Sri Mulyani: Divestasi Saham Freeport Tidak Membebani Negara

Lidya Julita Sembiring, Jurnalis · Jum'at 12 Januari 2018 16:03 WIB
https: img-o.okeinfo.net content 2018 01 12 320 1844130 sri-mulyani-divestasi-saham-freeport-tidak-membebani-negara-6Etu91eVwq.jpg Foto: Lidya Julita Sembiring/Okezone

JAKARTA - Pemerintah telah secara resmi membagikan divestasi saham PT Freeport Indonesia sebesar 10% kepada Pemerintah Daerah (Pemda) Papua. Hal ini dilakukan setelah terjadi kesepakatan antara Indonesia dan Freeport bahwa, pemerintah akan menjadi pemegang saham terbesar dengan nilai 51%.

Pembagian dilakukan melalui penandatanganan perjanjian yang dilakukan oleh Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan serta Direktur Utama PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum) yang mewakili Pemerintah Pusat dengan Gubernur Papua dan Bupati Mimiki yang mewakili Pemerintah Daerah.

Baca Juga: Pemda Papua Dapat 10% Saham Freeport, Sri Mulyani: Divestasi Harus Dilakukan Secara Transparan

Sri Mulyani menekankan, dalam pengambilan divestasi saham Freeport ini dilakukan dengan mekanisme korporasi yakni melalui PT Inalum (Persero). Artinya negara tidak dibebani dalam proses divestasi saham tersebut.

"Pengambilan saham divestasi PT Freeport Indonesia ini akan dilakukan melalui mekanisme korporasi, dengan demikian tidak membebani APBN maupun APBD dan menjadi salah satu manfaat dari pembentukan holding BUMN industri pertambangan," ungkap Sri Mulyani di Kemenkeu, Jakarta, Jumat (12/1/2018).

Sri Mulyani menegaskan keseluruhan proses divestasi saham dari PT Freeport Indonesia sebesar 51% harus dilakukan secara transparan, bersih dari segala konflik kepentingan dan tata kelolanya. Artinya pada setiap tahapan ini harus menimbulkan keyakinan pasar di dalam negeri maupun secara global.

Baca Juga: Sri Mulyani Beri 10% Saham Freeport untuk Pemerintah Daerah

Sri Mulyani juga meminta kepada PT Inalum agar terus bekerja melaksanakan proses divestasi ini hingga dapat diselesaikannya keseluruhan paket perjanjian yang ada. Salah satu caranya dengan melakukan secara profesional, penuh integritas dan menjaga prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance) sehingga dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.

"Pada akhirnya pengambilan saham divestasi Freeport akan memberikan manfaat bagi seluruh bangsa Indonesia utamanya kepada masyarakat Papua," jelasnya.

Baca Juga: Izin Tambang Freeport Diperpanjang Karena Negosiasi Divestasi Masih Alot

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini menyebutkan momentum penandatanganan perjanjian ini merupakan suatu sejarah penting bagi bangsa Indonesia. selain itu, keseluruhan proses pengambilan saham divestasi Freeport harus terus dikawal dengan mengedepankan kepentingan nasional kepentingan rakyat Papua serta kedaulatan negara RI di dalam melaksanakan pengelolaan sumber daya alam secara transparan.

"Dengan begitu maka iklim investasi yang kondusif bagi seluruh investor di tanah air, tetap terjaga dan berjalan dengan baik," tukasnya.

(kmj)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini