Image

BUSINESS SHOT: Dilarang, Tak Ada Lagi Aksi Menteri Susi Tenggelamkan Kapal

Dani Jumadil Akhir, Jurnalis · Minggu 14 Januari 2018, 14:29 WIB
https: img-z.okeinfo.net content 2018 01 13 320 1844552 business-shot-dilarang-tak-ada-lagi-aksi-menteri-susi-tenggelamkan-kapal-gOXMZOtiGM.jpg Ilustrasi: (Foto: Okezone)

JAKARTA - Masyarakat Indonesia nampaknya tidak akan bisa lagi melihat aksi Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti menenggelamkan kapal pencuri ikan. Sebab, Menteri Susi dilarang menenggelamkan kapal oleh Menteri Koordinator bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan pada tahun ini.

Luhut yang meminta Susi untuk berhenti menenggelamkan kapal dan fokus dalam meningkatkan ekspor perikanan. Permintaan ini akhirnya menyulut berbagai pro dan kontra.

Larangan ini muncul ketika Luhut mengadakan rapat koordinasi di bawah Kemenko bidang Kemaritiman, termasuk dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

"Perikanan (Kementerian Kelautan Perikanan), sudah diberitahu tidak ada penenggelaman kapal lagi. Iya (tahun ini). Cukup lah itu (penenggelaman), sekarang kita fokus bagaimana meningkatkan produksi supaya ekspor kita meningkat," kata Luhut di Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, Jakarta, Senin 8 Januari 2018.

 Baca juga: Ditanya Larangan Penenggelaman Kapal, Menko Luhut dan Menteri Susi Kompak Mengelak

Pernyataan Luhut mendapatkan dukungan dari Wakil Presiden Jusuf Kalla. Ketimbang ditenggelamkan, Wapres menilai, kapal-kapal yang ditangkap dapat dilelang atau dipergunakan kembali mengingat saat ini dibutuhkan kapal-kapal penangkap ikan untuk meningkatkan ekspor.

"Cukup, tinggal supaya begini kita butuh kapal, jangan di lain pihak membeli kapal, di lain pihak banyak kapal yang nongkrong, kita kondisi begitu di sampaikan kepada Menteri Kelautan, kita butuh kapal, ekspor kita turun, ekspor ikan tangkap, di lain pihak banyak kapal nganggur. Jadi diselesaikan, ya janganlah beli kapal pakai ongkos APBN padahal banyak kapal nganggur, nganggur di Bitung, nganggur di Bali, nganggur di Tual, macam-macam," papar JK.

Akan tetapi, menurut Susi, penenggelaman kapal itu bukan kebijakannya, melainkan amanah UU. Bahkan menurut Susi, hal ini juga bukan kebijakan yang dibuat oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).

 Baca juga: Menteri Susi: Kalau Tidak Setuju dengan Penenggelaman Kapal Usul ke Jokowi

Menurut Susi, dengan menjalankan amanah dari UU tersebut maka pencuri hasil laut Indonesia harus dihukum seberat-beratnya. Jika penenggelaman tidak dilakukan, berarti kita tidak menjalankannya sesuai dengan amanah yang berlaku.

Selama 3 tahun hingga akhir 2017, kapal asing yang berhasil ditenggelamkan mencapai angka yang fantastis sebanyak 363 kapal dari seluruh dunia. Namun, kapal yang ditenggelamkan lebih banyak berasal dari negara tetangga.

Banyaknya kapal asing yang mendatangi perairan Indonesia di luar daerah yang jauh dari pengamatan terdapat 10.000 kapal. Ribuan kapal yang datang kebanyakan dari Thailand sebanyak 5.000, China 3.000 sampai 5.000 juga dari Vietnam 2.500, selain itu juga dari Filipina ribuan kapal.

Sementara itu, Presiden Joko Widodo pun angkat suara, mengatakan penenggelaman kapal merupakan cara Indonesia untuk menghentikan illegal fishing.

"Jadi penenggelaman bentuk law enforcement yang kita tunjukkan bahwa kita tidak main-main dengan illegal fishing. Terhadap pencurian ikan tidak main-main. Oleh sebab itu yang paling serem ya ditenggelamkan, yang paling serem itu. Untuk efek jera," ucap Jokowi.

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati berpendapat berbeda, dia menyatakan bahwa kapal-kapal asing yang telah ditangkap justru menguntungkan RI karena bisa dijadikan sebagai aset negara.

"Jika suatu barang yang diambil alih oleh suatu negara melalui suatu proses hukum yang benar dia bisa jadi aset negara, tentu bisa dimanfaatkan bagi kita. Kan konsen atau perhatian ibu Susi bagaimana kapal-kapal ini enggak menyalahgunakan, apakah izin, apakah trayek, apakah dari sisi pengambilan ikan atau SDA di Indonesia," ungkap Sri Mulyani.

1 / 2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini