nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Jokowi: Di Kota, Cari Tanah 50 Meter Saja Sulit!

Yohana Artha Uly, Jurnalis · Rabu 10 Januari 2018 21:09 WIB
https: img-k.okeinfo.net content 2018 01 10 470 1843185 jokowi-di-kota-cari-tanah-50-meter-saja-sulit-ArpE4jEvok.jpg Foto: Yohana/Okezone

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) untuk lebih memperhatikan program reforma agraria dan redistribusi lahan yang selama ini belum tercapai.

"Program ini sudah dibicarakan bertahun-tahun kenyataannya secara masif belum jadi tercapai. Padahal kita rasakan ketimpangan dalam penguasaan atas tanah," ujar Jokowi di Grand Sahid Jaya, Jakarta, Rabu (10/1/2018).

Dia menjelaskan, ketimpangan sangat dirasakan dengan adanya perorangan yang menguasai HGU (Hak Guna Usaha) hingga berjuta-juta hektar. Padahal banyak rakyat yang bahkan mendapat akses tanah untuk menopang kehidupan mereka.

Baca Juga: Reforma Agraria, Menko Darmin Resmi Batalkan Kerjasama dengan WWF

"Saya ingat betul di kota itu, mencari tanah 50 meter atau 100 meter saja sulit. Tapi ada yang punya HGU sampai juta hektar. Hal ini kita harus memiliki visi dan misi yang sama bahwa rakyat harusnya punya tanah," ujar dia.

Adapun berdasarkan Pasal 28 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Pokok-pokok Agraria (UUPA), Hak Guna Usaha (HGU) adalah hak khusus untuk mengusahakan tanah yang bukan miliknya sendiri atas tanah yang dikuasai langsung oleh negara untuk perusahaan pertanian, perikanan atau peternakan.

Jokowi mengatakan reforma agraria dan redistribusi tanah harus menjadi perhatian Badan Pertanahan Nasional (BPN). Dia pun meminta, untuk HGU yang masa berlakunya akan habis dan tak diperpanjang bisa menjadi tanah cadangan negara. Sehingga tanah tersebut bisa didistribusikan kepada masyarakat yang membutuhkan.

Baca Juga: Pemerintah Serahkan Hak Kelola 80.228 Hektare Hutan Desa ke 9 Lembaga

"Jadi HGU yang masa berlakunya mau habis, yang tidak melakukan perpanjangan, sehingga selanjutnya bisa jadi tanah terlantar dan bisa dijadikan cadangan tanah negara. Semua negara punya tanah cadangan negara. Sehingga tanah itu bisa dimanfaatkan dertribusikan kepada 40% masyarakat yang masih sangat membutuhkan," jelas mantan Gubernur DKI Jakarta ini.

Dia pun menegaskan bahwa redistribusi tanah bukanlah program bagi-bagi tanah oleh pemerintah. Melainkan program yang dicanangkan untuk mensejahterakan masyarakat sehingga mampu menekan tingkat kemiskinan dan kesenjangan kemiskinan.

Baca Juga: Jokowi: Reforma Agraria-Perhutanan Sosial Upaya Pemerataan Ekonomi

"Ini programnya terintegrasi dengan program penguatan ekonomi sehingga tanah bisa produktif. Terintegrasi baik dengan program pinjaman KUR (Kredit Usaha Rakyat), program Kementan, program UMKM, program BUMN," jelasnya.

Menurutnya, dengan tercapainya program ini akan mengurangi ketimpangan struktur sosial ekonomi masyarakat.

"Kalau ini kita lakukan saya meyakini akan banyak menurunkan gini ratio kita antara kaya dan miskin," pungkasnya.

(kmj)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini