Harga Beras Melonjak, Perbedaan Data Mempersulit Analisa Pemerintah

Anisa Anindita, Jurnalis · Minggu 14 Januari 2018 22:30 WIB
https: img-k.okeinfo.net content 2018 01 14 320 1844828 harga-beras-melonjak-perbedaan-data-mempersulit-analisa-pemerintah-IWCUoo7nGo.jpg Ilustrasi (Foto: Okezone)

JAKARTA – Mengingat meningkatnya harga pangan terutama beras di pasaran. Kementerian Pertanian diminta untuk melakukan perbaikan data terkait dengan produksi beras domestik. Hal itu menjadi penting karena dapat dijadikan rujukan pemerintah dalam mengeluarkan kebijakan tentang stok beras di Indonesia.

"Kementan harus memperbaiki data produksi beras domestik, karena selama ini datanya tidak akurat," ujar Ekonom Senior INDEF Berly Martawardaya, Minggu (14/1/2018).

Sebelumnya, Kementerian Perdagangan telah mengeluarkan kebijakan untuk melakukan impor beras khusus sebanyak 500.000 ton. Di mana, beras tersebut akan didatangkan dari Vietnam dan Thailand pada akhir bulan Januari 2018. Dengan demikian, pihaknya memastikan beras khusus yang diimpor tersebut bukan jenis beras yang sudah mampu diproduksi di Indonesia.

"Kualitasnya masuk kategori beras khusus. Sesuai dengan Permendag Nomor 1 Tahun 2018. Yang pasti bukan masuk kategori IR64. Dia ada ponni, beras jasmine, termasuk beras lain-lain yang mempunyai tingkat kepecahan di bawah 5%," kata Menteri Perdagangan, Enggartiasto Lukita, beberapa waktu lalu.

Sebagai informasi bahwa kebijakan tersebut dikeluarkan sebagai upaya untuk menutupi kebutuhan konsumsi beras di masyarakat, yakni sekitar 2,5 juta ton per bulan. selain itu, diharapkan dengan impor beras dapat menekan tingginya harga beras yang terus melonjak mulai akhir tahun 2017 lalu. Dengan demikian, dapat sesuai dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) yang telah ditetapkan pemerintah.

Tidak hanya itu, impor tersebut dilakukan guna mengisi pasokan beras di dalam negeri sembari menunggu masa panen pada Februari-Maret 2018. Di mana, dengan adanya tambahan beras impor ini diharapkan tidak ada kekhawatiran soal kelangkaan dan kenaikan harga beras.

Menurut Berly, data yang disajikan oleh Kementan bukan data produksi, namun berdasarkan data produksi rata-rata.

"Hal ini justru mempersulit analisa pemerintah antara jumlah kebutuhan dengan pasokan beras yang ada. Apalagi saat ini indikasinya suplai beras menurun, sehingga harga meningkat," ujarnya.

Oleh karena itu, jika asumsi yang digunakan cukup jauh dari kondisi yang sebenarnya di lapangan, maka estimasi yang dihasilkan tentu akan menjadi bias.

Berly melanjutkan, perbaikan data sangat darurat untuk dilakukan oleh Kementan. Mengingat, kalau data produksinya tidak benar maka akan berpengaruh terhadap kebijakan pemerintah dalam menjaga ketersediaan beras.

"Selama 2018 ini Kementan harus memperbaiki data real produksi untuk menganalisa kebijakan ketersediaan beras yang tepat pada 2019," tutur Berly.

Di samping itu, hal penting lain yang harus dilakukan oleh pemerintah khususnya Kementan adalah melakukan pemetaan bibit padi, dan pupuk yang cocok dan sesuai dengan jenis tanah di daerah masing-masing, sehingga hasil produksi beras akan menjadi maksimal. "Agar dapat meningkatkan produksi," tutupnya.

(rzy)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini