Image

Ditanya Larangan Penenggelaman Kapal, Menko Luhut dan Menteri Susi Kompak Mengelak

Feby Novalius, Jurnalis · Jum'at 12 Januari 2018, 12:44 WIB
https: img-z.okeinfo.net content 2018 01 12 320 1843983 ditanya-larangan-penenggelaman-kapal-menko-luhut-dan-menteri-susi-kompak-mengelak-Blw1mBaqOD.jpg Menko Maritim Luhut Binsar Panjaitan. (Foto: Okezone)

JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan sudah tidak mau membahas masalah larangan penenggelaman kapal oleh Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti.

"Saya tidak mau bicara itu. Kau boleh tanya yang lain," tegas Luhut dengan nada keras, di Kemenko Bidang Kemaritiman, Jakarta, Jumat (12/1/2018).

Kamis 18 Januari 2017, Menko Luhut juga ditanya para wartawan soal larangan penenggelaman kapal. Namun, Menko Luhut juga enggan menjawab.

"Enggak usah lagi kalau itu saya enggak mau bicara lagi, enggak mau bicara," ujar Luhut singkat di Kantor Kemenko Maritim, Kamis (11/1/2018).

Baca Juga: Soal Penenggelaman Kapal, Menko Luhut Sudah Tak Mau Bicara

Tidak hanya Menko Luhut, sikap Menteri Susi pun senada. Pada saat Menteri yang telah menenggelamkan 363 kapal tersebut ditanya soal larangan, Menteri Susi hanya menjawab santai.

Menteri Susi tidak berkata panjang lebar soal kontra pendapat mengenai penenggelaman kapal. Dia hanya berkata singkat selama dua menit di hadapan wartawan ketika membuka paparan kinerja dan outlook KKP tahun 2018. Susi pun langsung melenggang keluar ruangan.

Baca Juga : Kontroversi Penenggelaman Kapal, Menteri Susi: Sudah Cukup!

 "Kalau urusan penenggelaman kapal Pak Jokowi sudah menjelaskan, press conference sudah cukup. Dari 2013 banyak sekali yang menjelaskan soal itu," ujarnya di Gedung Mina Bahari IV, Kamis (11/1/2018) kemarin.

Berikut fakta pengumuman yang digulirkan Menteri Luhut untuk Menteri Susi yang telah dirangkum oleh Okezone.


1. Tidak ada penenggelaman kapal, tapi tetap melakukan sanksi tegas

Luhut mengatakan untuk kapal-kapal yang melanggar dirinya akan tetap mengenakan sanksi yang tegas. Adapun sanksi yang dimaksud adalah berupa dengan penyitaan kapal asing tersebut. Menurutnya juga, bukan tidak mungkin untuk ditenggelamkan, suatu ketika bisa saja. Hal itu akan dilakukan bila ada pelanggaran-pelanggaran khusus, tapi tidak khusus untuk ditenggelamkan.

Luhut juga mengatakan yang penting orang sudah tahu bahwa negeri kita tegas. Menurut Luhut, tahun 2018 ini pemerintah akan lebih fokus terhadap peningkatan produksi ikan. Hal tersebut dilakukan agar produksi ekspor ikan Indonesia bisa mengalami peningkatan. Salah satu cara yang akan dilakukannya adalah dengan penangkaran ikan. Selain itu, pihaknya juga akan mendorong pengusaha asing untuk berinvestasi di Indonesia. Hal ini dilakukan untuk menjalankan keinginan Presiden untuk mengundang investor sebanyak-banyaknya.

2. Menko Luhut Minta Menteri Susi Kaji Aturan Cantrang

Menko Luhut menyarankan Menteri Susi untuk mengkaji ulang mengenai pelarangan penggunaan cantrang. Pasalnya, dia menerima beberapa masukan dari ahli di Universitas Indonesia mengenai penggunaan cantrang yang tidak merusak ekosistem di laut.

Luhut mengatakan, memang perlu adanya perhatian khusus kepada ekosistem laut. Namun, menurutnya semua bisa diatur dengan memberikan arahan bagaimana cantrang bisa digunakan dan tidak merusak ekosistem di laut.

Dengan adanya hal ini berarti Menteri Susi harusnya bisa saja memperbolehkan penggunaan cantrang oleh nelayan asalkan penggunaannya tidak terlalu dalam dan bisa merusak ekosistem di laut. Atau bisa juga dengan membatasi penggunaannya dalam periode waktu tertentu yang akan ditetapkan oleh Menteri KKP sendiri. Namun, kebijakan tersebut sepenuhnya dia berikan kepada Menteri KKP.

3. Hasil tangkapan kapal bisa diserahkan pada nelayan

Menurut Menko Luhut, sanksi terhadap pencurian ikan di Indonesia tidak melulu harus selalu melakukan penenggelaman kapal. Kapal-kapal yang telah ditangkap bisa diserahkan untuk nelayan-nelayan melalui koperasi nelayan agar bisa meningkatkan jumlah produksi ekspor di Indonesia. Pasalnya, saat ini menurut Luhur produksi ekspor Indonesia terus mengalami penurunan.

Hal tersebut dapat terlihat dari banyaknya pabrik ikan yang tutup. Selain itu dia mengatakan supply ikan dalam negeri sendiri kurang, bukan maksudnya untuk mendukung mafia.

Pada pasal 76 A, benda atau alat yang digunakan dalam dan atau yang dihasilkan dari tindak kejahatannya perikanan dapat dirampas menjadi milik negara. Kemudian pasal tersebut berlanjut kepada pasal 76 C ayat 5, benda atau alat yang dirampas oleh negara, tindak pidananya berupa kapal dapat diserahkan kepada kelompok usaha bersama nelayan dan koperasi nelayan.

1 / 2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini