Ignasius Jonan dan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, CEO Freeport McMoran Richard Adkerson telah sepakat melakukan divestasi 51 persen saham untuk kepemilikan nasional. Namun detail kesepakatan ini masih terus dinegosiasikan oleh pemerintah dan Freeport.

Sementara itu, setelah 50 tahun dikelola oleh perusahaan asing, pemerintah memastikan mulai Januari ini, pengelolaan migas di blok minyak dan gas bumi (migas) di Blok Mahakam sudah 100% kembali ke Ibu Pertiwi, dan akan dikelola oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) PT Pertamina (Persero).

“Saya serahkan kepada Pertamina. Dulu kita satu persen saja enggak punya saham di situ, sekarang 100%. Ini berikan ke Pertamina,” kata Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Semula Blok Mahakam dikuasai oleh PT Total E&P Indonesie (TEPI)‎. Namun, kontrak mereka habis per 31 Desember 2017. Pemerintah tidak memperpanjang izin pengelolaan blok atau Wilayah Kerja Mahakam, di Kalimantan Timur itu, dan memilih mengambil alih pengelolaan tersebut, dengan menyerahkannya kepada PT Pertamina Persero.

1 / 3

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini