Image

Data Produksi Beras Harus Benar-Benar Dibereskan, Awasi Pergerakan Harga dan Stok

Yohana Artha Uly, Jurnalis · Minggu 14 Januari 2018, 21:16 WIB
https: img-z.okeinfo.net content 2018 01 14 320 1844799 data-produksi-beras-harus-benar-benar-dibereskan-awasi-pergerakan-harga-dan-stok-MSl6J9wtDB.jpg Ilustrasi (Foto: Okezone)

JAKARTA - Polemik beras menjadi pembicaraan yang hangat mengiringi awal tahun 2018. Bagaimana tidak? Kementerian Pertanian menyatakan kecukupan pasokan beras medium bahkan surplus.

Namun pada akhirnya pemerintah melalui Kementerian Perdagangan melakukan impor beras sebanyak 500.000 ton dari Vietnam Thailand akibat pasokan yang berkurang di pasaran. Kekurangan pasokan ini pada akhirnya berimbas pada kenaikan harga beras hingga ke level Rp12.000 per kilogram (kg), melampaui harga eceran terendah (HET) Rp9.450 per kg.

Opsi dibukanya keran impor memang menjadi keputusan yang tepat oleh sejumlah pengamat, namun juga dinilai terlambat. Pasalnya, impor dilakukan jelang panen raya pada bulan Maret mendatang.

Pengamat Pertanian Institut Pertanian Bogor (IPB) Dwi Andreas Santoso menyatakan untuk mengantisipasi hal ini tak terulang kembali ke depannya yang perlu dilakukan pemerintah adalah memperbaiki keakuratan data akan ketersediaan pasokan beras medium.

"Untuk pertama data produksi harus betul-betul diberesin, pemerintah harus betul-betul melihat pergerakkan harga, pergerakkan stok di masyarakat, di petani. Harus benar-benar dilihat," ujar Andreas kepada Okezone, Minggu (14/1/2018).

Hal ini untuk dinilai untuk mengantisipasi kekurangan pasokan sejak jauh-jauh hari. Selain itu, dirinya menyarankan, untuk dibentuk unit intelijen data pangan. Sehingga lewat badan dapat diketahui kepastian pasokan pangan di masyarakat.

"Kalo lainnya pernah kami usulkan, Presiden membentuk semacam unit intelijen data pangan, yang memberikan masukan ke Presiden terkait kondisi pangan. Sementara ini masukan hanya dari sektoral. Itu amat sangat bias, bisa ada kepentingan sektoral, namanya data yah bisa dimacam-macamkan," tukasnya.

Di sisi lain, Andreas juga menyarankan, untuk pemerintah tak perlu takut melakukan impor beras. Menurutnya hal ini takkan menggagu program swasembada pangan.

Dia menjelaskan, beras impor dapat dijadikan cadangan beras pemerintah (CBP). Sehingga dalam kondisi tertentu, ketika harga melonjak dan pasokan berkurang, kebutuhan beras dapat dikeluarkan dari CBP.

"Enggak perlu ditakutkan mengancam swasembada karena ketika masuk disimpan dulu aja (jadi CBP), nanti terjadi goncangan harga dengan segera simpanan tersebut bisa digunakan. Tidak akan ganggu program swasembada atau apa pun lainnya, kan disimpan, gada masalah sama sekali," jelasnya.

(rzy)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini