ECONOMIC VIEWS: 24 Instansi Selesaikan NIP CPNS hingga Akun Twitter Menteri Susi 'Kebanjiran'

Kurniasih Miftakhul Jannah, Jurnalis · Sabtu 13 Januari 2018 09:10 WIB
https: img-z.okeinfo.net content 2018 01 12 320 1844122 economic-views-24-instansi-selesaikan-nip-cpns-hingga-akun-twitter-menteri-susi-kebanjiran-hXfuBsQNl4.jpg Ilustrasi: (Foto: Okezone)

JAKARTA – Proses penetapan Nomor Induk Pegawai (NIP) dari pelamar yang lolos seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Tahun Anggaran (TA) 2017 oleh BKN masih terus berjalan. Tercatat dari data per Rabu 3 Januari 2018, penetapan NIP dari pelamar CPNS pada 24 Kementerian/Lembaga (K/L) telah selesai dilakukan.

Sementara itu, PT Bursa Efek Indonesia (BEI) meminta keterangan PT Ratu Prabu Energi Tbk terkait rencana pembangunan LRT

Di sisi lain, pernyataan Menko Luhut mengenai penenggelaman kapal membuat akun twitter milik Menteri Susi Pudjiastuti kebanjiran cuitan. Ada yang mendukung program yang dicanangkan, tetapi ada juga yang kurang menyetujuinya.

Ketiga berita tersebut merupakan berita-berita populer selama akhir pekan kemarin di kanal Okezone Finance. Berikut berita selengkapnya:

Daftar 24 Instansi Rampungkan 23.255 NIP CPNS 2017

Kepala Sub Bagian (Kasubag) Hubungan Media dan Antar Lembaga Biro Humas Badan Kepagaiwaian Negara (BKN) Diah Eka Palupi mengatakan, sebanyak 50 Kementerian dan Lembaga sudah mengusulkan NIP CPNS 2017 ke BKN. Dari 50 Kementerian dan Lembaga tersebut, ada 24 instansi proses penetapan NIPnya telah rampung.

Baca juga: PNS Mau Naik Pangkat? Lengkapi Berkasnya Sebelum Akhir Februari

"Dari keseluruhan total berkas usulan yang masuk ke BKN sebanyak 23.255 NIP CPNS TA 2017 telah ditetapkan," ujarnya kepada Okezone.

Lebih lanjut Diah mengatakan saat ini ada 26 instansi lagi yang sedang Delam proses penetapan NIP. Diharapkan proses penetapan NIP terhadap 26 instansi ini bisa segera rampung

"Untuk 26 instansi sisanya segera menyusul, sedang dalam proses," jelasnya.

Baca juga: Lowongan PNS 2018, Berikut 7 Fakta dari Persyaratan hingga Cara Pengisian E-Formasi

Berdasarkan data yang diterima Okezone, berikut 24 Kementerian dan Lembaga yang prosesen penetapan NIPnya telah rampung :

1. Kementerian Perindustrian

2. Kementerian Pariwisata

3. Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN)

4. Kementerian Luar Negeri

5. Kementerian Kesehatan

6. Kementerian Pertanian

7. Kementerian PAN & RB

8. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

9. Kementerian Sekretariat Negara

10. Kemenko Bidang Kemaritiman

11. Kementerian Bidang Polhukam

12. Kementerian BUMN

13. Kementerian Hukum dan HAM

14. Kejaksaan Agung

15. Sekretariat Komisi Yudisial

16. Badan Nasional Penanggulangan Teroris

17. Badan SAR Nasional

18. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)

19. Badan Pengawas Obat dan Makanan

20. Badan Intelijen Negara

21. Sekertariat Jenderal (Setjen) DPR

22. Kepolisian Negara Republik Indonesia

23. Lembaga Sandi Negara (Lemsaneg)

24. Mahkamah Agung.

BEI Minta Penjelasan Ratu Prabu Energi Soal Proyek LRT Jabodetabek

Besar pasak dari pada tiang, hal itulah yang menggambarkan keuangan PT Ratu Prabu Energi Tbk (ARTI) yang digadang-gadang bakal membangun light rail transit (LRT). Pasalnya, dengan memiliki total ekuitas perseroan sebesar Rp1.737 triliun, terjadi gap cukup besar dengan nilai investasi LRT Jabodetabek sepanjang 400 km yang ditaksir menelan investasi Rp405 triliun.

Maka atas dasar tersebut, PT Bursa Efek Indonesia (BEI) meminta keterangan PT Ratu Prabu Energi Tbk terkait rencana pembangunan LRT tersebut. ”Berita tersebut akan kami konfirmasi dengan menggunakan permintaan penjelasan atas berita media massa," kata Direktur Penilaian Perusahaan BEI, Samsul Hidayat di Jakarta, kemarin.

Sebelumnya, Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno pernah mengatakan, siap membangun LRT berkelas dunia. Sandiaga akan bekerja sama dengan dunia usaha untuk garap LRT tersebut, yaitu grup Ratu Prabu Energi. Apalagi perusahaan kabarnya telah membayar mahal konsultan asal Amerika Serikat (AS) Bechtel Corporation untuk melakukan studi pembangunan LRT sepanjang 400 km tersebut. Tak ketinggalan juga menggunakan jasa konsultan ternama dari Eropa dan juga Australia dengan nilai biaya semua USD10 juta.

Bagi Menteri Koordinator bidang Kemaritiman, Luhut Panjaitan mengajukan tiga syarat jika PT Ratu Prabu berniat membangun LRT. Pertama, semua teknologi yang dibawa harus ramah lingkungan. Kedua, dalam pembangunannya harus menggunakan lebih banyak tenaga kerja lokal ketimbang tenaga kerja asing dan ketiga, harus bisa hulu ke hilir dan transfer teknologi. Misalnya tadi ada nikel, nikel jadi stainless dan berbagai produk lainnya yang nilai tambahnya jadi 100 kali lipat.

Proyek LRT tersebut akan dibangun dalam periode lima tahun yaitu dari 2020 hingga 2025. Adapun total dana yang digalang, sekitar Rp320 triliun.

Sementara Presiden Direktur PT Ratu Prabu Energi Tbk, B. Bur Maras menjelaskan, untuk menggarap proyek tersebut akan mencari pendanaan perbankan dari negara lain. Menurutnya sudah ada beberapa perbankan dari 3 negara yang sudah tertarik mendanai proyek tersebut.

”Nah, sudah terjadi saya bicara dengan Jepang, saya bicara dengan Korea (Selatan), saya bicara dengan China. Tiga-tiganya berebut mau danai, bagus ini karena menguntungkan jadi berebut," ujarnya.

Melongok kinerja keuangan, ARTI mampu mengantongi laba bersih di kuartal tiga 2017 sebesar Rp2,23 miliar. Angka itu naik 44,05% dari periode yang sama di tahun sebelumnya sebesar Rp1,55 miliar. Namun pendapatan ARTI justru menurun dari Rp169,19 miliar di kuartal III-2016 menjadi Rp162,94 miliar. Meskipun beban pokok pendapatan juga turun dari Rp89,8 miliar menjadi Rp81,9 miliar.

Porsi pendapatan perseroan paling besar dari penyewaan bangunan dan jasa terkait sebesar Rp64,46 miliar. Lalu kedua dari penyewaan rig dan peralatan minyak Rp53,96 miliar, kemudian jasa konsultan perminyakan dan tenaga ahli sebesar Rp40,76 dan terakhir dari jasa perminyakan lainnya sebesar Rp3,7 miliar.

Dilarang Menko Luhut Tenggelamkan Kapal, Akun Twitter Susi Pudjiastuti Kebanjiran Simpati

Tahun 2018 pemerintah memastikan tidak akan melakukan penenggelaman kapal lagi. Hal tersebut diungkapkan langsung oleh Menteri Koordinator bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan.

Pasalnya, Luhut sudah meminta kepada Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Susi Pudjiastuti untuk menghentikan penenggelaman kapal pada tahun ini. Menurutnya, penenggelaman kapal sudah cukup dilakukan selama 3 tahun saja.

Baca juga: Dilarang Tenggelamkan Kapal, Susi Pudjiastuti: Itu Bukan Kemauan Pribadi!

Namun, pernyataan Menko Luhut tersebut membuat akun twitter milik Menteri Susi Pudjiastuti kebanjiran cuitan. Ada yang mendukung program yang dicanangkan, tetapi ada juga yang kurang menyetujuinya, seperti berikut:

“Apahubungannya STOP Menenggelamkan Kapal sama Meningkatkan Ekspor ya? #MariMikir gas pol Bu @susipudjiastuti Berantas samapai habis ilegal fishing. #SusiUntukNelayan,” begitu cuitan dari akun Twitter @prajurit_ppp.

Baca juga: Menko Luhut Minta Menteri Susi Tak Tenggelamkan Kapal Lagi di 2018

Sementara itu, ada pendapat dari masyarakat untuk Menko Kemaritiman Luhut, “Suruh luhut bikin polling aja. Kira2 rakyat maunya tegas atau ngga urusan pencurian hasil laut,” cuitan dari akun @dixie_killer.

Bahkan, ada cuitan dari salah satu pengguna Twitter yang menyamakan program tersebut dengan suatu kisah, “Proses penenggelaman kapal ikan oleh Bu @susipudjiastuti ini menurut saya mirip seperti kisah Khidir - Musa. Kuncinya jangan bertanya,” cuitan dari @akmal687.

 Baca juga: Curhat di Twitter, Menteri Susi Tak Gentar Dicap Tenggelamkan Kapal Seolah Pencitraan

Namun, ada pula masyarakat yang mendukung, seperti cuitan dari akun Twitter @Bagus_Pulung “Dalam Kebijakan ibu @susipudjiastuti ini memang kalian harus memiliki pemikiran yang dalam , kebijakan ibu menteri ini memang bagi segelintir orang merugikan tapi untuk Banyak orang menguntungkan, tentu beliau lebih berpengalaman daripada demo bayaran #SusiAtauNelayan,” tulisnya.

Selain itu, dari akun @FermanaMan mendukung program tersebut sekaligus mengucapkan terima kasih untuk Menteri KKP Susi “Akhirnya setelah sekian lama, kesadaran masyarakat akan keberadaan lautnya, akan wibawa sebagai negara maritim tumbuh secara positif. Di laut kita pernah jaya bukan lagi sebatas cerita. Terimakasih bu menteri @susipudjiastuti ini bukan tugas yg mudah dan tentu masih panjang,” begitu isi komentarnya.

1 / 3

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini