Pembebasan Lahan Depo LRT Jabodetabek Bekasi Beres di April

Feby Novalius, Jurnalis · Jum'at 12 Januari 2018 13:53 WIB
https: img-o.okeinfo.net content 2018 01 12 320 1844016 pembebasan-lahan-depo-lrt-jabodetabek-bekasi-beres-di-april-F5ZVeGSl7U.jpg Ilustrasi (Foto: ant)

JAKARTA - Pemerintah bereskan masalah pembebasan lahan untuk Depo kereta api ringan atau light rail transit (LRT) Jabodebek di Bekasi. Melalui Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (BPN) masalah ini dijanjikan selesai April 2018.

"Bulan Maret kita sudah selesai untuk wilayah DKI , masih ada kendala di Depo di Bekasi Timur mungkin April. kita bahas depo aja," ujar Dirjen Pengadaan Tanah ATR, Arie Yuriwin, di Kantor Kemenko Maritim, Jakarta, Jumat (12/1/2018).

 Baca juga: 3 Syarat Menko Luhut Agar Ratu Prabu Diizinkan Bangun LRT

Dia mengatakan, lahan untuk Depo LRT tersebut masih terkendala karena ada pemukiman warga. Untuk itu, hal ini akan segera diselesaikan.

"Arena ada konflik sosial disitu nah ini sudah kita redam, karena kemarin yang turun bukan dari BPN jadi dari Adhi Persada (kontraktor LRT," tuturnya.

 Baca juga: Menko Luhut: Inka Sudah Miliki Banyak {Success Story}

Sementara itu, Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo menambahkan, pemerintah sudah memberikan anggaran untuk pembebasan lahan Depo LRT Jabodebek. Dana tersebut sudah dialokasikan pada Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN).

"Pengadaan tanahnya itu ada 36% tanah yang ada itu dengan LMAN , LMAN uangnya udah keluar kemarin udah jadi Dipa-nya LMAN akan sudah keluar, nah sekarang kita nunggu dari BPN untuk supanya selesai , setelah selesai semua kita masukkan ke BPKP utuk due diligence uang ganti ruginya," tuturnya.

 Baca juga: LRT Ratu Prabu Ditargetkan Rampung di 2022

Dia mengatakan, anggaran yang dialokasian sebesar Rp1,6 triliun. Dana ini akan diserahkan kepada Kementerian ATR untuk segera membebaskan lahan LRT tersebut.

"Ini bagian dari PMN nya ke LMAN , uah masuk ke LMAN di dalam bellow the line dibadan usaha sendiri , jadi pencairan nya tidak dikaitkan dengan Dipa lagi , dari pemerintah sudah keluar, LMAN akan mengeluarkan kepada end user melalui mekanisme, sekrang ada di ATR/BPN itu nanti direview oleh BPKP, kalau udah clear semua kita bayarkan," tuturnya.

(rzy)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini